PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

PERMEN Nomor 7 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 4

Pengusulan Remisi Karena Keterlambatan Administrasi

Pasal 27A

(1) Dalam hal Narapidana atau Anak telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 13, namun dalam periode waktu pemberian Remisi belum dapat diusulkan, Remisi dapat diusulkan secara susulan. (2) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, atau Pasal 15. (3) Usulan secara susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan untuk memperoleh Remisi pertama kali. (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas hanya untuk Remisi umum dan/atau Remisi khusus sebesar Remisi tahun pertama. 15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Koreksi

(1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen: a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. salinan akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun; c. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala LPKA; d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; e. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Anak yang bersangkutan; f. salinan register F dari Kepala LPKA; g. salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; h. surat pernyataan dari Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa: 1. Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Anak selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat. (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dipenuhi, Kepala LPKA mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang penghitungannya berpedoman pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan. (3) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. (4) Bagi Anak warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen: a. surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: 1. kedutaan besar/konsuler; dan 2. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Anak selama berada di wilayah INDONESIA; b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan c. surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol INDONESIA. (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. (6) Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. 45. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI, ASIMILASI, CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA, PEMBEBASAN BERSYARAT, CUTI MENJELANG BEBAS, DAN CUTI BERSYARAT

BAB 4

Pasal 27A

BAB 4

Pasal 27A

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 49

Pasal 61

Pasal 66

Pasal 70

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 93

Pasal 105

Pasal 115

Pasal 118

Pasal 137

Pasal 139

Pasal 140

Pasal 141

Pasal 141A

Pasal 142

Pasal 143

Pasal II