PERDA

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

PERDA Nomor 33 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah. 8. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi 9. Penegakan Hukum Represif Non Yustisial adalah pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan daerah ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat. 10. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal. 11. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. 12. Standar Operasional Prosedur Sat Pol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 13. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna MENETAPKAN tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundangundangan. 14. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum. 15. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum. 16. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakantindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS. 17. Sanksi adalah tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati/mematuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Denda adalah tindakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, UNDANG-UNDANG dengan menghukum dengan membayar denda/mengenakan denda. 19. Segel adalah kertas berharga yang berkekuatan hukum yang digunakan untuk memaksa orang/seseorang untuk memberhentikan suatu tindakan/suatu kegiatan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Penyegelan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Surat Ketetapan Denda yang selanjutnya disebut SKD adalah surat ketetapan yang memuat tentang kewajiban denda untuk dibayar atau menyetorkan kewajiban denda yang besarannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 22. Penyidikan tindakan pidana dibidang ketertiban umum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ada atau tidak ada perbuatan tindakan tindak pidana pelanggaran atas peraturan daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 23. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bogor. 24. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mengelola administrasi keuangan yang meliputi pencatatan semua jenis belanja daerah (pendapatan daerah, pengeluaran daerah). 25. Bendahara Penerima adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pecatatan penerimaan keuangan daerah. 26. Bendahara Penerima adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pecatatan pengeluaran keuangan daerah atas belanja daerah.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB III

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

Koreksi

(1) Penegakan sanksi administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum. (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penghentian pelanggaran; b. tindakan memperkecil resiko; c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian; d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak; e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan f. meminimalisasi kerugian masyarakat. (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa: a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum; b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah; c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 5

(1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum. (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. hasil pengawasan; b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan; c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan daerah; d. tertangkap tangan.

Pasal 6

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencabutan izin; b. denda; atau c. sanksi polisional. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; d. pencabutan izin. (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penutupan sementara; b. penyegelan; atau c. pembongkaran. (5) PPNS dan/atau Anggota Sat Pol PP yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran Ketertiban Umum. (6) Standar Operasional Prosedur Sat Pol PP dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Pencabutan izin dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan. (2) PPNS dan/atau Kepala Sat Pol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Kerja Daerah untuk dilakukan pencabutan izin atas pelanggaran yang dilakukan. (3) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah memproses pencabutan izin.

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pencabutan Izin

Pasal 7

Koreksi

(1) Pencabutan izin dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi: a. tertib usaha tertentu: 1. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman; 2. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran; 3. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; 4. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; 5. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. b. tertib lingkungan: 1. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan tanpa izin; 2. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; 3. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan dan/atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum; 4. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya. c. tertib sungai, saluran air, dan sumber air: 1. mengotori, merusak sungai, saluran air, dan sumber air; 2. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air; 3. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya; 4. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Wali Kota; d. tertib penghuni bangunan: 1. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan; 2. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan; 4. memelihara trotoar, selokan (drainase), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan; 5. memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan. e. tertib minuman beralkohol: 1. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual, atau menguasai minuman beralkohol; 2. memproduksi, mengolah, dan mengekstraksi minuman beralkohol; 3. membawa, mengirim, mengangkut, atau menyimpan sementara minuman beralkohol; 4. menjual, mengedarkan dan atau memberikan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; 5. setiap pengemudi kendaraan bermotor baik umum, pribadi atau kendaraan dinas dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol; f. tertib kesusilaan: Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: a. pemberian teguran tertulis pertama; b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan; c. pemberian teguran tertulis ketiga; d. pencabutan izin.

Pasal 8

BAB Keempat

Denda

Pasal 9

Koreksi

(1) Denda dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi: a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya: 1. setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan/atau terowongan (under pass); 2. setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan; 3. setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; 4. mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya; 5. membuang dan/atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya; 6. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman; 7. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Wali Kota; 8. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya; 9. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Wali Kota; 10. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Wali Kota; 11. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Wali Kota; 12. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek; 13. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum; 14. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman; 15. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan; 16. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Wali Kota; b. tertib lingkungan: membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; c. tertib sungai, saluran air, dan sumber air: 1. mengotori, merusak sungai, saluran air, dan sumber air; 2. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air, dan sumber air; 3. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta; limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya; d. tertib kawasan tanpa rokok: 1. tempat dan atau sarana kesehatan; 2. tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar; 3. tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak; 4. tempat ibadah; 5. tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga; 6. di dalam angkutan umum; 7. tempat lain yang diatur Wali Kota; 8. merokok di kawasan tanpa rokok; 9. merokok di tempat umum dan tempat kerja di luar tempat khusus untuk merokok. e. tertib minuman beralkohol: 1. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol; 2. memproduksi, mengolah, dan mengekstraksi minuman beralkohol; 3. membawa, mengirim, mengangkut, atau menyimpan sementara minuman beralkohol; 4. menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum; 5. menggunakan, mengkonsumsi atau mabuk minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum. (2) Apabila denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh pelanggar, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan paksaan sanksi polisional atau dilanjutkan dengan sanksi pidana. (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sama untuk ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) kali, dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal untuk mendapatkan efek jera.

BAB Kelima

Sanksi Polisional

Pasal 10

Koreksi

(1) Sanksi polisional berupa penutupan sementara, penyegelan, atau pembongkaran dikenakan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan penyelenggaraan ketertiban umum meliputi: a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya 1. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Wali Kota. 2. menjemur, memasang, menempelkan, atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Wali Kota; 3. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya; 4. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, dan yang sejenisnya pada pohon, rambu-rambu lalulintas, lampu-lampu penerangan jalan, taman-taman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Wali Kota; 5. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Wali Kota; 6. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan, dan/atau barang-barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 X 24 jam, kecuali atas izin Wali Kota; b. tertib usaha tertentu 1. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau, dan taman; 2. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran; 3. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; 4. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan; 5. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. c. tertib lingkungan membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin; d. tertib sungai, saluran air dan sumber air memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Wali Kota. e. tertib minuman beralkohol: 1. menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual, atau menguasai minuman beralkohol; 2. memproduksi, mengolah, dan mengekstraksi minuman beralkohol; 3. membawa, mengirim, mengangkut, atau menyimpan sementara minuman beralkohol. 4. Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dilarang menjual, mengedarkan dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum. f. tertib kesusilaan: setiap pemilik rumah, penyewa rumah, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan/atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. (2) Sanksi polisional dikenakan apabila pelanggar telah dikenakan Surat Teguran atau upaya lainnya, tetapi masih tetap tidak diindahkan.

BAB IV

PROSEDUR ADMINISTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Koreksi

(1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Anggota Sat Pol PP diberikan STBP yang berisikan: a. identitas pelanggar; b. ketentuan pasal yang dilanggar; c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah; d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar; e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi. (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan: a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran; c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau d. pengumuman di media massa. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar. (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Sat Pol PP atau Koordinator PPNS.

Pasal 12

(1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi Penindakan pada Sat Pol PP dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Sat Pol PP. (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Sat Pol PP.

Pasal 13

(1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda kepada Kas Umum Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan pada Kantor Sat Pol PP. (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

Pasal 14

(1) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik pemerintah daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang. (2) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus administrasi pembayaran biaya denda, maka akan dimusnahkan. (3) Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar biaya denda dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP. (4) Besaran denda dan biaya pembukaan segel diatur menurut jenis pelanggaran dan barang yang diamankan oleh Perangkat Daerah terkait dan format-format pengenaan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Maret 2018 Plt. WALI KOTA BOGOR, Ttd. USMAR HARIMAN Diundangkan di Bogor pada tanggal 29 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 17 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 19720918199911001 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM A. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda 1. pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/atau dilihat kondisi pelanggar sebagai berikut: No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 1. Orang yang mengotori dan atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 Pertim- bangan Hakim/ PPNS, atau lihat kondisi pelanggar 2. membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 3. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang- barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 X 24 jam, kecuali atas izin Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 4. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 5. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 6. membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum lainnya. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 7. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuh- tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman- taman rekreasi umum, kecuali atas izin Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 8. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 9. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 10. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 11. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda- tanda batas persil, pipa air, pipa gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 12. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 13. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 14. membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Wali Kota. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 15. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki, maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 16. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 17. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 18. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 19. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 20. pejalan kaki yang akan menyeberang jalan pada sembarang tempat atau tidak menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass). 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 21. Badan/orang yang menyediakan jasa angkutan / memakai jasa angkutan di jalan umum yang melakukan pemberhentian dan melakukan naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 22. Pejalan kaki yang berjalan pada bagian jalan yang tidak diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 23. Orang yang merokok di : tempat dan atau sarana kesehatan, tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 24. Orang yang merokok di : di dalam angkutan umum 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 25. Orang yang merokok di: merokok di kawasan tanpa rokok 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 26. Orang yang merokok di: tempat umum dan tempat kerja di luar tempat khusus untuk merokok. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 27. Orang yang merokok di: tempat lain yang diatur Wali Kota 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 28 Orang dan /atau badan yang tanpa izin: menyimpan, menimbun, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 29. Orang dan/atau badan yang tanpa izin: memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 30. Orang dan /atau badan yang tanpa izin: membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 31. Orang dan /atau badan yang tanpa izin : menjual, mengedarkan dan/ atau memberikan minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum. 100.000 200.000 500.000 500.000- 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 32. Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) bersifat tahan sedang. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 33. Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) bersifat tahan lama. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 34. Orang dan /atau badan yang tanpa izin: menggunakan, meng-konsumsi atau mabuk minuman beralkohol di tempat-tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 35. Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk gerobak, dan/atau yang sejenis. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 36 Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk kompor, dan/atau yang sejenis. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 37 Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk mesin dan/atau yang sejenis. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 No. Jenis Pelanggaran/ barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Kete- rangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) Maksimal (Rp,00) 1 2 3 4 5 6 7 38 Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk kayu / plastik (kursi/ bangku) dan/atau yang sejenis. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 39 Barang milik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam bentuk piring / gelas, dan/atau yang sejenis. 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 40. Pelanggaran pembangu-nan gedung, perizinan- nya dan/atau yang sejenis. 1.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 – 10.000.000 41. Pelanggaran berhubungan dengan air bawah Tanah 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 42. Pelanggaran berhubungan dengan air Lingkungan Hidup 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 43. Pelanggaran berhubungan dengan air Lingkungan Hidup 100.000 200.000 500.000 500.000 – 5.000.000 2. pelanggaran tergolong berat (dampak - pengaruhnya) No. Jenis Pelanggaran / barang-barang yang ditahan Besaran Pengenaan Denda Keterangan (Rp,00) Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) 1 2 3 4 5 7 1. Pembalakan liar, penebangan pohon tanpa izin. 5.000.000 7.500.000 10.000.000 Pertimbangan Hakim / PPNS, atau lihat kondisi pelanggar 2. Mengubah, Merusak barang- barang/aset milik pemerintah. 5.000.000 7.500.000 10.000.000 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan/Lembaga. 1.000.000 - 5.000.000 3. biaya pembukaan segel No. Jenis Objek/Bangunan Besaran Biaya Pembukaan Segel Keterangan Rendah (Rp,00) Sedang (Rp,00) Tinggi (Rp,00) 1 2 3 4 5 7 1. Bangunan/Tempat Usaha Niaga/Ruko. 1.000.000 2.000.000 3.000.000 2. Bangunan Gedung sedang dikerjakan. 1.000.000 2.000.000 3.000.000 3. Bangunan Kos- kosan. 500.000 1.000.000 1.500.000 B. Format Blanko kelengkapan : Form I KOP. SATPOL.PP Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) Pada hari ini........ tanggal..... bulan....... tahun....... sekitar pukul........... WIB Saya...................................................... selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) dilingkungan pemerintah Kota Bogor melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut: Nama : ............................................................... Nomor KTP : ............................................................... Tempat/ Tgl Lahir : ............................................................... Alamat : ............................................................... Pekerjaan : ............................................................... TKP/ Tempat kejadian : Pelanggaran Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan: ......................................................... Yang melanggar ketentuan : ........................................................... Perda Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Berkenaan hal tersebut agar saudara : 1. Membayar pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Perda sebesar: Rp.................................................................................. 2. Apabila dalam 3 x 24 jam tidak memenuhi pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Perda, sebesar poin 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Pelanggaran Tindak Pidanan Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Bogor pada waktu yang ditentukan. Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih. Bogor, ..............20xx Pelanggar (.................................) Kepala Seksi Penindakan atau PPNS (.....................................................) NIP. Form. 2 Tindakan Langsung Pengambilan/pengamanan Barang No. : ....................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini, kami menerangkan dengan sebenarnya : Nama : ................................................................................. Alamat : ................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................. Telah diambil barang dagangan/barang/alat lainnya, berupa : No Jenis barang / alat / lainnya Banyaknya keterangan Untuk selanjutnya kepada nama / penanggung jawab barang/alat tersebut : 1. Datang di kantor Satpol PP. Jl. Pajajaran No. 121 Bogor, untuk menghadap Penyidik/ PPNS untuk diminta keterangannya dan untuk proses selanjutnya. 2. Membawa potokopi KTP dan menunjukkan KTP Aslinya, membawa meterai 6000. 3. Barang dapat diambil di Kantor Sat. Pol. PP, setelah proses sanksi polisionil selesai. 4. Membayar denda ke Bank Jabar, dan/atau kepada Bendaharawan Penerimaan pada kantor Sat. Pol. PP. Kota Bogor. Demikian untuk menjadi maklum, dan untuk dilaksanakan. Bogor, .............................. Yang menyerahkan : Penyidik / PPNS Pemilik/Penanggung jawab, ........................................ .................................. Catatan : Bila tidak memenuhi angka 1, 2, 3, dan 4, maka barang akan dimusnahkan. Form. 2 A No. A - 0001 Tindakan Langsung Pengambilan/Pengamanan Barang/Alat-alat. No. : ....................................................... Yang bertanda tangan dibawah ini, kami menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Nama : ................................................Tgl.Lahir.................../Umur...........Tahun. Alamat : .......................................................RT/RW ................. Desa/Kel............................ Kec. ..................................... Kab/Kota ....................................... Prov. ............................. Pekerjaan : ......................................................................................... Telah diambil barang dagangan/barang/alat lainnya, berupa : No Jenis barang / alat / lainnya Banyaknya keterangan Untuk selanjutnya kepada nama / penanggung jawab barang/alat tersebut : 1. Datang di kantor Satpol PP. Jl. Pajajaran No. 121 Bogor, untuk menghadap Penyidik/ PPNS/.............................................. Pangkat/Jabatan .......................................... pada hari ........................... Tgl, ..................................... Jam .................... untuk diminta keterangannya dan untuk proses selanjutnya. 2. Membawa potokopi KTP dan menunjukkan KTP Aslinya, 3. Barang dapat diambil di Kantor Satpol PP, setelah proses sanksi polisionil selesai. Membayar “Denda” ke Bank Jabar, dan/atau kepada Bendaharawan Penerimaan pada kantor Satpol PP Kota Bogor, sebesar Rp. Demikian untuk menjadi maklum, dan untuk dilaksanakan. Bogor, ............................ Penanggung jawab, / Penyidik / PPNS Pemilik barang. ........................................ .................................. Catatan : Bila tidak memenuhi angka 1, 2, 3, maka barang akan dimusnahkan. Form. 2 B No. B - 0001 Pemerintah Kota Bogor Satuan Polisi Pamong Praja KWITANSI Telah diterima dari Nama : ........................................................... Jumlah uang : Untuk : Pembayaran “Denda” atas pelanggaran Perda yaitu : .................................................................................. Rp. Mengetahui : Sekretaris /Ka. Sub Bag. Keuangan Satpol Pamong Praja. .................................................... NIP. ................................................. Bogor, .................................... Bendaharawan Penerimaan ................................................ NIP. ............................................ Form. 2 C Bogor, ........................... Kepada : Yth. Kepala Dinas ...................................... di- Tempat. Perihal : Permohonan Pembukaan Segel. Sehubungan dengan proses perizinan/pelanggaran, dll. maka dengan ini saya: Nama : ........................................... Tempat/Tgl. Lahir : ........................................... Pekerjaan : ........................................... Alamat : ........................................... mengajukan permohonan pembukaan segel, karena kewajiban/keharusan sebagai kelengkapan usaha/bangunan/pekerjaan, telah/sedang kami selesaikan, sesuai dengan bukti dari Dinas Perizinan Terpadu Satu Atap (PTSP), potokopi terlampir. Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, diucapkan terima kasih. Bogor, .................................... Pemohon, ................................................ Form. 3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN (CEPAT) PELANGGARAN PERDA ........../P/K/PPNS/Bulan .................../Tahun................. Pada hari ini ......................... Tgl. ................... Tahun ........... yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .................................... Pangkat ......................... selaku PPNS pada pemerintah kota bogor, berdasarkan SK Menkumham Nomor : ................................... Tgl....................... Jo. Ps. 6 ayat (1) Sub a/b Ps. 7 KUHP Keterangan : Pasal yang dilanggar, dan uraian pelanggaran. Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. Tersangka : Nama : ..........................Tempat/Tgl. Lahir/ Umur ............................................................................ ............................................................................ Jenis Kelamin :...................... Kebangsaan .................... Agama .............. Pekerjaan ..................... Alamat : ...............................Kel./Desa ......................... Kec. ....................... Kab./Kota ........................ Yang menerangkan bahwa pada hari ini ................. Tgl. .............. jam..............., Bulan ......................, Tahun ................, Tempat di...............................dalam wilayah ................................. telah melakukan perbuatan ..................................................................... dan melanggar Pasal .......... Perda No. ............... Tahun ...................... MELANGGAR PASAL Pasal ......... dan Pasal .............. Perda Nomor ......................... Tahun .............. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... B. Saksi-saksi : 1. Nama : ................ Umur ........ Pekerjaan .................. Alamat : .................................................................... Menerangkan bahwa pada hari ini ....... Tgl. .............. Bulan .................. Tahun ......... Pukul ...................... bertempat di .............................................................. telah menangkap/melihat / mengetahui tersangka melakukan perbuatan / kegiatan .............................. 2. Nama : ............... Umur ...... Pekerjaan ..................... Alamat : .................................................................... Menerangkan bahwa pada hari ini ...... Tgl. ............... Bulan ................. Tahun ......... Pukul ....................... bertempat di .............................................................. telah menangkap/melihat / mengetahui tersangka melakukan perbuatan / kegiatan .............................. C. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 KUHAP telah disita : Barang bukti : ..................................................................... Keterangan Lain-lain : ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... Demikian BAP dibuat dengan sebenarnya Mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut pada permulaaan BAP ini. Selanjutnya diwajibkan menghadap PENGADILAN NEGERI BOGOR Pada hari .................... Tgl................................... Jam .............. Saksi I Saksi II Tersangka ..................... ..................... .......................... Mengetahui : Penyidik POLRI Penyidik Pegawai Negeri Sipil .............................. .................................... BAP berlaku sebagai tanda penerimaan – berlaku s/d penyelesaian pembayaran denda. Catatan : Yang dimaksud KUHAP adalah Kitab UU Hukum Acara Pidana – UU No. 8 Tahun 1981. Yang dimaksud Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bogor. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri ............................................................................................................. Mengingat Peraturan Daerah ....................................................................................................... M E N G A D I L I Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut di balik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal ............................ Perda Nomor ....................................................................... Menghukum ia dengan hukuman .................................................................................................. Membayar biaya perkara sebesar Rp. ............................................................................................ Memerintahkan barang bukti ....................................................................................................... Diputuskan hari ini ....................... Tgl. ................................. oleh Hakim dan pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ........................... Jaksa, Panitera tersebut dibawah ini, dengan/tanpa hadirnya terdakwa. Panitera/Pengganti Hakim Cap Pengadilan ................................ ....................................... Pernyataan Terdakwa / Terpidana Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini ........................................................................................... .........................., Tgl. .......................... Tahun ................... Terdakwa / Terpidana .................................... Tanda Bukti Eksekusi No. Reg. Kejaksaan .............. 1. Uang Denda sebesar Rp......................( ................................) ........................................... Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri ....... Catatan Petugas Tgl. ....................................... Perkara No. ............................. Diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. 2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan ...................................... Negeri ................. Tgl. .................... Perkara Nomor. .................. Petugas Kejaksaan Negeri .................. Rtt Pangkat : ............ Nama ................................ Jabatan .................................... Cap Kejaksaan Form. 4 BERITA ACARA PEMERIKSAAN (CEPAT) PELANGGARAN PERDA ........../P/K/PPNS/Bulan .................../Tahun................. Pada hari ini ......................... Tgl. ................... Tahun ........... yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : .................................... Pangkat ......................... selaku PPNS pada pemerintah kota bogor, berdasarkan SK Menkumham Nomor : ................................... Tgl....................... Jo. Ps. 6 ayat (1) Sub a/b Ps. 7 KUHP Keterangan Pasal yang dilanggar dan uraian pelanggaran. Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. Tersangka : Nama : ....................Tempat/Tgl. Lahir/Umur ..................... ................................................................................. Jenis Kelamin :......................... Kebangsaan ........................ Agama ................. Pekerjaan ......................... Alamat : ..................................Kel./Desa .............................. Kec. ........................ Kab./Kota .............................. Yang menerangkan bahwa pada hari ini ....................... Tgl. .................. jam......., Bulan ............., Tahun ........., Tempat di......................................................dalam wilayah ................................. telah melakukan perbuatan ..................................................................... dan melanggar Pasal .......... Perda No. ............... Tahun ...................... MELANGGAR PASAL Pasal ............... dan Pasal ........ Perda Nomor : ....................... Tahun ............. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... B. Saksi-saksi : 1. Nama : ................... Umur ............. Pekerjaan .................. Alamat : ............................................................................ Menerangkan bahwa pada hari ini ........... Tgl. ................. Bulan .................... Tahun ............. Pukul ....................... bertempat di ..................................................................... telah menangkap/melihat / mengetahui tersangka melakukan perbuatan / kegiatan ...................................... 2. Nama : ................ Umur ........... Pekerjaan ....................... Alamat : ............................................................................ Menerangkan bahwa pada hari ini ........... Tgl. ................. Bulan ..................... Tahun ............... Pukul .................... bertempat di ..................................................................... telah menangkap/melihat / mengetahui tersangka melakukan perbuatan / kegiatan ...................................... C. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 KUHAP telah diambil/disita : Barang bukti : ..................................................................... Keterangan Lain-lain : ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... Demikian BAP dibuat dengan sebenarnya Mengingat sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut pada permulaaan BAP ini. Selanjutnya diwajibkan menghadap Kepala ............................. Pada hari .................. Tgl............................... Jam .............. Saksi I Saksi II Tersangka ..................... ......................... ...................... Mengetahui : Kasi Penyelidikan & Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .............................. .................................... BAP berlaku sebagai tanda penerimaan – berlaku s/d penyelesaian pembayaran denda. Catatan : Yang dimaksud KUHAP adalah Kitab UU Hukum Acara Pidana – UU No. 8 Tahun 1981. Yang dimaksud Perda adalah Peraturan Daerah Kota Bogor. DEMI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Kepala Sat. Pol. PP./Sekretaris Sat. Pol. PP Kota Bogor ................................................................ Mengingat Peraturan Daerah ....................................................................................................... M E M U T U S K A N Menyatakan pelanggar Perda yang identitasnya tersebut di balik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal ............................ Perda Nomor ........................................................... Menghukum ia dengan hukuman .................................................................................................. Membayar “Denda” sebesar Rp. ............................................................................................ Memerintahkan barang bukti ....................................................................................................... Diputuskan hari ini ....................... Tgl. ................................. oleh Kepala Satpol PP./Sekretaris Satpol PP dan pada hari ini juga diucapkan dalam ............................ dengan dihadiri oleh ........................... Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Seksi Penyidikan tersebut dibawah ini. Kasi Penyidikan Kepala / Sekretaris Satpol PP Kota Bogor Cap Dinas ................................ ....................................... Pernyataan Pelanggar Saya yang menerima keputusan Kepala Satpol PP. yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini ..................................................................... .........................., Tgl. .......................... Tahun ................... Pelanggar Perda .................................... Tanda Bukti Eksekusi 1. Uang Denda sebesar Rp......................( ............................................................) Sebagaimana telah diputuskan oleh Kepala Satpol PP. Tgl. ....................................... Barang bukti No. ............................. Diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah. 2. Barang Bukti sebagaimana telah diputuskan oleh Kepala Satpol PP. Tgl. .................... Barang Bukti Nomor. .................. Petugas Penyimpan/pengurus barang bukti Nama ................................ Jabatan .................................... Form. 5 PEMERINTAH KOTA BOGOR SURAT TANDA SETORAN (STS) STS Nomor : ...................... Bank : ......................... No. Rek. ....................... Harap diterima uang sebesar Rp. ............................................. (dengan huruf) .............................................................. ................................................................ Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : No Kode Rekening Uraian Rincian Jumlah (Rp,00) Jumlah ............... Uang tersebut diterima pada tanggal .................................. Mengetahui, Bendaharawan Penerimaan / Pengguna Anggaran/ Bendaharawan Kuasa Pengguna Anggaran Penerimaan Pembantu ........................................... .................................... NIP. .................................... NIP. ............................ Catatan : STS dilampiri Slip setoran bank. Form. 6 PEMERINTAH KOTA BOGOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Laporan Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan .............. No. Uraian Penerimaan Pendapatan No. STS Jumlah (Rp,00) 1 2 3 4 Jumlah ............... Bogor, ............................... Mengetahui, Bendaharawan Penerimaan / Pengguna Anggaran/ Bendaharawan Penerimaan Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran ........................................................ ..................................... NIP. ............................................... NIP. ............................. Keterangan / Catatan : ............................................................................. ............................................................................... ............................................................................. Plt. WALI KOTA BOGOR, Ttd. USMAR HARIMAN

Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16