Koreksi Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk: a. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha hiburan; b. meningkatkan mutu layanan pada usaha hiburan; c. meningkatkan mutu sistem dan manajemen usaha hiburan; d. memperkecil terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui: a. advokasi, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis; b. pelatihan; c. pemantauan dan evaluasi. (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengenakan tindakan administratif terhadap usaha pariwisata yang tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (4) Tata cara, bentuk, dan sistem pembinaan dan pengawasan usahapariwisata selanjutnya diatur berdasarkan peraturan yang berlaku.