PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang KRITERIA DAN PROSEDUR EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan. 2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan. 3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 4. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTKN Badan Hukum adalah PTKN yang berstatus sebagai subjek hukum yang otonom. 5. Evaluasi Kinerja PTKN adalah upaya sistemik untuk menghimpun, menyusun, mengolah, dan menilai data serta informasi yang handal dan sahih tentang kemampuan PTKN untuk mengelola perguruan tinggi secara mandiri. 6. Standar Minimum Kelayakan Finansial PTKN adalah kewajaran aliran dana dan kemampuan menggali ragam sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PTKN Badan Hukum. 7. Evaluasi Diri PTKN adalah penilaian yang dilakukan oleh PTKN terhadap semua unsur di dalam organisasi dan tata kelola serta kinerja PTKN. 8. Rencana Induk Pengembangan PTKN adalah rencana pengembangan PTKN Badan Hukum untuk masa 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun. 9. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. 10. Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum adalah rencana mengenai tahapan, sasaran, langkah, dan jadwal menuju pengelolaan PTKN sebagai badan hukum. 11. Tim Independen adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan Evaluasi Kinerja PTKN. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. - - 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB II

KRITERIA

Pasal 3

Koreksi

Kriteria PTKN menjadi PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mencakup kemampuan PTKN untuk: a. menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu; b. mengelola organisasi PTKN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; c. memenuhi Standar Minimum Kelayakan Finansial PTKN; d. menjalankan tanggung jawab sosial; dan e. berperan dalam pembangunan perekonomian.

Pasal 4

Koreksi

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dinilai dari: a. status akreditasi institusi berperingkat A/unggul dengan minimal 60% (enam puluh persen) program studi terakreditasi A/unggul dari yang diselenggarakan; b. relevansi antara visi, misi, dan tujuan antara standar pendidikan tinggi keagamaan yang ditetapkan oleh PTKN berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi; c. kepemilikan dan publikasi jurnal internasional bereputasi; d. kepemilikan hak kekayaan intelektual; e. prestasi akademik mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional; f. partisipasi dalam kegiatan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan g. kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, organisasi/lembaga dan/atau masyarakat dalam dan luar negeri. - -

Pasal 5

Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dinilai dari: a. akuntabilitas pengelolaan PTKN; b. transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan PTKN; c. nirlaba dalam pengelolaan PTKN; d. ketaatan pada peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PTKN; dan e. periodisasi, akurasi, dan kepatuhan waktu dalam penyusunan dan penyampaian laporan akademik dan nonakademik PTKN.

Pasal 6

Standar Minimum Kelayakan Finansial PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dinilai dari: a. pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak minimal Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dalam bentuk deposito jangka pendek; c. laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan d. kemampuan menggalang dana selain biaya pendidikan dari mahasiswa.

Pasal 7

Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dinilai dari: a. PTKN menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima; dan b. PTKN yang terlibat dalam pelayanan masyarakat.

Pasal 8

Berperan dalam pembangunan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dinilai dari: a. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; b. pengembangan dunia usaha; dan c. menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa.

Pasal 9

Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibuktikan dengan dokumen: a. Evaluasi Diri PTKN; b. Rencana Induk Pengembangan PTKN; c. rancangan Statuta PTKN Badan Hukum; dan d. Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum.

Pasal 10

Evaluasi Diri PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit memuat: - - a. latar belakang PTKN, termasuk uraian mengenai proses Evaluasi Diri PTKN dan pelibatan pemangku kepentingan; b. sejarah perkembangan PTKN, termasuk analisis terhadap realisasi Pengembangan dan/atau rencana strategis terakhir; c. analisis lingkungan eksternal, terutama uraian mengenai tantangan dan peluang yang mempengaruhi operasional dan pengembangan PTKN Badan Hukum; d. analisis sistem tata kelola dan struktur organisasi; e. analisis kinerja dan pengelolaan tridharma perguruan tinggi; f. analisis ketersediaan dan pengelolaan sumber daya; dan g. analisis kontribusi PTKN dalam menjalankan tanggung jawab sosial keagamaan dan peran dalam pembangunan perekonomian.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Rancangan Statuta PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilengkapi dengan naskah akademik Statuta yang disusun berdasarkan Pengembangan PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Rancangan Statuta PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. unsur dalam organisasi PTKN Badan Hukum yang terdiri atas: 1. penyusun kebijakan; - - 2. pelaksana akademik; 3. pengawas dan penjaminan mutu; 4. penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. pelaksana administrasi atau tata usaha; b. substansi Statuta PTKN Badan Hukum paling sedikit terdiri atas: 1. ketentuan umum; 2. identitas; 3. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4. sistem pengelolaan dan kerangka akuntabilitas; 5. sistem penjaminan mutu internal; 6. kode etik; 7. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 8. perencanaan; 9. pendanaan dan kekayaan; 10. ketentuan peralihan; dan 11. ketentuan penutup. (3) Substansi dan tata urut substansi rancangan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan kebutuhan PTKN Badan Hukum.

Pasal 13

(1) Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memuat program 5 (lima) tahun PTKN Badan Hukum. (2) Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian mengenai: a. implementasi Rencana Induk Pengembangan PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sampai dengan huruf i untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b. manajemen perubahan menjadi PTKN Badan Hukum, yang meliputi penahapan, sasaran, langkah, dan jadwal pelaksanaan peralihan PTKN Badan Hukum. (3) Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum harus dilengkapi dengan biaya yang diperlukan untuk implementasi peralihan PTKN Badan Hukum.

Pasal 14

Evaluasi Kinerja PTKN menjadi PTKN Badan Hukum merupakan proses penilaian terhadap: a. tingkat keterpaduan antardokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b. tingkat kemampuan PTKN untuk menjadi PTKN Badan Hukum dengan membandingkan antara kemampuan PTKN yang tercermin dari hasil Evaluasi Diri PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan kemampuan PTKN untuk melaksanakan implementasi Pengembangan PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, rancangan Statuta PTKN Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan Rencana Peralihan PTKN Badan Hukum - - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Rencana Induk Pengembangan PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit memuat: a. latar belakang yang memuat rasional dan konteks perubahan PTKN menjadi PTKN Badan Hukum berdasarkan hasil analisis di dalam Evaluasi Diri PTKN; b. visi, misi, dan tujuan sebagai PTKN Badan Hukum; c. sistem penjaminan mutu internal sebagai PTKN Badan Hukum; d. penyelenggaraan dan pengembangan bidang akademik yang mencakup tridharma perguruan tinggi pada PTKN Badan Hukum, antara lain: 1. bidang pendidikan, minimal meliputi: a) arah, kebijakan, dan kekhasan pendidikan; b) kebebasan mimbar akademik; c) pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi; d) kurikulum program studi; dan e) proses pembelajaran; 2. bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, minimal meliputi: a) arah, kebijakan, dan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b) otonomi keilmuan; c) penyelenggaraan dan pengembangan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan d) publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, dan paten. e. penyelenggaraan dan pengembangan bidang nonakademik pada PTKN Badan Hukum, antara lain: 1. bidang organisasi dan tata kelola PTKN Badan Hukum; 2. bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya PTKN Badan Hukum yang terdiri atas: a) sumber daya manusia minimal meliputi: 1) penerimaan sumber daya manusia; - - 2) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan 3) target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; b) sumber daya sarana dan prasarana minimal meliputi: 1) kepemilikan sarana dan prasarana; 2) penggunaan sarana dan prasarana; 3) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan 4) pemeliharaan sarana dan prasarana; c) sumber daya keuangan minimal meliputi: 1) anggaran jangka pendek dan jangka panjang; 2) tarif setiap jenis layanan pendidikan; 3) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang; 4) investasi jangka pendek dan jangka panjang; 5) pengembangan unit usaha; 6) perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup tridharma perguruan tinggi; 7) utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan 8) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan; d) sumber daya informasi minimal meliputi: 1) sistem informasi bidang akademik dan nonakademik; 2) sarana dan prasarana informasi; dan 3) pengelolaan sumberdaya informasi; f. penyelenggaraan dan pengembangan bidang kemahasiswaan pada PTKN Badan Hukum, minimal meliputi: 1. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler; 2. organisasi kemahasiswaan dan alumni; dan 3. pembinaan bakat dan minat mahasiswa; g. sistem akuntabilitas PTKN Badan Hukum; h. analisis risiko perubahan PTKN menjadi PTKN Badan Hukum; dan i. tahapan rencana pengembangan jangka panjang dan indikator kinerja program.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang KRITERIA DAN PROSEDUR EVALUASI KINERJA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI MENJADI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20