PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 tentang PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

PERPRES Nomor 118 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (assessment), Rancang Bangun dan Perekayasaan, implementasi (pengoperasian) dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. 3. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk Rancang Bangun dan Perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. 4. Tim Verifikasi adalah tim yang mengoordinasikan, MENETAPKAN, dan mengevaluasi Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. 5. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. 6. Penyedia Teknologi Industri adalah pihak yang memiliki atau menguasai Teknologi Industri yang dialihkan. 7. Pengusul Proyek adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang mengusulkan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. 8. Penerima Teknologi Industri adalah badan usaha atau unit yang ditugaskan untuk menerima dan mengelola hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. 9. Rancang Bangun adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perencanaan pendirian Industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. 10. Perekayasaan adalah kegiatan Industri yang terkait dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan Industri. 11. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai kewenangan masing- masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektifitas kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan dalam rangka penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. 12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi dimana kebutuhan pembangunan Industri sangat mendesak sementara teknologi belum dikuasai di dalam negeri. (3) Kebutuhan pembangunan Industri yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi: a. Teknologi Industri yang dibutuhkan tidak dapat segera diadakan di dalam negeri melalui penelitian dan pengembangan, kontrak penelitian dan pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi; b. terdapat ancaman terhadap keberlangsungan Industri dalam negeri dan/atau perekonomian nasional; dan c. terdapat potensi kehilangan kesempatan memperoleh manfaat Teknologi Industri secara signifikan. (4) Teknologi belum dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kondisi Teknologi Industri belum dikuasai sebagian atau seluruhnya di dalam negeri.

Pasal 4

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan dengan memperhatikan aspek: a. efisiensi; b. efektivitas; c. nilai tambah; d. daya saing; e. kemandirian; f. pelestarian fungsi lingkungan; dan g. keamanan, keselamatan, dan kesehatan.

Pasal 5

(1) Pengusul Proyek melakukan perencanaan terhadap usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. alasan pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sesuai keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. studi kelayakan; c. audit Teknologi Industri; d. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh Penyedia Teknologi Industri; e. identifikasi Penyedia Teknologi Industri; f. status keandalan Teknologi Industri; g. analisis dampak sosial ekonomi, lingkungan, keamanan, dan keselamatan; h. analisis nilai manfaat uang; i. skema pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek; j. analisis dan mitigasi risiko; k. potensi pemanfaatan Teknologi Industri; dan l. tahapan proses Alih Teknologi. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (4) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibutuhkan pada tahap perencanaan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 6

Pengusul Proyek dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, akademisi, konsultan, dan/atau asosiasi pelaku usaha.

Pasal 7

Dokumen usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Tim Verifikasi.

Pasal 8

(1) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang diusulkan oleh Pengusul Proyek. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. MENETAPKAN bahwa usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci telah memenuhi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. menentukan Teknologi Industri yang akan diadakan melalui Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; c. MENETAPKAN mekanisme pendanaan dan/atau pembiayaan; dan d. MENETAPKAN mekanisme pelaksanaan Alih Teknologi. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi mengacu pada perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 9

(1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Verifikasi dibantu oleh tim kerja. (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari masing-masing anggota Tim Verifikasi dan anggota lain yang diperlukan. (3) Anggota lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri selaku ketua Tim Verifikasi. (5) Penetapan keanggotaan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk setiap usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

Pasal 10

(1) Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan rekomendasi atas hasil penilaian usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci kepada Tim Verifikasi. (2) Menteri selaku ketua Tim Verifikasi MENETAPKAN Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci berdasarkan rekomendasi dari tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan oleh Pengusul Proyek berdasarkan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Dalam pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusul Proyek bertindak selaku penanggung jawab.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pengusul Proyek mengusulkan perencanaan penganggaran atas Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci setelah penetapan oleh Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan melalui: a. pengadaan barang/jasa pemerintah; b. penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara; atau c. kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh Pengusul Proyek yang pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung, tender, atau seleksi. (3) Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan mekanisme penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal Penyedia Teknologi Industri tersebut merupakan: a. satu-satunya penyedia yang mampu menyediakan Teknologi Industri yang dibutuhkan; atau b. pemegang hak paten atas Teknologi Industri yang dibutuhkan. (4) Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

(1) Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. (2) Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara dilaksanakan melalui koordinasi Pengusul Proyek dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Badan Usaha Milik Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan Badan Usaha Milik Negara terkait. (3) Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah berupa: a. penyertaan modal negara; b. penjaminan pemerintah; dan/atau c. dukungan lainnya. (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Badan usaha dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang dilaksanakan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas. (2) Dalam meningkatkan kelayakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat memberikan Dukungan Pemerintah. (3) Kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui perjanjian antara pelaksana Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dan Penyedia Teknologi Industri. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan pelaksanaan pelatihan dan dukungan operasional yang berkelanjutan dari Penyedia Teknologi.

Pasal 18

Penyusunan perjanjian untuk pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 19

Pengusul Proyek dapat mengusulkan pemberian fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk Penyedia Teknologi Industri dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

Pasal 20

(1) Penyedia Teknologi Industri melaporkan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci kepada Pengusul Proyek. (2) Pengusul Proyek memeriksa hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaporan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21

Penyerahan atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pengusul Proyek dapat membentuk unit pengelola proyek sebagai Penerima Teknologi Industri yang melakukan pengelolaan barang milik negara atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (2) Terhadap pengelolaan hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang dilaksanakan oleh unit pengelola proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat: a. menyerahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Negara; atau b. membentuk Badan Usaha Milik Negara. (3) Penyerahan pengelolaan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pembentukan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyerahan atas hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang dilaksanakan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan kepada Badan Usaha Milik Negara atau kepada badan usaha. (2) Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Penerima Teknologi Industri yang melakukan pengelolaan terhadap hasil pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dilaksanakan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Penyusunan perjanjian untuk pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disusun berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pasal 19

BAB Kedua

Penyerahan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

ALIH TEKNOLOGI

Pasal 24

Koreksi

(1) Penyedia Teknologi Industri wajib melakukan Alih Teknologi kepada Penerima Teknologi Industri dengan melibatkan Pengusul Proyek. (2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan perjanjian pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (3) Penyedia Teknologi Industri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan pada tahapan: a. perencanaan; b. Rancang Bangun dan Perekayasaan; c. pengadaan; d. konstruksi; e. uji coba operasi (commissioning); f. pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau g. penutupan (decommissioning). (2) Pengusul Proyek melaporkan pelaksanaan Alih Teknologi pada tiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua Tim Verifikasi.

Pasal 26

(1) Tim Verifikasi melakukan validasi atas pelaksanaan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai: a. kemampuan pemanfaatan Teknologi Industri yang dialihkan; b. keterbukaan pelaksanaan Alih Teknologi; dan c. kesiapan Penerima Teknologi Industri. (3) Dalam melaksanakan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat membentuk tim kerja yang beranggotakan perwakilan kementerian/lembaga terkait dan anggota lain yang diperlukan. (4) Anggota lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kompetensi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (6) Pembentukan tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 27

Pengusul Proyek melakukan pengembangan terhadap Teknologi Industri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 di dalam negeri.

Pasal 28

(1) Pengusul Proyek dapat melakukan diseminasi terhadap Teknologi Industri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada masyarakat. (2) Dalam melakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusul Proyek berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 29

(1) Alih Teknologi oleh Penyedia Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disertai kewenangan penggunaan Teknologi Industri secara penuh oleh Pengusul Proyek dan Penerima Teknologi Industri. (2) Penyedia Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan kepemilikan atas penggunaan Teknologi Industri oleh Pengusul Proyek dan Penerima Teknologi Industri.

BAB V

TIM VERIFIKASI

Pasal 30

Koreksi

(1) Tim Verifikasi mengoordinasikan pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (2) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi: a. melakukan penilaian atas usulan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; b. MENETAPKAN Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci yang diusulkan oleh Pengusul Proyek; dan c. melakukan validasi atas pelaksanaan Alih Teknologi dalam Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi: a. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci, kecuali yang terkait dengan pelaksanaan proyek; dan b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci.

Pasal 31

(1) Tim Verifikasi terdiri atas: a. pengarah: 1. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; 2. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; 3. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan 4. menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. ketua: Menteri c. anggota: 1. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan; 2. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang teknologi; dan 3. menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait.

Pasal 32

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara pada bagian anggaran Kementerian Perindustrian.

Pasal 33

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, Tim Verifikasi berkoordinasi dengan Pengusul Proyek dan/atau Penerima Teknologi Industri.

Pasal 34

(1) Menteri selaku ketua Tim Verifikasi melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b kepada PRESIDEN. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penetapan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sampai pelaksanaan diseminasi Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2020 tentang PENGADAAN TEKNOLOGI INDUSTRI MELALUI PROYEK PUTAR KUNCI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35