PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2024 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelaynan Jasa Navigasi Penerbangan

PERMEN Nomor 34 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan Wilayah Udara, Pesawat Udara, Bandar Udara, angkutan udara, Navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 2. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan INDONESIA. 3. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di INDONESIA serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk Penerbangan. DRAFT 5. Pesawat Udara Negara adalah Pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Republik INDONESIA, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 7. Aerodrome adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas. 8. Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak Pesawat Udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan Penerbangan. 9. Penerbangan Jelajah adalah pergerakan Pesawat Udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur Penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (minimum en-route altitude). 10. Penerbangan Dalam Negeri adalah Penerbangan antar Bandar Udara dalam wilayah Republik INDONESIA. 11. Penerbangan Luar Negeri adalah Penerbangan dari Bandar Udara di dalam negeri dengan atau tanpa melakukan transit di Bandar Udara lainnya di dalam negeri ke Bandar Udara di luar negeri atau sebaliknya. 12. Penerbangan Lintas (Over flying) adalah Penerbangan yang melintasi Wilayah Udara INDONESIA tanpa melakukan pendaratan di Bandar Udara di wilayah INDONESIA. 13. Penerbangan Lokal adalah Penerbangan oleh Pesawat Udara yang tinggal landas dan mendarat di Bandar Udara yang sama tanpa mengadakan pendaratan di Bandar Udara lainnya. 14. Pengguna Jasa adalah pengguna jasa pelayanan Navigasi Penerbangan. 15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penerbangan. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB III

BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 5

Koreksi

Pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan yang terdiri atas: a. biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en- route navigation charges); dan b. biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation charges).

Pasal 6

Koreksi

(1) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en- route navigation charges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan Navigasi Penerbangan di luar area 20 (dua puluh) kilometer dari Bandar Udara atau Aerodrome keberangkatan hingga Bandar Udara atau Aerodrome tujuan atau batas ruang udara yang dilayani. (2) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en- route navigation charges) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap: a. Penerbangan Dalam Negeri; b. Penerbangan Luar Negeri; dan c. Penerbangan Lintas (Over Flying). DRAFT (3) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en- route navigation charges) untuk Penerbangan Lintas (Over Flying) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan Navigasi Penerbangan untuk Penerbangan Lintas (Over Flying) dari mulai memasuki ruang udara hingga keluar dari batas ruang udara.

Pasal 7

(1) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation charges) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan Navigasi Penerbangan dalam area 20 (dua puluh) kilometer cakupan pelayanan terhadap Pesawat Udara yang melakukan pendaratan di Bandar Udara atau Aerodrome di INDONESIA. (2) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation charges), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap: a. Penerbangan Dalam Negeri; dan b. Penerbangan Luar Negeri. (3) Biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation charges) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Precision Approach Service charges, dikenakan di Bandar Udara atau Aerodrome yang memberikan pelayanan pendaratan secara presisi dengan menggunakan alat bantu Navigasi Penerbangan; b. Non Precision Approach Service charges, dikenakan di Bandar Udara atau Aerodrome yang memberikan pelayanan pendaratan secara non-presisi dengan menggunakan alat bantu Navigasi Penerbangan; dan c. Flight Information Service charges, dikenakan di Bandar Udara atau Aerodrome yang hanya diberikan pelayanan informasi. (4) Jenis pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation service) pada Bandar Udara atau Aerodrome sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

FORMULASI BIAYA PELAYANAN

Pasal 9

Koreksi

Satuan perhitungan untuk setiap jenis biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai berikut: a. biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah (en- route navigation charges), dihitung berdasarkan perkalian antara unit rate, faktor berat Pesawat Udara dan faktor jarak terbang; dan b. biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal (terminal navigation charges), dihitung berdasarkan perkalian antara unit rate dengan berat Pesawat Udara.

Pasal 10

Koreksi

(1) Unit rate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan biaya pokok per satuan jasa pelayanan Navigasi Penerbangan untuk setiap struktur pelayanan pada periode tertentu. (2) Ketentuan penggunaan unit rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. perhitungan biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan untuk Penerbangan Dalam Negeri, menggunakan unit rate untuk Penerbangan Dalam Negeri; b. perhitungan biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan untuk Penerbangan Luar Negeri, menggunakan unit rate untuk Penerbangan Luar Negeri; dan c. perhitungan biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan untuk Penerbangan Lintas (Over Flying), menggunakan unit rate untuk Penerbangan Luar Negeri. DRAFT

Pasal 11

(1) Biaya pokok per satuan jasa pelayanan Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung berdasarkan total proyeksi biaya komponen yang dikeluarkan ditambah dengan 10% (sepuluh persen) dari total proyeksi biaya dibagi proyeksi Pesawat Udara yang dilayani. (2) Besaran 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan Penerbangan, untuk investasi baru, peningkatan kemampuan infrastruktur pelayanan Navigasi Penerbangan dan ketahanan terhadap risiko di dalam industri Penerbangan. (3) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. biaya pegawai; b. biaya utilitas; c. biaya perlengkapan; d. biaya pemeliharaan; e. biaya penyusutan; dan f. biaya umum. (4) Komponen biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah dihitung pada struktur pelayanan jasa Navigasi Penerbangan Jelajah tidak boleh dihitung pada pelayanan jasa Navigasi Penerbangan terminal.

Pasal 12

Penetapan faktor berat Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk masing-masing rute Penerbangan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. berat Pesawat Udara dalam satuan Maximum Permissable Take Off Weight (MTOW) merupakan berat paling tinggi yang diijinkan bagi Pesawat Udara untuk bertolak sebagaimana tercantum dalam sertifikat tipe (type certificate) Pesawat Udara yang bersangkutan dan tidak tergantung pada pembatasan kekuatan landasan dari Bandar Udara atau Aerodrome keberangkatan maupun Bandar Udara atau Aerodrome tujuan; dan b. faktor berat Pesawat Udara merupakan angka yang diperoleh dari hasil perhitungan yang didasarkan berat Pesawat Udara dan ditetapkan dalam skala yang kurang atau di bawah proporsional terhadap berat Pesawat Udara.

Pasal 13

Penetapan faktor jarak terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk masing-masing rute Penerbangan berpedoman pada: a. jarak terbang, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. jarak terbang untuk Pesawat Udara yang berangkat dan mendarat di Bandar Udara atau Aerodrome di dalam wilayah INDONESIA merupakan jarak terdekat (great circle distance) antara kedua Bandar Udara atau Aerodrome tersebut; DRAFT 2. jarak terbang untuk Pesawat Udara yang datang dari Bandar Udara atau Aerodrome di luar negeri dan mendarat di Bandar Udara atau Aerodrome INDONESIA merupakan jarak terdekat (great circle distance) yang dihitung dari titik masuk (point of entry) pada ruang udara yang dilayani sampai dengan Bandar Udara atau Aerodrome yang didarati di INDONESIA; 3. jarak terbang untuk Pesawat Udara yang berangkat dari Bandar Udara atau Aerodrome INDONESIA ke Bandar Udara atau Aerodrome di luar negeri merupakan jarak terdekat (great circle distance) antara Bandar Udara atau Aerodrome pemberangkatan di INDONESIA sampai titik keluar (point of exit) pada ruang udara yang dilayani; 4. jarak terbang untuk Pesawat Udara yang melakukan terbang lintas merupakan jarak terdekat (great circle distance) antara titik masuk (point of entry) sampai dengan titik keluar (point of exit) pada ruang udara yang dilayani; 5. jarak terbang yang dihitung dikurangi 20 (dua puluh) kilometer untuk setiap pemberangkatan dari Bandar Udara atau Aerodrome dan pendaratan di Bandar Udara atau Aerodrome di dalam wilayah INDONESIA; dan 6. jarak terbang yang digunakan dalam Penerbangan Lokal, dihitung dalam satuan waktu yang merupakan selisih waktu antara pemberangkatan dan pendaratan Pesawat Udara yang sama. b. faktor jarak terbang, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. faktor jarak terbang merupakan angka yang dipergunakan sebagai pengganti jarak terbang Pesawat Udara dan dihitung sama dengan jarak terbang dibagi dengan 100 (seratus) kilometer; 2. faktor jarak terbang untuk Pesawat Udara dengan jarak terbang kurang dari 100 (seratus) kilometer dihitung sama dengan 1; dan 3. faktor jarak terbang untuk Penerbangan Lokal dihitung dengan melakukan konversi jarak terbang Penerbangan Lokal dengan mempertimbangkan kecepatan jelajah ekonomis (economic cruising speed) sebagaimana tercantum dalam aircraft flight manual.

Pasal 14

Formulasi biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan, tabel faktor berat Pesawat Udara dan tabel faktor jarak terbang untuk Penerbangan Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. DRAFT

BAB VI

MEKANISME PENETAPAN BESARAN BIAYA PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 15

Koreksi

Menteri MENETAPKAN besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan berdasarkan formulasi biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan navigasi yang diberikan.

Pasal 16

Koreksi

Menteri dalam MENETAPKAN besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat membedakan besaran biaya pelayanan jasa navigasi untuk Penerbangan Luar Negeri dan dalam negeri atas dasar kepentingan Penerbangan nasional.

Pasal 17

(1) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA mengajukan usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan secara tertulis kepada Menteri. (2) Usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan: a. dasar perhitungan usulan biaya, meliputi: 1. hasil perhitungan unit rate pelayanan jasa Navigasi Penerbangan; 2. kualitas pelayanan yang diberikan; 3. jangka waktu pemberlakukan besaran biaya; dan 4. perbandingan biaya dengan statistik lain; b. data statistik pelayanan 2 (dua) tahun terakhir dan estimasi pelayanan pada tahun biaya diberlakukan; c. telaahan dampak usulan perubahan besaran biaya terhadap beban Pengguna Jasa pelayanan Navigasi Penerbangan dan kualitas pelayanan; dan d. hasil konsultasi dengan Pengguna Jasa.

Pasal 18

(1) Konsultasi dengan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dengan cara membahas secara tertulis dan melakukan rapat koordinasi untuk membahas konsep usulan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan kepada asosiasi perusahaan angkutan udara dan paling sedikit 3 (tiga) badan usaha angkutan udara nasional yang mayoritas melaksanakan Penerbangan nasional. (2) Asosiasi perusahaan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. INDONESIA National Air Carrier Association (INACA); dan b. International Air Transport Association (IATA). DRAFT (3) Asosiasi perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan masukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak konsep usulan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan diterima. (4) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) asosiasi perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara nasional tidak memberikan masukan tertulis, maka Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dapat melakukan rapat koordinasi. (5) Asosiasi perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilaksanakannya rapat koordinasi.

Pasal 19

Pasal 20

Menteri MENETAPKAN besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Penerbangan Dalam Negeri dan Penerbangan Luar Negeri ditetapkan dalam Rupiah (Rp) dan Penerbangan Lintas (Over Flying) ditetapkan dalam Dollar Amerika (US$).

Pasal 22

(1) Besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat ditinjau paling cepat 2 (dua) tahun setelah penetapan, kecuali pada keadaan tertentu. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kenaikan tingkat inflasi umum sama dengan atau lebih besar dari 7% (tujuh per seratus); atau b. keadaan luar biasa (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DRAFT

(1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan dengan tahapan sebagai berikut: a. evaluasi kelengkapan dokumen administrasi; dan b. evaluasi teknis. (2) Evaluasi kelengkapan dokumen administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan. (3) Dalam hal kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dengan mempertimbangkan aspek penarifan dan hukum, dilakukan tahap evaluasi teknis. (4) Dalam hal hasil evaluasi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak lengkap, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan, (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA harus melengkapi dokumen. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA tidak memenuhi kelengkapan dokumen administrasi, maka usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan dinyatakan ditolak. (6) Direktur Jenderal melakukan pembahasan bersama dengan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi teknis, serta meminta data dan/atau informasi tambahan sebagai data dukung dan pelengkap atas usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan. DRAFT (7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila permohonan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan dinyatakan telah sesuai, maka diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Menteri untuk penetapan. (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perbaikan, Direktur Jenderal mengembalikan kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA. (9) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA harus menyempurnakan dan/atau memperbaiki dokumen. (10) Direktur Jenderal mengajukan usulan penetapan besaran biaya pelayanan jasa Navigasi Penerbangan yang diterima dari Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Menteri untuk penetapan.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2024 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelaynan Jasa Navigasi Penerbangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

BAB VIII