PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal

PERDA Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA. 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 10. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, badan usaha negara atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah. 13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah. 14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 16. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 17. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang. 18. Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi penanaman modal dan peluang penanaman modal dalam pengembangan potensi Daerah. 19. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. 20. Peluang Penanaman Modal adalah potensi penanaman modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. 22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. 23. Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah. 24. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 25. Perusahaan Penanam Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 26. Pelayanan Penanaman Modal adalah penyelenggaraan perizinan maupun non-perizinan di bidang Penanaman Modal. 27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 28. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 29. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan dan/atau perizinan berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal. 31. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal. 32. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha. 33. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB VI

PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha dalam Penanaman Modal. (2) Pemberdayaan Usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal; b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Pasal 14

Koreksi

(1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui : a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal; dan b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran. (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui: a. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar; dan b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar. (2) Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 16

(1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui: a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, kecil dan menengah; dan b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di Daerah. (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 31

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal dan/atau masyarakat, sesuai dengan kemampuan Daerah dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berdasarkan prinsip-prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Penanam Modal dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. (2) Kriteria tertentu bagi Penanam Modal dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. pembangunan infrastruktur; h. melakukan alih teknologi; i. melakukan industri pionir; j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi; l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan n. berorientasi ekspor.

Pasal 33

(1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam bentuk antara lain: a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi; d. bantuan riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan f. bunga pinjaman rendah. (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dalam bentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung kontruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Usaha Mikro, kecil dan menengah dan/atau koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprirotaskan keunggulan Daerah; g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

(1) Bupati MENETAPKAN standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Penanaman Modal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB XII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 31

BAB Kedua

Pasal 32