PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Gubernur DIY dan Perangkat Daerah DIY. 4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya sebagai wakil Pemerintah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang selanjutnya disingkat DPRD DIY adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah DIY. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 9. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah seluruh proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan Kerja Sama Daerah. 10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 11. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 12. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 13. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 14. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 15. Pemetaan Urusan Pemerintahan adalah penyusunan data potensi mengenai urusan pemerintahan yang akan dikaitkan dengan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. 16. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari negara lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 18. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama antar Daerah yang berbatasan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dengan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. 19. Sistem Informasi Kerja Sama Daerah adalah suatu tatanan yang mengkombinasikan antara aktivitas proses kegiatan dan teknologi untuk mendukung manajemen operasionalisasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. 20. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 21. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari Kesepakatan Bersama yang berisi klausula-klausula yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajiban masing-masing pihak serta memuat hak-hak yang diakui dan melekat bagi para pihak. 22. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Kerja Sama antar Daerah. 23. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Gubernur membentuk TKKSD. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: a. 1 (satu) orang Ketua yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua yang secara ex officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; c. 1 (satu) orang Sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Biro yang membidangi Kerja Sama Daerah; d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan. (3) Tugas TKKSD meliputi: a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah; b. menyusun pemetaan KSDD dan KSDPK; c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau nota kesepakatan sinergi dan rencana kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepakatan sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD DIY terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Kerja Sama Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD. (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan: a. dilakukan secara terus menerus; b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD. (4) Pembentukan sekretariat kerja sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Pasal 29

(1) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas: a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing. (2) Pendanaan pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

BAB X

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB XII

Pasal 39

BAB XIII

Pasal 40

BAB XIV

Pasal 41

BAB XV

Pasal 42

Pasal 43

BAB XVI

Pasal 44

Pasal 45