Koreksi Pasal 4

(1) Penegakan sanksi administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum. (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penghentian pelanggaran; b. tindakan memperkecil resiko; c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian; d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak; e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan f. meminimalisasi kerugian masyarakat. (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa: a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum; b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah; c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.