PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah. 6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada DIreksi atau Dewan Pengawas. 7. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perumda. 8. Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan sesorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda. 11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau Bakal Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati. 12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk seleksi bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sampai pengagkatan oleh KPM. 13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. 14. Rencana kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran dari Rencana Bisnis Perumda. 15. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan. 16. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 17. Restrukturisasi adalah upaya dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda. 18. Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda yang wajib dibayar oleh pelanggan. 19. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar. 20. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. 21. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar. 22. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara perumda dan pelanggan. 23. Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB V

MODAL

Pasal 9

Koreksi

(1) Modal dasar Perumda sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah). (2) Modal Perumda seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.935.468.110,- (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah) sampai dengan tahun berjalan. (3) Modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Tahun 1992 sebesar Rp. 47.509.153,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah); b. Tahun 1994 sebesar Rp. 102.741.205,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah); c. Tahun 1997 sebesar Rp. 4.303.076.552,- (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah); d. Tahun 2003 sebesar Rp. 340.250.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); e. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); f. Tahun 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); g. Tahun 2013 sebesar sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); h. Tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah); i. Tahun 2015 sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); j. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.591.891.200,- (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Dua Ratus Rupiah); (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1) Sumber Modal Perumda terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari : a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kapitasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Pasal 11

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perumda. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penambahan modal Perumda. (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 12

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan untuk : a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda. (3) Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 13

Penambahan Modal Daerah dan Pengurangan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 14

(1) Perumda dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Perumda dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM. (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB 1

Umum

Pasal 21

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai BUMD; c. mantan Direksi BUMD; atau d. ekternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hubungan bisnis dengan Dewan Direksi. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pmerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , diprioritaskan pejabat yang mlakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD. (6) Pelayanan Publik sebgaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggra pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi Perumda. (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. (8) Pengangkatan anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda .

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menguasai manajemen perusahaan daerah air minum; f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; g. berijazah paling rendah Strata I (S-1); h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah dinyatakan pailit; j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB 2

Pengangkatan

Pasal 22

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi Perumda. (6) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (7) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi. (8) Pengangkatan anggota Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda .

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menguasai manajemen perusahaan daerah air minum; f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; g. berijazah paling rendah Strata I (S-1); h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah dinyatakan pailit; j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, kecuali bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir. (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan pengawasan; b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda ; c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran BUMD; c. laporan keuangan; d. laporan hasil pengawasan; e. kontrak kinerja; dan f. risalah rapat dan kertas kerja. (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 25

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. perangkat daerah; dan b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (2) Panitia Seleksi bertugas: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan; dan g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah. (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan Perumda; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 28

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f sampai dengan huruf k. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. tim; atau b. lembaga profesional.

Pasal 30

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertugas : a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. MENETAPKAN hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB 3

Seleksi

Pasal 24

Koreksi

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi, kecuali bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir. (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan pengawasan; b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda ; c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja. (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas: a. rencana bisnis; b. rencana kerja dan anggaran BUMD; c. laporan keuangan; d. laporan hasil pengawasan; e. kontrak kinerja; dan f. risalah rapat dan kertas kerja. (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 25

(1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. perangkat daerah; dan b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi. (2) Panitia Seleksi bertugas: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan; dan g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah. (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit: a. kemampuan keuangan Perumda; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 28

(1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f sampai dengan huruf k. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. tim; atau b. lembaga profesional.

Pasal 30

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) bertugas : a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. MENETAPKAN hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 4

BAB 5