PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-33 Tahun 2022 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

PERMEN Nomor pm-33 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikasi adalah suatu proses dan prosedur terdokumentasi untuk memastikan setiap orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan Angkutan Udara telah memenuhi ketentuan persyaratan dan standar. 2. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 3. Pesawat Terbang adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. 4. Helikopter adalah Pesawat Udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 5. Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika. 6. Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) adalah sertifikat yang diberikan kepada orang atau badan hukum INDONESIA yang mengoperasikan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri. 7. Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dengan berat sama atau kurang dari 55 lbs (25 kilogram) termasuk segala sesuatu yang ada di dalam pesawat. 8. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System) adalah Pesawat Udara yang dikendalikan dari jarak jauh dimana stasiun kendali jarak jauh, tautan kendali dan perintah yang dibutuhkan, dan komponen lainnya sesuai dengan desain tipe. 9. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak adalah sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak dan elemen terkait termasuk jalur komunikasi dan komponen pengendali Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang diperlukan untuk pengoperasian Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak secara aman dan efisien dalam sistem ruang udara nasional. 10. Izin Khusus adalah izin pengoperasian Pesawat Udara asing dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas. 11. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan Pesawat Udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 12. Angkutan Udara Niaga adalah Angkutan Udara untuk umum dengan memungut pembayaran. 13. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah Angkutan Udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang Angkutan Udara. 14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II

SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara untuk kegiatan Angkutan Udara wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikat operator Pesawat Udara, yang diberikan kepada badan hukum INDONESIA yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan Udara Niaga; atau b. sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, yang diberikan kepada orang atau badan hukum INDONESIA yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil untuk Angkutan Udara Bukan Niaga. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

(1) Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) untuk kegiatan Angkutan Udara Niaga atau Angkutan Udara Bukan Niaga wajib memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate). (2) Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) untuk: a. Sistem Pesawat Udara yang Dikendalikan Jarak Jauh (Remotely Piloted Aircraft System); dan b. Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak yang dipergunakan untuk kegiatan Angkutan Udara niaga. (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi bagian dari sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara yang telah dimiliki sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udaranya.

Pasal 4

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat operator Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga; b. memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimiliki; c. memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat Udara; d. memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu; e. memiliki personel manajemen yang kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan; f. memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan; g. memiliki program perawatan Pesawat Udara; h. memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus; i. memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan; dan j. memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan.

Pasal 5

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; b. memiliki atau menguasai Pesawat Udara; c. memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara; d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara; e. memiliki program perawatan Pesawat Udara; dan f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional.

Pasal 6

Setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapat Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki perizinan berusaha Angkutan Udara Niaga atau perizinan kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; b. memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran perizinan berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara; c. memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); d. memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); e. memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS); dan f. memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional.

Pasal 7

Proses penerbitan sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, dan sertifikat pengooperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan melalui sistem Online Single Submision (OSS) dan dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau sertifikat operator Pesawat Udara yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri ini, dapat mengajukan permohonan Izin Khusus kepada Direktur Jenderal. (2) Pengoperasian Pesawat Udara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. tidak tersedianya kapasitas Pesawat Udara di INDONESIA; b. tidak tersedianya jenis atau kemampuan Pesawat Udara INDONESIA untuk kegiatan Angkutan Udara; c. bencana alam; dan/atau d. bantuan kemanusiaan. (4) Dalam waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan waktu pengoperasian Pesawat Udara sipil asing dibatasi sampai dapat ditanggulanginya keadaan tertentu oleh Pesawat Udara INDONESIA.

Pasal 10

(1) Permohonan Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) kepada Direktur Jenderal dapat dilakukan secara tertulis. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemenuhan persyaratan berupa: a. sertifikat Kelaikudaraan yang masih berlaku; b. salinan sertifikat pendaftaran yang masih berlaku; c. salinan sertifikat stasiun penerbangan di Pesawat Udara (aircraft aeronautical station license); d. salinan sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara dari negara tempat pendaftaran Pesawat Udara dan spesifikasi operasi tipe pesawat yang akan digunakan, yang masih berlaku; e. salinan sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara badan hukum INDONESIA yang mengajukan izin yang masih berlaku; f. salinan bukti asuransi Pesawat Udara; g. salinan lisensi dari personel Pesawat Udara yang melakukan pengoperasian dan perawatan Pesawat Udara; h. perjanjian antar pemegang sertifikat operator Pesawat Udara atau sertifikat pengoperasian Pesawat Udara, yang mengatur mengenai pelimpahan pengawasan teknis; dan i. surat rekomendasi/permohonan dari instansi terkait yang membutuhkan. (3) Izin Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi: a. nama pemegang sertifikat yang diberikan Izin Khusus; b. keadaan tertentu yang diberikan; c. tipe Pesawat Udara dan registrasi yang digunakan; d. negara tempat Pesawat Udara terdaftar; e. area operasi: f. masa pengoperasian: dan g. kewajiban dan batasan pemegang sertifikat. (4) Dalam hal persetujuan Izin Khusus telah diberikan, pemegang Izin dapat mengajukan permohonan amandemen spesifikasi operasi kepada Direktur Jenderal. (5) Tata cara permohonan, persyaratan dan pemberian Izin Khusus dan amandemen spesifikasi operasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1) Dalam hal keadaan darurat yang membutuhkan Izin Khusus secepatnya, pemegang sertifikat dapat mengajukan permohonan melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, short message service, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan melalui sarana komunikasi berupa panggilan telepon, surat elektronik, short message service, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan dilakukan secepatnya. (3) Pemegang sertifikat harus tetap mengajukan permohonan secara tertulis dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah izin diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Pemegang sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau pemegang sertifikat operator Pesawat Udara yang mengajukan permohonan Izin Khusus harus memiliki pengalaman yang setara dengan jenis pesawat, jenis operasi, dan/atau otorisasi yang akan dilakukan pada spesifikasi operasinya.

Pasal 13

Setiap pemegang sertifikat operator Pesawat Udara, sertifikat pengoperasian Pesawat Udara atau Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (Remotely Piloted Aircraft Systems/RPAS Operator Certificate), dan pemegang Izin Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 10, wajib: a. mempertahankan persyaratan Sertifikasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini; b. melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikasinya; c. melaksanakan ketentuan di dalam spesifikasi operasi (operation specification); d. melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan; e. melaksanakan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan; f. memberi akses kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan pengawasan; dan g. menunjukkan sertifikat dan spesifikasi operasinya di Pusat Kegiatan Operasi Penerbangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga untuk Penerbangan Komuter dan Charter (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1099), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Sub Bagian A mengenai Ketentuan Umum dan ketentuan Sub Bagian B mengenai ketentuan Sertifikasi dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan- Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 512), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (Civil Aviation Safety Regulation Part 121) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1097), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2022 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor pm-33 Tahun 2022 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 119 TENTANG SERTIFIKASI PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA UNTUK KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22