PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dari kekerasan berbasis gender serta memberikan pemenuhan hak kepada perempuan dan anak, termasuk kebutuhan spesifik bagi perempuan dan khusus bagi anak dengan kondisi kerentanan tertentu dalam bencana. 2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 4. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat. 5. Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah kekerasan yang disebabkan perbedaan Gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. 6. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya KBG dan keberulangan KBG. 7. Penanganan adalah proses tindakan atau cara untuk menyediakan layanan korban KBG. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan. 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. 10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 11. Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Subklaster PP KBG PP adalah pemangku kepentingan lintas sektor yang berkoordinasi dan berkolaborasi dalam Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana. 12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

BAB II

PENCEGAHAN KBG, PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK, DAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

Koreksi

(1) Menteri mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga. (2) Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya di provinsi dan kabupaten/kota mengoordinasikan Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (3) Pelindungan perempuan dan Anak dari KBG dalam penanggulangan Bencana dilakukan dengan: a. Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana; b. pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana; dan c. Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana. (4) Pelindungan perempuan dan Anak diberikan dengan memperhatikan kondisi kerentanan yang meliputi: a. perempuan sebagai kepala keluarga; b. perempuan dan Anak penyandang disabilitas; c. perempuan dan Anak dengan HIV/AIDS; d. perempuan lanjut usia; e. remaja perempuan; f. Anak yang terpisah dari orang tua atau wali/tidak di bawah pengawasan; g. Anak yatim piatu; dan/atau h. perempuan dan Anak dengan kondisi yang dapat memicu kerentanan ganda dalam Bencana.

Pasal 5

(1) Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. (2) Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. kampanye peningkatan kesadaran terkait dengan pengetahuan dan perilaku Masyarakat atas kesetaraan Gender; b. penyiapan logistik kedaruratan, kebutuhan spesifik perempuan, dan kebutuhan khusus Anak; c. penyediaan, pengembangan, dan diseminasi materi komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan; d. pembentukan dan/atau optimalisasi peran Subklaster PP KBG PP pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; e. penyiapan dan/atau pengintegrasian kajian risiko Bencana, rencana kontingensi, rencana evakuasi, dan sistem peringatan dini yang berperspektif Gender; f. penyusunan dan/atau penguatan kebijakan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan; g. penyiapan data pilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kategori kerentanan; h. penyiapan fasilitas umum ramah perempuan dan Anak di tempat pengungsian; dan i. penyiapan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi perempuan dan Anak yang memiliki kondisi kerentanan. (3) Ketentuan teknis Pencegahan KBG dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana. (2) Pemenuhan hak korban dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemenuhan kebutuhan hak dasar; b. pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan; dan c. pemenuhan kebutuhan khusus Anak. (3) Pemenuhan hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kerentanan tertentu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Penanganan korban dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pascabencana. (2) Penanganan korban pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penerimaan pengaduan; b. penyediaan layanan kesehatan; c. penyediaan pendamping; d. penyediaan penguatan psikologi; e. penyediaan layanan psikologi; f. penyediaan layanan psikososial; g. penyediaan layanan hukum; h. penyediaan akomodasi yang layak bagi korban yang memiliki kerentanan; dan/atau i. penyediaan rujukan layanan. (3) Penanganan korban pada saat pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. penyiapan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi bagi perempuan dan Anak; b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan/atau c. pemberdayaan ekonomi. (4) Pelaksanaan Penanganan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai standar. (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. standar dasar; b. standar mitigasi dan Penanganan; dan c. standar data dan evaluasi. (3) Ketentuan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SUBKLASTER PP KBG PP

Pasal 9

Koreksi

(1) Klaster pengungsian dan perlindungan terintegrasi dalam sistem klaster penanggulangan Bencana di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas Pelindungan perempuan dan Anak membentuk Subklaster PP KBG PP. (3) Klaster dan Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Subklaster PP KBG PP merupakan bagian dari klaster pengungsian dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. (3) Subklaster PP KBG PP tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri. (4) Subklaster PP KBG PP tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur. (5) Subklaster PP KBG PP tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 11

Subklaster PP KBG PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas: a. menyusun dan melaksanakan perencanaan Pencegahan dan Penanganan; b. menyediakan layanan Penanganan; c. memastikan ketersedian layanan korban dan mekanisme rujukan; d. memfasilitasi pertukaran informasi dan mekanisme koordinasi secara rutin; e. meningkatkan kapasitas anggota Subklaster PP KBG PP; f. melakukan pengarusutamaan Gender kepada klaster pengungsian dan perlindungan serta anggota klaster nasional yang lain; g. memastikan pelaksanaan standar pada Subklaster PP KBG PP; h. memberikan laporan kepada klaster nasional pengungsian dan Pelindungan; dan i. melakukan pemantauan pelaksanaan dan Pencegahan dan Penanganan.

Pasal 12

(1) Subklaster PP KBG PP tingkat nasional terdiri atas koordinator dan anggota. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; d. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal; e. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan Bencana; f. badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan secara nasional yang terintegrasi; g. lembaga swadaya masyarakat; h. dunia usaha; i. lembaga profesi; j. akademisi; k. lembaga nonprofit; dan l. Masyarakat.

Pasal 13

Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi dan alur koordinasi Subklaster PP KBG PP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII