PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2022 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMEN Nomor 57 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh ASN atau Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan ASN atau Penyelenggara Negara, baik atas nama ASN atau Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama ASN atau Penyelenggara Negara memangku jabatannya. 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian. 10. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara di Kementerian wajib menyampaikan LHKPN. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri; b. wakil Menteri; c. staf khusus Menteri; d. staf ahli Menteri; e. pejabat pimpinan tinggi madya; f. pejabat pimpinan tinggi pratama; g. pejabat administrator; h. pejabat pengawas; i. pimpinan perguruan tinggi negeri; j. auditor; k. pejabat perbendaharaan; dan l. pengelola pengadaan barang/jasa. (3) Pimpinan perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas: a. rektor/ketua/direktur; b. wakil atau pembantu rektor/ketua/direktur; c. dekan; d. wakil/pembantu dekan; e. ketua jurusan; f. sekretaris jurusan; g. ketua/koordinator program studi; dan h. kepala lembaga. (4) Pejabat perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas: a. pengguna anggaran; b. kuasa pengguna anggaran; c. pejabat pembuat komitmen; d. pejabat penandatangan surat perintah membayar; e. bendahara; f. bendahara pengeluaran pembantu; dan g. pejabat pengelola administrasi belanja pegawai.

Pasal 4

(1) Pimpinan unit utama menyampaikan daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Inspektur Jenderal setiap tanggal 31 Oktober. (2) Inspektur Jenderal MENETAPKAN dan menyampaikan daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat setiap tanggal 20 Desember dengan tembusan Menteri dan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 7

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda terima LHKPN kepada Penyelenggara Negara. (2) Tanda terima LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat/ promosi/mutasi jabatan Penyelenggara Negara. (3) Selain digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat/ promosi/mutasi jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanda terima LHKPN digunakan sebagai syarat dalam proses pemilihan calon pimpinan perguruan tinggi negeri bagi pegawai negeri sipil Kementerian.

BAB Ketiga

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat: a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat; b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau d. masih menjabat. (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan. (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Pasal 7

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan. (2) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara. (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyatakan penyampaian LHKPN lengkap, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanda terima LHKPN kepada Penyelenggara Negara. (2) Tanda terima LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat/ promosi/mutasi jabatan Penyelenggara Negara. (3) Selain digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat/ promosi/mutasi jabatan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanda terima LHKPN digunakan sebagai syarat dalam proses pemilihan calon pimpinan perguruan tinggi negeri bagi pegawai negeri sipil Kementerian.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 9

Koreksi

(1) ASN Kementerian yang wajib menyampaikan LHKASN terdiri atas: a. seluruh pegawai ASN selain yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan b. Penyelenggara Negara yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Harta Kekayaan yang dimiliki pada saat pelaporan; b. penghasilan yang diperoleh, profesi/keahlian, hibah, dan penghasilan dari istri/suami selama 1 (satu) tahun; dan c. pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Pimpinan unit utama melakukan pemutakhiran data wajib lapor Harta Kekayaan ASN Kementerian di unit kerja. (2) Pemutakhiran data wajib lapor Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar nama ASN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif kepada Inspektur Jenderal setiap tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 11

(1) Penyampaian LHKASN dilakukan paling lambat: a. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan ASN atau mutasi unit kerja; dan b. 1 (satu) bulan setelah diberhentikan dari jabatan yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput dan dikirim kepada Inspektorat Jenderal secara elektronik melalui laman resmi siharka.menpan.go.id.

Pasal 12

(1) ASN Kementerian menyampaikan bukti pelaporan Harta Kekayaan ASN dan surat pernyataan yang dapat diunduh pada laman resmi siharka.menpan.go.id kepada Inspektorat Jenderal untuk dilakukan verifikasi administratif. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ASN Kementerian diatas meterai.

Pasal 13

(1) Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi administratif atas LHKASN paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak bukti pelaporan Harta Kekayaan ASN dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterima. (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKASN serta bukti pelaporan Harta Kekayaan ASN dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan penyampaian LHKASN belum lengkap, Inspektorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada ASN bagian-bagian dari LHKASN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh ASN. (2) ASN wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKASN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal ASN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ASN dianggap belum menyampaikan LHKASN.

Pasal 15

(1) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan penyampaian LHKASN lengkap, Inspektorat Jenderal memberikan bukti pelaporan Harta Kekayaan ASN yang status laporannya telah diverifikasi. (2) Bukti pelaporan Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau promosi/mutasi jabatan ASN Kementerian.

Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2022 tentang PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23