Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang PROVINSI DAERAH ...

Pasal 51

(1) Untuk menyinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi. (2) Kawasan... (21 Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (3) Sinkronisasi pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.

Pasal 52

(1) Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui penJrusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah Kawasan Aglomerasi. (21 Dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Aglomerasi. (3) Pen5rusunan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi. (21 Pen5rusunan dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Kota Global. SK No 2A5570 A (3) Rencana. . (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada Kawasan Aglomerasi yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi. (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencakup: a. transportasi; b. pengelolaan sampah; c. pengelolaan lingkungan hidup; d. penanggulangan banjir; e. pengelolaan air minum; f. pengelolaan B-3 dan limbah B-3; g. infrastrukturwilayah; h. penataan rrrang; dan i. energi. (5) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 minimal memuat program, kegiatan, penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaan. (6) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 54

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di Kawasan Aglomerasi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran kepada daerah di Kawasan Aglomerasi dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55. . .

Pasal 55

(1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi. (21 Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (3) Ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi ditunjuk oleh PRESIDEN. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi dan tata penunjukannya diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 56

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merrrpakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi.

Pasal 57

(1) Dalam rangka penyediaan layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah, pemerintah daerah pada Kawasan Aglomerasi dapat melakukan kerja sama pembentukan badan layanan bersama. (21 Badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak: a. mempunyai kekayaan sendiri; b.mengelola... REPUBUK INT}ONESIA b. mengelola anggaran sendiri; c. mengelola pegawai sendiri; dan d. melakukan kerja sama dengan pihak lain. (3) Pembentukan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. (41 Sumber pendapatan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pendapatan sendiri; dan c. penerimaan lain yang sah.

Pasal 58

(1) (2t (3) (4) (5) Badan layanan bersama dipimpin oleh kepala badan dibantu oleh wakil kepala badan. Pada badan layanan bersama dibentuk dewan pengawas yang bertugas memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran badan layanan bersama serta melakukan pengawasan atas operasionalisasi dan keuangan badan layanan bersama. Dewan pengawas dibantu oleh satuan pengawas internal. Kepala badan, wakil kepala badan, dan dewan pengawas dipilih oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah pada Kawasan Aglomerasi. Proporsi suara kepala daerah dalam pemilihan kepala badan dan wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan proporsi modal dan/atau saham masing-masing daerah.

Pasal 59

(1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan kerja sama wajib antardaerah dengan daerah sekitar untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya. SK No 20lll4A (2) Kerja. . . (21 Kerja sama wajib antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memadukan pembangunan antarwilayah dan antarsektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama wajib antardaerah dengan daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal: a. perencanaaarL, pengelolaan, dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air limbah, dan persampahan di Kawasan Aglomerasi; b. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di Kawasan Aglomerasi; c. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di Kawasan Aglomerasi; d. perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pencemaran udara dan air di Kawasan Aglomerasi; dan e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang secara teknis membidangi urusan yang dikerjasamakan. (5) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antardaerah dalam rangka pelaksanaan kerja sama wajib yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 60. . . EEPUBIJK INT}ONESIA -4t-

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

BAB VII

Pasal 49

BAB VIII

Pasal 50

BAB IX

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

BAB X

Pasal 61

BAB XI

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

BAB XII

Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73