PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 46 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 3. Usaha Produktif Sektor Kelautan dan Perikanan adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. 4. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 6. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR. 7. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 8. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. 9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan.

BAB II

PENERIMA KUR DAN PRIORITAS BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan terdiri atas: a. usaha mikro, kecil, dan menengah; b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai pekerja migran INDONESIA; c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja migran INDONESIA yang pernah bekerja di luar negeri; d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun; f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan aparatur sipil negara, Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; g. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi: 1. kelompok usaha bersama; 2. kelompok pengolah dan pemasar; 3. kelompok pembudi daya ikan; 4. kelompok usaha garam; dan 5. kelompok usaha wisata bahari. h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau i. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga. (2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Usaha Produktif Sektor Kelautan dan Perikanan dan layak dibiayai oleh Penyalur KUR. (3) Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: a. anggota yang memiliki Usaha Produktif Sektor Kelautan dan Perikanan dan layak dibiayai oleh Penyalur KUR; dan/atau b. anggota Pelaku Usaha pemula pada kelompok usaha yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha. (4) Jumlah anggota Pelaku Usaha pemula pada kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki Usaha Produktif Sektor Kelautan dan Perikanan dan layak dibiayai oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. (5) Persyaratan Penerima KUR yang berupa kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha; b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya; c. memiliki surat keterangan kelompok usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Dinas/instansi terkait; d. kelompok dan anggota terdaftar dalam sistem informasi kredit program; e. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha; f. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha dengan Penyalur KUR; g. apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset kelompok usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan h. apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua kelompok usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota kelompok usaha.

Pasal 3

(1) Prioritas bidang usaha yang akan menerima penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan meliputi: a. penangkapan ikan; b. pembudidayaan ikan; c. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; d. pemasaran hasil kelautan dan perikanan; e. pergaraman rakyat; dan f. wisata bahari. (2) Selain prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUR sektor kelautan dan perikanan dapat diberikan pada bidang usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan. (3) Bidang usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidang usaha yang mendukung prioritas bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk: a. kredit/pembiayaan modal kerja; dan/atau b. kredit/pembiayaan investasi.

Pasal 4

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. biaya operasional; b. biaya sertifikasi; dan/atau c. pengurusan dokumen kapal penangkap ikan. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b pada prioritas bidang usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk: a. pengadaan kapal penangkap ikan termasuk mesin, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan peralatan perlengkapan kapal lainnya; b. pengadaan mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan; c. modifikasi kapal penangkap ikan; dan/atau d. pemeliharaan kapal penangkap ikan, mesin, alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan/atau peralatan perlengkapan kapal lainnya. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. pengadaan calon induk/induk/benih ikan dan/atau bibit rumput laut; b. pengadaan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan untuk calon induk/induk/benih ikan; c. pengadaan pupuk, kapur, dan/atau obat ikan; d. pengadaan bahan kimia; e. biaya bahan bakar; f. biaya listrik dan/atau biaya air; g. biaya panen; h. biaya tenaga kerja; dan/atau i. biaya penerapan standar atau sertifikasi. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b pada prioritas bidang usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. pengadaan lahan dan bangunan; b. pengadaan wadah budidaya; c. instalasi listrik; d. instalasi air; e. instalasi penanganan limbah; f. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin; g. pengadaan peralatan produksi; h. pengadaan atau perbaikan bangunan semi permanen; i. pengadaan alat angkut hasil budidaya; j. pengadaan bangunan rumah produksi dan gudang; dan/atau k. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk usaha pembudidayaan ikan berupa usaha pembenihan dan/atau usaha pembesaran.

Pasal 6

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk: a. pengadaan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, dan/atau bahan kemasan; b. biaya tenaga kerja; c. pengadaan perlengkapan kerja; d. biaya bahan bakar; e. biaya sertifikasi; dan/atau f. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b pada prioritas bidang usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk: a. pengadaan lahan dan bangunan; b. pembangunan unit pengolahan ikan dan fasilitas pendukung; c. pengadaan alat/mesin pengolah; d. pengadaan kendaraan operasional; e. pemeliharaan bangunan, alat/mesin pengolah, dan kendaraan operasional; dan/atau f. sewa mesin dan kendaraan operasional.

Pasal 7

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk: a. pembelian hasil kelautan dan perikanan; b. biaya promosi/iklan; c. biaya pengiriman produk; d. biaya bahan kemasan; e. biaya tenaga kerja; dan/atau f. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b pada prioritas bidang usaha pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan untuk: a. pengadaan dan/atau pemeliharaan tempat usaha dan fasilitas pendukungnya; b. pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan pemasaran; dan/atau c. pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana distribusi.

Pasal 8

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha pergaraman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk: a. pengadaan bahan baku; b. pengadaan bahan kimia; c. biaya panen; d. biaya tenaga kerja; e. biaya sertifikasi; dan/atau f. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha pergaraman rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan untuk: a. pengadaan peralatan; b. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin; c. pengadaan atau perbaikan bangunan untuk penyimpanan atau pengolahan garam; d. instalasi listrik; e. instalasi air; f. instalasi penanganan limbah; dan/atau g. pengadaan alat angkut garam.; dan/atau h. biaya pemeliharaan peralatan dan mesin. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha pergaraman berupa: a. usaha produksi garam; b. usaha pengolahan garam; dan c. pemasaran garam.

Pasal 9

(1) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk: a. biaya tenaga kerja; dan/atau b. biaya operasional/pendukung lainnya. (2) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada prioritas bidang usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan untuk: a. biaya pembangunan dan/atau sewa bangunan/ kantor; b. biaya pengadaan sarana prasarana wisata bahari; c. pemeliharaan fasilitas wisata bahari, toko cinderamata, perahu katamaran, dan/atau kompresor; dan/atau d. pemeliharaan sarana prasarana wisata bahari. (3) Kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk usaha wisata bahari berupa: a. wisata pantai/pesisir; b. wisata bentang laut; dan c. wisata bawah laut.

Pasal 10

(1) Usaha pendukung kegiatan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berupa pembuatan pakan ikan. (2) Kredit/pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada bidang usaha pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. pengadaan bahan baku pakan; b. pengadaan bahan bakar; c. pengadaan bahan pengemas; d. biaya listrik dan/atau biaya air; e. biaya tenaga kerja; f. biaya uji mutu pakan; g. biaya penerapan standar atau sertifikasi; dan/atau h. biaya pemeliharaan mesin dan peralatan. (3) Kredit/pembiayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a pada bidang usaha pembuatan pakan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. biaya pembangunan gedung produksi dan/atau gudang; b. biaya perbaikan dan/atau pemeliharan bangunan; c. instalasi listrik; d. instalasi air; e. instalasi pengolah limbah; f. pengadaan mesin generator; g. pengadaan atau penambahan kapasitas mesin: 1. penghancur (hammer mill); 2. penepung (diskmill); 3. pencampur (mixer); 4. pencetak pakan; 5. pengering (oven); dan/atau 6. pengepak (packing). h. pengadaan kendaraan pengangkut produksi pakan; dan/atau i. pengadaan forklift.

BAB Kesatu

Penerima KUR

Pasal 2

Koreksi

BAB Kedua

Prioritas Bidang Usaha

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

JENIS, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Pasal 11

Koreksi

(1) KUR sektor kelautan dan perikanan yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas: a. KUR super mikro; b. KUR mikro; c. KUR kecil; dan d. KUR khusus. (2) KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Calon Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Calon penerima KUR yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mengajukan permohonan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Penyalur KUR. (2) Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh calon Penerima KUR.

Pasal 13

(1) Dalam hal calon Penerima KUR berbentuk kelompok usaha, pengajuan permohonan KUR disampaikan oleh ketua kelompok usaha kepada Penyalur KUR. (2) Jumlah pengajuan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.

Pasal 14

Dalam hal hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disetujui oleh Penyalur KUR, dilakukan penandatanganan perjanjian kredit/ pembiayaan oleh: a. Penerima KUR dengan Penyalur KUR, untuk Penerima KUR berupa individu/perseorangan; dan b. masing-masing anggota kelompok usaha dengan Penyalur KUR, untuk Penerima KUR berupa kelompok usaha.

Pasal 15

(1) Berdasarkan penandatanganan perjanjian kredit/ pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Penyalur KUR menyalurkan KUR kepada Penerima KUR. (2) Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalurkan KUR dengan mengacu pada struktur biaya. (3) Selain mengacu pada struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai KUR sektor kelautan dan perikanan yang disalurkan kepada Penerima KUR didasarkan pada hasil analisis objektif kredit/ pembiayaan oleh Penyalur KUR. (4) Struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 16

Koreksi

(1) Kementerian dan Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan. (2) Kementerian melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. melakukan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan kepada Pelaku Usaha; b. mengompilasi data calon Penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR sektor kelautan dan perikanan; c. melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha melalui bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha, serta memfasilitasi pendaftaran di laman https://satudata.kkp.go.id; d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta temu bisnis; e. melakukan bimbingan teknis akses pembiayaan kepada para Pelaku Usaha kelautan dan perikanan yang akan memanfaatkan KUR sektor kelautan dan perikanan; dan/atau f. melakukan kegiatan pembinaan lainnya. (3) Dinas provinsi melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dinas kabupaten/kota; b. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan Penyalur KUR dengan Dinas kabupaten/kota; c. mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka penyaluran KUR; d. melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan, dan pengembangan wirausaha; dan/atau e. melakukan kegiatan pembinaan lainnya. (4) Dinas kabupaten/kota melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk: a. melakukan identifikasi dan verifikasi Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR; b. mengoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka upload/menggunggah data Pelaku Usaha yang layak dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program; c. melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha sektor kelautan dan perikanan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penguatan kelembagaan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha; d. memfasilitasi hubungan antara Penerima KUR dengan pihak lainnya melalui kemitraan serta temu bisnis; dan e. melakukan bimbingan teknis akses pembiayaan kepada calon Penerima KUR sektor kelautan dan perikanan yang akan memanfaatkan KUR sektor kelautan dan perikanan di daerah masing-masing; dan/atau f. melakukan kegiatan pembinaan lainnya.

Pasal 17

(1) Kementerian dan Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan KUR sektor kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan atau kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit untuk menilai jumlah KUR yang disalurkan, jumlah debitur yang menerima KUR, dan kualitas penyaluran KUR. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan KUR sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri membentuk tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan Dinas. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Kementerian; b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan teknis di bidang keuangan; dan d. Penyalur KUR. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 19

Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi bahan pengambilan kebijakan KUR pada sektor kelautan dan perikanan.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang PETUNJUK TEKNIS KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21