PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN, REKREASI DAN SPA

PERDA Nomor 6 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah KabupatenPonorogo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 5. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, rekreasi dan spa yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. 6. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. 7. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukkan seni. 8. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 9. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria. 10. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. 11. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. 12. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu. 13 . Jasa impresariat/ promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan INDONESIA dan asing serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan. 14. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa INDONESIA. 15. Bar/ rumah minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. 16. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 17. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. 18. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang berisi hal-hal yang menurut peraturan daerah ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha. 19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB IV

OBJEK DAN TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Seluruh jenis usaha dalam bidang usaha pariwisata harus didaftarkan. (2) Bidang usaha pariwisatameliputi jenis usaha : a. gelanggang olahraga; b. gelanggang seni; c. arena permainan; d. hiburan malam; e. panti pijat; f. taman rekreasi; g. karaoke; h. jasa impresariat/promotor. bioskop; j. Spa; dan k. bar/rumah minum. (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub jenis usaha : a. Lapangan Golf; b. Rumah Bilyard; c. Gelanggang Renang; d. Lapangan Tenis, e. Gelanggang Bowling; f. Lapangan Bulutangkis; g. Lapangan Futsal; h. Fitness Center; i. Sanggar Senam; dan j. Kolam Pemancingan. (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub jenis usaha : a. sanggar seni; b. galeri seni; dan c. gedung pertunjukkan seni. (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub jenis usaha arena permainan. (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub jenis usaha : a. kelab malam; b. diskotek;dan c. pub. (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub jenis usaha panti pijat. (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub jenis usaha : a. taman rekreasi; dan b. taman bertema. (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub jenis usaha karaoke. (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub jenis usaha jasa impresariat/promotor. (11) Jenis usaha bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi sub jenis usaha : a. bioskop; dan b. mini bioskop. (12) Jenis usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi sub jenis usaha spa. (13) Jenis usaha bar/ rumah minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi sub jenis usaha bar/rumah minum.

Pasal 5

(1) Pengusaha jenis usaha pariwisata sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ayat (6) dan ayat (10) berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum. (2) Pengusaha jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) selain huruf a, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12), ayat (13)dan ayat (14) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan rekreasi dan spa pada setiap lokasi. (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor. (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha. (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata. (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan keinginannya sendiri.

Pasal 7

(1) Pendaftaran usaha pariwisata, kecuali untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, dimana penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi di wilayah Kabupaten Ponorogo, ditujukan kepada Bupati. (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Usaha pariwisata untuk jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, bioskop, spa, bar/rumah minum, harus mempunyai jarak lebih dari 300 m (tiga ratus meter) dari Kantor/instansi Pemerintah, lembaga pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat. (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan ijin apabilaberada dalam wilayah Kecamatan Ponorogo, kecuali di tempat rekreasi milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

TAHAPAN

Pasal 9

Koreksi

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup : a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata; b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan c. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 10

Koreksi

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Pasal 11

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha. (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen : a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagai maksud dan tujuannya beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. surat pernyataan tidak keberatan sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) tokoh masyarakat. (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai fakta.

Pasal 12

Bupati memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Pasal 13

(1) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata. (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan,Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati. (4) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 14

Bupati mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

Pasal 15

Daftar Usaha Pariwisata berisi : a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g• merek usaha, apabila ada. h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh pengusaha; k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j, dan 1. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 16

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 17

Bupati berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 18

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi : a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; g. merek usaha, apabila ada; h. alamat penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan 1. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 19

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 20

BAB Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 20

Koreksi

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya. (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. (5) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati. (8) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. (9) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah. (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (1 1) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

BAB VI

PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha : a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara. (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah : a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; atau b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai : a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; atau b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. (4) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang. (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekuarangan yang ditemukan kepada pengusaha. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati paling lambat dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima. (7) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. (8) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah. (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 23

(1) Bupati membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha : a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau c. membubarkan usahanya. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan. (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 21

Koreksi

(1) Bupati membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha : a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara. (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah : a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; atau b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai : a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; atau b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. (4) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang. (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekuarangan yang ditemukan kepada pengusaha. (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati paling lambat dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima. (7) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. (8) Bupati mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah. (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IJIN

Pasal 24

Koreksi

(1) Pemegang ijin usaha pariwisata berkewajiban untuk: a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pengunjung dan karyawan nya; b. tidak mempekerjakan anak di bawah umur; c. tidak melindungi dan/atau tidak menyelenggarakan di tempat hiburan, segala kegiatan perjudian, pornografi, prostitusi, minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban um-um, d. memasang tarif masuk/jasa pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para pengunjung; e. memajang ijin usaha dan ijin-ijin lain sejenis yang dapat dan mudah dilihat oleh pengunjung maupun petugas yang melakukan pengawasan; f. memenuhi segala kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. mengadakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha pariwisata; h. memberikan laporan berkala kepada Bupati. (2) Pemegang ijin usaha pariwisata, atau melalui petugas keamanannya wajib mengambil tindakan dan/atau melapor kepada pihak yang berwenang, terhadap para pengunjung dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemegang ijin usaha pariwisata wajib memberikan batasan umur pengunjung sesuai dengan jenis usahanya. (4) Pemegang ijin usaha pariwisatayang berupa karaoke dan pub, wajib menutup tempat usahanya pada setiap malam Jum'at dan selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan Ramadhan. (5) Pemegang ijin usaha pariwisatayang berupa Karaoke dan Pub wajib membatasi jam operasional. (6) Ketentuan mengenai jam operasional karaoke dan pub sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Dalam memberikan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, pemegang ijin usaha pariwisata bertanggungjawab atas: a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan; b. kelayakan teknis alat perlengkapan usaha sesuai standard dan peraturan yang berlaku; dan c. penyediaan perlengkapan untuk pencegahan dan/atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung.

(1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi. (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait. (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya. (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta. (5) Bupati melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati. (8) Apabila Bupati tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah. (9) Bupati mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah. (10) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (1 1) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (12) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN, REKREASI DAN SPA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31