PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERMEN Nomor 12 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi, dalam rangka mengelola dan memitigasi kemungkinan terjadinya Risiko. 3. Proses Manajemen Risiko adalah tahapan prosedur yang meliputi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu. 4. Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko. 5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 7. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. 8. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9. Pegawai adalah pegawai pada BLU serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 10. Profil Risiko adalah dokumen terkait Proses Manajemen Risiko yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu. 11. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan. 12. Register Risiko adalah suatu daftar Risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. 13. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 14. Selera Risiko adalah ambang batas besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. 15. Kemungkinan Risiko adalah frekuensi kemungkinan terjadinya suatu Risiko yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu, atau dengan pendapat ahli. 16. Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi dan dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai dampak Risiko.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan sasaran kinerja organisasi. (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian. (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. pembangunan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 5

(1) Pembangunan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan nilai Kementerian untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a. komitmen pimpinan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up; c. penghargaan terhadap organisasi dan/atau Pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi Kementerian.

Pasal 6

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; dan c. APIP.

Pasal 7

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas: a. Menteri selaku pengarah; b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan selaku ketua merangkap anggota; c. para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian selaku anggota; dan d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan kinerja dan/atau manajemen kinerja selaku sekretaris komite. (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab: a. MENETAPKAN dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; b. MENETAPKAN Selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian; c. melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan d. memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di lingkungan Kementerian. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli. (4) Untuk mendukung fungsi fasilitatif administratif dalam pelaksanaan tugas, komite Manajemen Risiko membentuk tim sekretariat. (5) Sekretaris komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab: a. memfasilitasi penyelenggaraan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian; b. melakukan konsolidasi konsep profil dan rencana mitigasi Risiko tingkat Kementerian; c. menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola Risiko; dan d. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian. (6) Keanggotaan tim sekretariat komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui keputusan sekretaris Kementerian.

Pasal 8

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas: a. UPR tingkat I; dan b. UPR tingkat II. (2) UPR tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon I; dan b. pengelola Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Kementerian. (3) UPR tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon II atau pimpinan BLU; dan b. pengelola Risiko, merupakan pejabat eselon III atau yang setara dengan jabatan eselon III di lingkungan Kementerian. (4) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab: a. memastikan Proses Manajemen Risiko dalam unit organisasinya telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; b. melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan; c. melakukan analisis Risiko; d. menyusun RTP Risiko; e. melakukan pemantauan dan reviu pengendalian Risiko; dan f. menyusun, serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Risiko kepada komite Manajamen Risiko melalui sekretaris komite Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai dan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP melaksanakan: a. pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan b. penyediaan konsultansi bagi UPR terkait penerapan Manajemen Risiko dan dalam rangka pembinaan budaya sadar Risiko. (3) Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi: a. penetapan konteks; b. identifikasi Risiko; c. analisis Risiko, d. evaluasi Risiko; e. penanganan Risiko; dan f. pemantauan dan reviu. (2) Dalam pelaksanaan setiap tahapan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang relevan. (3) Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengawasan internal. (4) Peyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menyesuaikan Proses Manajemen Risiko, melakukan penilaian Risiko secara efektif, serta penanganan Risiko secara tepat. (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan lingkup kegiatan Manajemen Risiko pada setiap UPR, yang meliputi: 1. pemilik Risiko; 2. pengelola Risiko; 3. proses bisnis; dan 4. periode Proses Manajemen Risiko. b. mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal organisasi; c. menentukan Selera Risiko; dan d. menentukan kriteria Risiko yang terdiri atas kriteria Kemungkinan Risiko dan kriteria Dampak Risiko. (3) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir komitmen Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 12

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan proses sistematis yang terstruktur, baik Risiko yang berada dalam kendali organisasi (controllable) maupun Risiko yang ada di luar organisasi (uncontrollable). (2) Proses identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. UPR mengeksplorasi berbagai kemungkinan kejadian yang berdampak negatif pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. UPR mengidentifikasi penyebab dan Dampak Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk setiap kejadian atau Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. UPR menuangkan Risiko yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam formulir Profil Risiko sebagaimana tercantum contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. UPR mengidentifikasi penanganan Risiko yang telah dilakukan. (3) Dalam melaksanakan identifikasi Risiko, sumber data dapat diperoleh dari: a. rencana strategis dan rencana kerja beserta indikator kinerja utama; b. hasil analisis strength, weakness, opportunity, and threat yang menunjukkan unsur kelemahan dan ancaman dapat menuntun UPR dalam melakukan identifikasi Risiko; c. laporan hasil audit atau kinerja beberapa tahun terakhir yang menyediakan data permasalahan atau hambatan organisasi sehingga perlu dijadikan sumber data; d. laporan pengaduan masyarakat; e. standar operasional prosedur; dan f. sumber data lain yang dibutuhkan. (4) Dalam melakukan identifikasi Risiko dilakukan dengan metode: a. analisis bisnis proses organisasi; b. analisis data historis berupa temuan audit, kinerja tidak tercapai, dan lainnya; c. wawancara; d. studi banding (benchmarking); e. kuesioner; f. workshop; g. curah pendapat (brainstorming); dan h. focus group discussion.

Pasal 13

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan tingkat dampak suatu Risiko dengan memperhatikan penanganan Risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dalam menentukan tingkat Risiko. (2) Proses analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. UPR menginventarisasi kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan; b. UPR memberikan skor kemungkinan terjadi dan skor dampak untuk setiap Risiko yang telah teridentifikasi; dan c. UPR menghitung besaran Risiko untuk masing- masing Risiko berdasarkan skor tingkat kemungkinan terjadi dengan skor tingkat dampak untuk menentukan Level Risiko; dan d. dasar penetapan dan perhitungan skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Register Risiko sebagaimana tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan proses menilai dampak dan Kemungkinan Risiko yang teridentifikasi, sehingga memprioritaskan Risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan. (2) Tahapan evaluasi Risiko meliputi penyusunan prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan : a. besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi; b. apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak; c. apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori Risiko; dan d. apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko. (3) Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Proses penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan Risiko; b. menyusun RTP Risiko; dan c. melaksanakan RTP Risiko. (2) Proses penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir rencana tindak pengendalian sebagaimana tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil dari Manajemen Risiko. (2) Proses pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPR dengan melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan Risiko dengan mengacu pada rencana tindak pengendalian Risiko. (3) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan dituangkan dalam formulir pemantauan sebagaimana tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

Koreksi

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Komite Manajemen Risiko; b. UPR; dan c. APIP.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2023 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17