PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-34 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN

PERMEN Nomor pm-34 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim. 2. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. 3. Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan Pelayaran. 4. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penyelenggara kegiatan Pelayaran atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran. 5. Pelanggaran Administratif yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, atau penyimpangan terhadap ketentuan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran. 6. Pelanggar adalah orang perseorangan, badan usaha, dan/atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelayaran. 7. Laporan Hasil Pengawasan adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh pelaksana pengawasan yang berisi hasil pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan. 8. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Otoritas Pelabuhan Unit Penyelenggara Pelabuhan, Distrik Navigasi, Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. 9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko, dan/atau kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan pemangku kepentingan terkait. 10. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayaran.

BAB II

PENGAWASAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayaran. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. audit; b. inspeksi; c. pengamatan (surveillance); d. pemantauan (monitoring); dan e. uji petik (ramp check). (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Pelayaran untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pelayaran. (4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu di bidang Pelayaran. (5) Pengamatan (surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Pelayaran dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan di bidang Pelayaran. (6) Pemantauan (monitoring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan Pelayaran. (7) Uji petik (ramp check) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kegiatan yang dilakukan berupa uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan terhadap pemenuhan aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

Pasal 3

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan: a. jadwal pengawasan/rutin; atau b. di luar jadwal/insidental. (2) Pengawasan tidak terjadwal/insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan: a. laporan pengaduan dari masyarakat; b. laporan dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal; c. laporan dari instansi terkait; d. kejadian (incident) dan kecelakaan (accident); dan/atau e. tindak lanjut pengenaan Sanksi Administratif sebelumnya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. Pengawasan langsung; dan/atau b. Pengawasan tidak langsung (daring/online).

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menugaskan pelaksana Pengawasan. (2) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pejabat pemeriksa keselamatan kapal; b. pejabat pemeriksa kelaiklautan dan keamanan kapal asing; c. auditor; d. pengawas keselamatan pelayaran; e. pengawas bidang kepelabuhanan; f. pengawas bidang perkapalan dan kepelautan; g. pengawas bidang kenavigasian; dan/atau h. pengawas bidang angkutan di perairan. (3) Penugasan pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat penugasan.

BAB III

PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan adanya dugaan Pelanggaran, pelaksana Pengawasan harus menyusun Laporan Hasil Pengawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak Laporan Hasil Pengawasan diterima.

Pasal 6

(1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran dilakukan tanpa kesengajaan, dan tidak menimbulkan dampak terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, terhadap Pelanggar dilakukan langkah pembinaan. (2) Langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan rencana perbaikan (corrective action plan) yang harus dijalankan oleh Pelanggar dalam batas waktu.

Pasal 7

(1) Pelaksana Pengawasan dengan surat penugasan melakukan Pengawasan lanjutan pada saat: a. batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (corrective action plan) berakhir; dan/atau b. Pelanggar telah menyampaikan upaya pemenuhan upaya perbaikan yang telah dilakukan. (2) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan lanjutan kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasan lanjutan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja sejak Laporan Hasil Pengawasan lanjutan diterima. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggar tidak memenuhi batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (corrective action plan) dan/atau tidak melakukan pemenuhan upaya perbaikan sesuai yang telah ditentukan, Direktur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan pengenaan Sanksi Administratif. (5) Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran menimbulkan dampak terhadap Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim, Direktur sesuai dengan kewenangannya mengusulkan pengenaan Sanksi Administratif. (2) Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif ditetapkan.

Pasal 9

Usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) memuat: a. dasar pelaksanaan kegiatan Pengawasan berupa surat perintah pelaksanaan tugas; b. nama pelaksana Pengawasan; c. tanggal pelaksanaan kegiatan Pengawasan; d. kronologis Pelanggaran; e. Laporan Hasil Pengawasan; dan f. data dukung lain.

Pasal 10

(1) Unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam hal pengenaan Sanksi Administratif melakukan analisa dan evaluasi terhadap usulan pengenaan Sanksi Administratif. (2) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. pelaksana Pengawasan; dan/atau b. Direktorat terkait. (3) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 11

(1) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk menentukan pengenaan Sanksi Administratif kepada Pelanggar. (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. unsur Pelanggaran yang dapat dikenai Sanksi Administratif; b. alasan terjadinya Pelanggaran (root cause analysis) dan langkah perbaikan yang harus dilakukan; c. dampak yang dapat ditimbulkan oleh Pelanggaran terhadap keselamatan Pelayaran; d. upaya Pelanggar dalam melakukan perbaikan dan menghindari terjadinya Pelanggaran yang sama; dan e. tingkat kepatuhan Pelanggar Peraturan Perundang- undangan di bidang Pelayaran. (3) Tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan parameter meliputi: a. faktor kesengajaan; b. jumlah Pelanggaran yang dilakukan; c. pengulangan Pelanggaran yang sama; dan d. rekam jejak Pelanggaran sebelumnya.

Pasal 12

(1) Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Pelanggar dikenai Sanksi Administratif, unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif menyampaikan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif kepada Direktur Jenderal. (2) Usulan rekomendasi penetapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

Pasal 13

(1) Dalam hal berdasarkan hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan bahwa Pelanggar tidak dapat dikenai Sanksi Administratif, unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif mengembalikan usulan pengenaan Sanksi Administratif kepada Direktur sesuai dengan kewenangannya dengan disertai alasan penolakan. (2) Pengembalian usulan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak usulan pengenaan Sanksi Administratif diterima.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Koreksi

Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditemukan Pelanggaran terhadap penyelenggaraan kegiatan Pelayaran, Pelanggar dapat dikenai Sanksi Administratif.

Pasal 15

Koreksi

(1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin atau sertifikat; c. pencabutan izin atau sertifikat; dan/atau d. denda administratif. (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara bertahap atau langsung. (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai terhadap Pelanggaran yang mengancam Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim. (4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas sanksi peringatan pertama, sanksi peringatan kedua, dan sanksi peringatan ketiga dengan jangka waktu tertentu. (2) Sanksi Administratif peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat peringatan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

(1) Sanksi Administratif berupa pembekuan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dikenai dengan jangka waktu tertentu. (2) Sanksi Administratif pembekuan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat pembekuan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1) Sanksi Administratif pencabutan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dikenai terhadap: a. Pelanggaran yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan upaya perbaikan; atau b. Pelanggaran berat dalam bentuk Pelanggaran yang membahayakan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Perlindungan Lingkungan Maritim. (2) Sanksi Administratif pencabutan izin atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat pencabutan perizinan oleh Direktur Jenderal. (3) Terhadap perizinan yang dicabut dapat diajukan permohonan pengajuan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Sanksi Administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dapat dikenai berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin atau sertifikat, atau pencabutan izin atau sertifikat. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya ditetapkan dalam satuan poin Pelanggaran/penalty unit. (3) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) poin. (4) Satuan Penalty Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap poin. (5) Besaran denda administratif dihitung berdasarkan satuan poin Pelanggaran/penalty unit Pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif di bidang Pelayaran sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak. (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Penetapan Denda Administratif oleh Direktur Jenderal. (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan disetorkan ke dalam kas negara.

Pasal 20

(1) Setiap hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan yang merekomendasikan untuk diberikan Sanksi Administratif dikumpulkan dalam pusat data yang dikelola oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertanggung jawab dalam pengenaan Sanksi Administratif. (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemutakhiran setiap bulan.

Peraturan Menteri Nomor pm-34 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PELAYARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25