PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERPRES Nomor 10 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugastugas pertahanan negara. 2. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 3. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. 4. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar TNI adalah staf yang bertugas membantu pembinaan postur dan penggunaan kekuatan TNI serta bertanggung jawab kepada Panglima TNI. 5. Unsur Pembantu Pimpinan pada tingkat Markas Besar Angkatan adalah Staf yang bertugas membantu pembinaan postur Angkatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan. 6. Badan Pelaksana Pusat yang selanjutnya disebut Balakpus adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan. 7. Unsur Pelayanan adalah satuan-satuan kerja di tingkat Pusat yang bertugas melayani kegiatan administrasi personel, logistik, instalasi, urusan dalam dan administrasi umum di lingkungan Markas Besar TNI dan/atau Markas Besar Angkatan. 8. Komando Utama Operasi yang selanjutnya disebut Kotama Ops adalah kekuatan TNI yang terpusat yang berada di bawah komando Panglima. 9. Komando Utama Pembinaan yang selanjutnya disebut Kotama Bin adalah kekuatan TNI yang memiliki fungsi pembinaan kekuatan matra yang berada di bawah komando Kepala Staf Angkatan. 10. Lembaga adalah organisasi non kementerian pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 11. Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu proses mengerahkan kekuatan TNI, untuk melaksanakan operasi militer yang wewenang dan tanggung jawab berada pada PRESIDEN atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. 12. Penggunaan kekuatan TNI adalah suatu proses menggunakan satuan TNI untuk mengatasi, menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional yang merupakan tanggung jawab Panglima TNI dan dipertanggungjawabkan kepada PRESIDEN. 13. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah PRESIDEN. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Pasal 3

Koreksi

(1) TNI adalah lembaga yang dipimpin oleh Panglima TNI. (2) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 4

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai : a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Pasal 5

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah INDONESIA dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

TNI Angkatan Darat bertugas : a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan; b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 7

TNI Angkatan Laut bertugas : a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hokum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 8

TNI Angkatan Udara bertugas : a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan; b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

BAB 1

Organisasi Markas Besar TNI

Pasal 12

Koreksi

(1) Markas Besar TNI terdiri atas : a. unsur pimpinan : Panglima TNI. b. unsur pembantu pimpinan : 1. Staf Umum TNI; 2. Inspektorat Jenderal TNI; 3. Staf Ahli Panglima TNI; 4. Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI; 5. Staf Intelijen TNI; 6. Staf Operasi TNI; 7. Staf Personalia TNI; 8. Staf Logistik TNI; 9. Staf Teritorial TNI; 10. Staf Komunikasi dan Elektronika TNI; dan 11. Staf Khusus Polisi Militer. c. unsur pelayanan : 1. Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI; 2. Pusat Pengendalian Operasi TNI; dan 3. Sekretariat Umum TNI. d. Badan Pelaksana Pusat : 1. Sekolah Staf dan Komando TNI; 2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI; 3. Akademi TNI; 4. Badan Intelijen Strategis TNI; 5. Pasukan Pengamanan PRESIDEN; 6. Badan Pembinaan Hukum TNI; 7. Pusat Penerangan TNI; 8. Pusat Kesehatan TNI; 9. Badan Perbekalan TNI; 10. Pusat Pembinaan Mental TNI; 11. Pusat Keuangan TNI; 12. Pusat Sejarah TNI; 13. Pusat Informasi dan Pengolahan Data TNI; 14. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian; 15. Pusat Pengkajian Strategi TNI; 16. Pusat Pengembangan Kepemimpinan TNI; 17. Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana; 18. Pasukan Pemukul Reaksi Cepat; dan 19. Komando Garnisun Tetap. e. Komando Utama Operasi TNI : 1. Komando Pertahanan Udara Nasional; 2. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan; 3. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat; 4. Komando Pasukan Khusus; 5. Komando Daerah Militer; 6. Komando Armada; 7. Komando Lintas Laut Militer; dan 8. Komando Operasional TNI Angkatan Udara. (2) Unsur pelayanan selain dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 diatur dengan Peraturan Panglima TNI. (3) Komando Utama Operasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 sampai dengan angka 8 merangkap dan berfungsi sebagai Komando Utama Pembinaan.

Pasal 13

(1) Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Panglima TNI bertugas : a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Unsur Pimpinan

Pasal 13

Koreksi

(1) Panglima TNI adalah pimpinan TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Panglima TNI bertugas : a. memimpin TNI; b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara; c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer; d. mengembangkan doktrin TNI; e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer; f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional; g. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara; h. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya; i. memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara; j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer; k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer; dan l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Staf Umum TNI disingkat SUM TNI bertugas membantu Panglima mengkoordinasikan tugas- tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika, serta teritorial. (2) SUM TNI dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI disingkat Kasum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 15

(1) Inspektorat Jenderal TNI disingkat Itjen TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI disingkat Irjen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. (3) Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI disingkat Wairjen TNI dan 3 (tiga) orang Inspektorat.

Pasal 16

(1) Staf Ahli Panglima TNI disingkat Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Perwira Tinggi Bintang Dua dan 13 (tiga belas) Perwira Tinggi Bintang Satu yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI. (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 17

(1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disingkat Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, menyiapkan program dan anggaran pengendalian program dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Srenum TNI dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI disingkat Asrenum Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disingkat Waasrenum Panglima TNI.

Pasal 18

(1) Staf Intelijen TNI disingkat Sintel TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan Negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sintel TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI disingkat Asintel Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI disingkat Waasintel Panglima TNI.

Pasal 19

(1) Staf Operasi TNI disingkat Sops TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersifat integratif, kerjasama keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sops TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disingkat Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI disingkat Waasops Panglima TNI.

Pasal 20

(1) Staf Personalia TNI disingkat Spers TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Spers TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima TNI disingkat Aspers Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI disingkat Waaspers Panglima TNI.

Pasal 21

(1) Staf Logistik TNI disingkat Slog TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik meliputi materiil/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI disingkat Aslog Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI disingkat Waaslog Panglima TNI.

Pasal 22

(1) Staf Teritorial TNI disingkat Ster TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Ster TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI disingkat Aster Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disingkat Waaster Panglima TNI.

Pasal 23

(1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Skomlek TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi dan elektronika, termasuk perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Skomlek TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI disingkat Askomlek Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI disingkat Waaskomlek Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Staf Khusus Polisi Militer disingkat Ssuspom TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidang Kepolisian Militer. (2) Ssuspom TNI dipimpin oleh Perwira Staf Khusus Polisi Militer disingkat Pa Ssuspom TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

BAB 3

Unsur Pembantu Pimpinan

Pasal 14

Koreksi

(1) Staf Umum TNI disingkat SUM TNI bertugas membantu Panglima mengkoordinasikan tugas- tugas staf dalam penggunaan kekuatan dan pembinaan TNI serta komponen kekuatan pertahanan negara lainnya yang meliputi fungsi perencanaan, intelijen, operasi, personel, logistik, komunikasi dan elektronika, serta teritorial. (2) SUM TNI dipimpin oleh Kepala Staf Umum TNI disingkat Kasum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 15

(1) Inspektorat Jenderal TNI disingkat Itjen TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum dan tertib tindak di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan, dan pembangunan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal TNI disingkat Irjen TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. (3) Irjen TNI dibantu oleh Wakil Irjen TNI disingkat Wairjen TNI dan 3 (tiga) orang Inspektorat.

Pasal 16

(1) Staf Ahli Panglima TNI disingkat Sahli Panglima TNI bertugas membantu memberikan saran kepada Panglima TNI sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengolah dan menelaah secara akademis masalah nasional dan internasional yang terkait dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sahli Panglima TNI terdiri dari 10 (sepuluh) Perwira Tinggi Bintang Dua dan 13 (tiga belas) Perwira Tinggi Bintang Satu yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI. (3) Mekanisme pelaksanaan tugas Sahli Panglima TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 17

(1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disingkat Srenum TNI bertugas membantu Panglima TNI merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis pengembangan kekuatan TNI, merumuskan kebijakan sistem dan metode, sistem informasi, penelitian dan pengembangan, menyiapkan program dan anggaran pengendalian program dan anggaran, pelaksanaan anggaran serta kerjasama internasional TNI dalam rangka pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Srenum TNI dipimpin oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI disingkat Asrenum Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asrenum Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asrenum Panglima TNI disingkat Waasrenum Panglima TNI.

Pasal 18

(1) Staf Intelijen TNI disingkat Sintel TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang intelijen meliputi penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan intelijen pertahanan Negara dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sintel TNI dipimpin oleh Asisten Intelijen Panglima TNI disingkat Asintel Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asintel Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asintel Panglima TNI disingkat Waasintel Panglima TNI.

Pasal 19

(1) Staf Operasi TNI disingkat Sops TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang operasi meliputi penggunaan kekuatan dan pelatihan yang bersifat integratif, kerjasama keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Sops TNI dipimpin oleh Asisten Operasi Panglima TNI disingkat Asops Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Asops Panglima TNI dibantu oleh Wakil Asops Panglima TNI disingkat Waasops Panglima TNI.

Pasal 20

(1) Staf Personalia TNI disingkat Spers TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang personel dan tenaga manusia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Spers TNI dipimpin oleh Asisten Personalia Panglima TNI disingkat Aspers Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aspers Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aspers Panglima TNI disingkat Waaspers Panglima TNI.

Pasal 21

(1) Staf Logistik TNI disingkat Slog TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang logistik meliputi materiil/bekal, fasilitas dan jasa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Slog TNI dipimpin oleh Asisten Logistik Panglima TNI disingkat Aslog Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aslog Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aslog Panglima TNI disingkat Waaslog Panglima TNI.

Pasal 22

(1) Staf Teritorial TNI disingkat Ster TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang kegiatan dan pemberdayaan wilayah pertahanan guna mewujudkan daya tangkal dan daya dukung wilayah dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Ster TNI dipimpin oleh Asisten Teritorial Panglima TNI disingkat Aster Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Aster Panglima TNI dibantu oleh Wakil Aster Panglima TNI disingkat Waaster Panglima TNI.

Pasal 23

(1) Staf Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Skomlek TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan fungsi staf di bidang komunikasi dan elektronika, termasuk perang elektronika dan teknologi komputer dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Skomlek TNI dipimpin oleh Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI disingkat Askomlek Panglima TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Askomlek Panglima TNI dibantu oleh Wakil Askomlek Panglima TNI disingkat Waaskomlek Panglima TNI.

Pasal 24

(1) Staf Khusus Polisi Militer disingkat Ssuspom TNI bertugas membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan di bidang Kepolisian Militer. (2) Ssuspom TNI dipimpin oleh Perwira Staf Khusus Polisi Militer disingkat Pa Ssuspom TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Pasal 25

(1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Satkomlek TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalam pelaksanaan operasi TNI. (2) Satkomlek TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Dansatkomlek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 26

(1) Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Pusdalops TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Pusdalops TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Kapusdalops TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 27

(1) Sekretariat Umum TNI disingkat Setum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan TNI. (2) Setum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI disingkat Kasetum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

BAB 4

Unsur Pelayanan

Pasal 25

Koreksi

(1) Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Satkomlek TNI bertugas menyelenggarakan dukungan komunikasi dan elektronika bagi komando dan pengendalian Panglima TNI dalam pelaksanaan operasi TNI. (2) Satkomlek TNI dipimpin oleh Komandan Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI disingkat Dansatkomlek TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 26

(1) Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Pusdalops TNI bertugas menyiapkan dukungan fasilitas komando dan pengendalian operasi TNI serta menyelenggarakan sistem informasi di lingkungan Markas Besar TNI. (2) Pusdalops TNI dipimpin oleh Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI disingkat Kapusdalops TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 27

(1) Sekretariat Umum TNI disingkat Setum TNI bertugas menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan TNI. (2) Setum TNI dipimpin oleh Kepala Sekretariat Umum TNI disingkat Kasetum TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI.

Pasal 28

(1) Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Sesko TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kotama Ops TNI serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI. (2) Sesko TNI dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Dansesko TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6 (enam) orang Direktur, 1 (satu) orang Koordinator Dosen disingkat Kordos, dan 1 (satu) orang Komandan Korps Siswa disingkat Dankorsis.

Pasal 29

(1) Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tri matra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Kodiklat TNI dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Dankodiklat TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNI, 1 (satu) orang Inspektur, 4 (empat) orang Direktur dan 4 (empat) orang Komandan. (4) Susunan organisasi Kodiklat TNI dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI. (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disingkat Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Danjen Akademi dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur Akademi TNI.

BAB 5

Badan Pelaksana Pusat

Pasal 28

Koreksi

(1) Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Sesko TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pengembangan umum tertinggi TNI, pendidikan operasi gabungan di lingkungan TNI, pembinaan bidang manajemen, melaksanakan evaluasi dan pengembangan di bidang yang berkaitan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas TNI, menyelenggarakan latihan gabungan untuk Kotama Ops TNI serta mengadakan kerjasama akademik dengan lembaga pendidikan militer dalam negeri maupun luar negeri serta Perguruan Tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Sesko TNI. (2) Sesko TNI dipimpin oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI disingkat Dansesko TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Dansesko TNI dibantu oleh Wakil Dansesko TNI, 6 (enam) orang Direktur, 1 (satu) orang Koordinator Dosen disingkat Kordos, dan 1 (satu) orang Komandan Korps Siswa disingkat Dankorsis.

Pasal 29

(1) Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Kodiklat TNI menyelenggarakan pembinaan pendidikan dan latihan TNI yang bersifat tri matra dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. (2) Kodiklat TNI dipimpin oleh seorang Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI disingkat Dankodiklat TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Dankodiklat TNI dibantu oleh Wakil Dankodiklat TNI, 1 (satu) orang Inspektur, 4 (empat) orang Direktur dan 4 (empat) orang Komandan. (4) Susunan organisasi Kodiklat TNI dan satuan-satuan dibawahnya dibentuk secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Akademi TNI bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Perwira TNI yang bersifat Integratif dalam rangka menyiapkan kader Pemimpin TNI. (2) Akademi TNI dipimpin oleh Komandan Jenderal Akademi TNI disingkat Danjen Akademi TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. (3) Danjen Akademi dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur Akademi TNI.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 5

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 6

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB Keempat

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB Kelima

BAB 1

BAB 2