Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

PP Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus. 5. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. 6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji khusus. 7. Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji. 8. Jemaah Haji adalah Warga Negara INDONESIA yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 9. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 10. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK. 11. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Koreksi

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. perumusan kebijakan; b. penyiapan rencana strategis; dan c. penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada: a. kemampuan Keuangan Haji; b. perkembangan ekonomi; dan c. hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan I badah Haji. (2) Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

Pasal 5

(1) Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak BPKH dibentuk. (4) Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji berakhir. (5) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit me muat: a. visi, misi, dan tujuan; b. arah kebijakan dan strategi; c. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan d. target kinerja dan kerangka pengembangan Keuangan Haji. (6) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. (7) Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan. (8) Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas. (9) Rancangan rencana strategis yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 6

(1) Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9). (2) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. program; b. kegiatan; c. anggaran; dan d. target kinerja. (4) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada dewan pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan. (5) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. (6) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh badan pelaksana menjadi rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji. (7) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (8) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal 1 Agustus tahun berjalan.

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi: a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; b. nilai manfaat Keuangan Haji; c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji; d. DAU; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Koreksi

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang tidak dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 10

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan setoran lunas. (3) Setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai Jemaah Haji. (4) Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat, pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk melunasi BPIH atau BPIH Khusus. (5) Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

(1) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 12

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji harus membuka rekening tabungan Jemaah Haji pada BPS BPIH. (2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki produk tabungan Jemaah Haji dalam bentuk rupiah. (3) Warga negara yang telah memiliki rekening tabungan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (4) Rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 13

(1) Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh Jemaah Haji. (2) Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB 2

Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

(1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi.

Pasal 15

(1) Nilai manfaat Keuangan Haji ditempatkan di rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS BPIH yang ditunjuk oleh BPKH. (2) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan penetapan BPS BPIH pengelola nilai manfaat Keuangan Haji serta mekanisme pengelolaannya diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB 1

Umum

Pasal 19

Koreksi

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi: a. Penyelenggaraan Ibadah Haji; b. operasional BPKH; c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah; e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK; f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus; g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Pasal 20

Koreksi

(1) BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji tahun berjalan. (2) Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Dalam menyusun besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKH memberikan masukan kepada Menteri. (4) Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses secepatnya.

Pasal 21

(1) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari: a. saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan; dan b. perolehan nilai manfaat tahun berjalan. (2) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang bersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar- besarnya kepentingan Jemaah Haji. (3) Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada Menteri. (4) Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (5) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara berkala. (6) BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan pemindahan dana dari satuan kerja penyelenggara ibadah haji. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. belanja pegawai; dan b. belanja operasional kantor.

Pasal 23

(1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak keuangan lainnya. (2) Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan pengawas, dan pegawai BPKH. (3) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan PRESIDEN. (4) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 24

(1) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas belanja barang dan belanja modal. (2) Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 25

(1) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Besaran pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai manfaat tahun sebelumnya. (3) BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapat persetujuan. (4) Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan. (5) Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, besaran pengeluaran untuk operasional BPKH menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya.

BAB 3

Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

Pasal 22

Koreksi

Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. belanja pegawai; dan b. belanja operasional kantor.

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

(1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah. (2) Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. (3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. (4) Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji wajib dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

Pasal 27

(1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi: a. giro; b. deposito berjangka; dan c. tabungan. (2) Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. (3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total penempatan dan investasi Keuangan Haji. (4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji pada produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dialokasikan untuk investasi.

Pasal 28

(1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi: a. surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah pusat; b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; dan c. efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. saham syariah yang dicatatkan di bursa efek; b. sukuk; c. reksadana syariah; d. efek beragun aset syariah; e. dana investasi real estat syariah; dan f. efek syariah lainnya. (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 30

(1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara: a. memiliki usaha sendiri; b. penyertaan modal; c. kerja sama investasi; dan d. investasi langsung lainnya. (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 31

(1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH. (2) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB 4

Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 33

(1) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas: a. pengembalian setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau b. pengembalian setoran lunas BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (2) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah Haji melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

Pasal 34

(1) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (2) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang membatalkan porsinya, karena meninggal dunia, atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dengan mengajukan permohonan pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35

(1) BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus serta pengembalian selisih saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BPKH.

BAB 5

Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan dengan Alasan yang Sah

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

(1) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan. (2) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 40

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 4

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34