PERDA

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERDA Nomor 20 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan. 3. Bupati adalah Bupati Magetan. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan. 5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria tertentu dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara INDONESIA yang telah lolos seleksi pengadaan PNS yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan telah diangkat sebagai calon PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian. 10. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan. 11. Waktu kerja adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran. 12. Validasi Aktivitas Harian adalah proses pemberian penilaian oleh atasan berupa setuju atau tidak setuju setiap aktivitas yang disampaikan oleh bawahan. 13. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 14. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditugaskan sebagai Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. 15. Indeks Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan masing masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. 16. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, serta digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi masing masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Indeks Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah indeks yang terdiri atas variable pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan bobot masing masing sebesar 90 % (sembilanpuluh persen) dan 10 % (sepuluh persen).

BAB III

PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Koreksi

(1) TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja sebesar 60 % (enampuluh persen) dan disiplin kerja sebesar 40 % (empatpuluh persen). (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. pelaksanaan tugas; dan/atau b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS dan Calon PNS yang dipimpinnya. (4) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS dan Calon PNS.

Pasal 5

(1) Pembayaran TPP bagi PNS dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan PNS. (2) TPP bagi PNS pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan.

Pasal 6

(1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS. (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas. (3) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS.

Pasal 7

(1) TPP tidak diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; b. PNS dan Calon PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. PNS dan Calon PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. PNS dan Calon PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; e. PNS dan Calon PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. f. PNS dan Calon PNS Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi lain yang diperbantukan/ dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah; g. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Guru, atau Pengawas Sekolah, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan sertifikasi. h. PNS dan Calon PNS yang menjabat Kepala Desa; i. PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan tenaga kesehatan pada RSUD dr. Sayidiman, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa jasa pelayanan/remunerasi dan TPP berdasarkan kondisi kerja; j. PNS dan Calon PNS bertugas dalam jabatan tenaga kesehatan pada Puskesmas, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa jasa pelayanan/remunerasi dan TPP berdasarkan kondisi kerja;.dan/atau k. PNS dan Calon PNS pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak/retribusi yang menerima insentif pemungutan pajak/retribusi, kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. (2) PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan di luar tenaga kesehatan pada RSUD dr. Sayidiman diberikan TPP selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. (3) PNS dan Calon PNS yang bertugas dalam jabatan di luar tenaga kesehatan pada Puskesmas diberikan TPP selain TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

(1) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan. (2) Tambahan TPP bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender. (3) Pemberian TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya; b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP yang tertinggi; dan d. Pemberian TPP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugasnya PNS dan Calon PNS diberikan TPP. (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. TPP berdasarkan beban kerja; b. TPP berdasarkan prestasi kerja; c. TPP berdasarkan kondisi kerja; d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya

Pasal 11

Koreksi

(1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal (2) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam) perbulan atau 6.750 menit (enamribu tujuh ratus lima puluh menit) per bulan. (3) Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penilaian TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja b. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas pada jam kerja dan ada kendala teknis untuk melakukan presensi elektronik/aplikasi, dihitung sebagai masuk kerja dan perekaman waktu kerja dan kehadiran/kepulangan pegawai dapat dilaksanakan secara manual. c. dalam hal terjadi kendala teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah membuat Berita Acara dan dilampiri perekaman waktu kerja dan kehadiran/kepulangan pegawai secara tertulis /manual sebagai bukti pendukung pembayaran TPP.

Pasal 13

(1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui /disetujui oleh pimpinan diatasnya. (2) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai sesuai dengan capaian kinerja bulanan yang diakui oleh atasan langsungnya. (3) Nilai Capaian Kinerja Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 80. (4) Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja harian PNS dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan diluar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian sepanjang sepanjang dilengkapi dengan Surat Tugas / undangan bagi aktivitas di luar tempat kerja. b. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan/atau tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai Aktivitas Harian Jabatan; c. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dihitung sebagai Aktivitas Harian Jabatan. (2) Aktifitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja. (3) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan. (4) Daftar Atasan Langsung yang melakukan validasi setiap Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung dapat melakukan klarifikasi kepada PNS dan Calon PNS yang divalidasi. (2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan yang ditemukan pada saat klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PNS dan Calon PNS yang divalidasi wajib melakukan perbaikan sesuai arahan atasan langsung. (3) Apabila PNS dan Calon PNS tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi/tidak disetujui. (4) Apabila PNS dan Calon PNS yang divalidasi telah melaksanakan perbaikan sesuai arahan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka atasan langsung memvalidasi/menyetujui Aktivitas Harian Jabatan pegawai.

Pasal 16

(1) Pemberian TPP Prestasi Kerja dihitung dari hasil Nilai Capaian Kinerja Bulanan dalam 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari pada bulan berikutnya. (2) Selama melaksanakan perjalanan dinas, penugasan atau undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), maka perjalanan dinas, penugasan atau undangan tersebut dihitung sebagai kegiatan utama dari aktivitas harian jabatan. (3) Aktivitas Harian Jabatan PNS dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah atau dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS dan Calon CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi, antara lain sebagai berikut: a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. (2) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria antara lain sebagai berikut: a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; b. kualifikasi PNS dan Calon PNS sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;dan/atau c. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; (2) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Sekretaris Daerah; b. PNS dan CPNS Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat; dan c. PNS dan CPNS Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; (5) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah dari besaran Basic TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS dan Calon PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. insentif kepada PNS dan Calon PNS pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi; b. Tunjangan sertifikasi kepada PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, Guru, atau Pengawas Sekolah; c. Jasa pelayanan/remunerasi kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja pada RSUD dr. Sayidiman;dan d. Jasa pelayanan/remunerasi kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja Puskesmas. (3) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah. (4) Penetapan besaran dan pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Ketiga

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Pasal 21

Koreksi

Faktor Pengurang Pemberian TPP meliputi: a. ketidakhadiran/absensi; b. keterlambatan masuk kerja; c. pulang kerja sebelum waktunya; d. tidak mengikuti apel pagi; dan e. pengurangan Pemberian TPP berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai

Pasal 22

Koreksi

PNS dan Calon PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan dengan ketentuan: a. sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaaan TPP Bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan b. sebesar 100% (seratus persen) dari penerimaaan TPP Bulan berjalan untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 23

(1) PNS dan Calon PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan berdasarkan keterlambatan masuk kerja dengan ketentuan: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Presentase Pengurangan (per hari) TL 1 1 menit s.d. 31 menit 0,5 % TL 2 Lebih 31 menit s.d. 61 menit 1 % TL 3 Lebih 61 menit s.d. 91 menit 1,25 % TL 4 Lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi masuk kerja / tidak mengisi daftar presensi masuk kerja 1,5 % (2) Pengurangan berdasarkan keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah. (3) Pengurangan berdasarkan keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaaan TPP Bulan berjalan.

Pasal 24

(1) PNS dan Calon PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan berdasarkan pulang cepat sebelum waktunya dengan ketentuan: Pulang Sebelum Waktu (PSW) Lama Pulang Sebelum Waktunya Presentasi Pengurangan (per hari) PSW 1 1 menit s.d. 31 menit 0,5 % PSW 2 Lebih 31 menit s.d. 61 menit 1 % PSW 3 Lebih 61 menit s.d. 91 menit 1,25 % PSW 4 Lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan presensi pulang kerja atau tidak mengisi daftar presensi pulang kerja 1,55 % (2) Pengurangan berdasarkan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah. (3) Pengurangan berdasarkan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaaan TPP Bulan berjalan.

Pasal 25

(1) PNS dan Calon PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebesar 2% (dua persen) pada hari berkenaan. (2) Pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi: a. PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang sah; b. PNS dan Calon PNS pelaksanaan tugas/pekerjaannya berdasarkan shift atau karena sifat /kondisi tugas/pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi/olahraga pagi. (3) Sifat/kondisi tugas/pekerjaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain: a. PNS dan Calon PNS pada satuan polisi Pamong Praja yang bertugas melaksanakan penjagaan pada saat apel pagi; b. PNS dan Calon PNS pada Dinas Perhubungan yang bertugas melakukan pengaturan lalulintas pada saat apel pagi; c. PNS dan Calon PNS petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas pada saat apel pagi; atau d. PNS dan Calon PNS lainnya yang pada saat apel pagi sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sepanjang kondisi dimaksud dapat dipertanggungjawabkan. (4) Pengurangan berdasarkan tidak mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPP pada bulan berjalan.

Pasal 26

(1) Pengurangan Pemberian TPP PNS Berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai merupakan pengurangan karena PNS dan Calon PNS dijatuhi hukuman disiplin sedang berdasarkan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Pengurangan Pemberian TPP PNS Berdasarkan Hukuman Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan setelah PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai Gaji dan Tunjangan Sebagai pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.

Pasal 27

(1) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila PNS dan Calon PNS mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan Pegawai, dengan jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), maka TPP yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (2) PNS dan Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka TPP dapat dibayarkan kembali. (3) Pemotongan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung bulan berikutnya PNS dan Calon PNS dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Koreksi

(1) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan, maka pemberian TPP bulan berkenaan dilakukan berdasarkan Kelas Jabatan lama. (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembayaran TPP pada bulan berkenaan bagi PNS yang mutasi, promosi, dan/atau perubahan Kelas Jabatan antar Unit Kerja dilaksanakan oleh Unit Kerja lama.

Pasal 32

Koreksi

TPP bagi pejabat administrator atau pengawas yang dialihkan kedalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan/atau penataan organisasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat sebelumnya.

Pasal 33

Kebenaran data /dokumen secara formal maupun material dalam rangka pembayaran TPP menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 34

(1) Calon pejabat fungsional yang belum dilantik atau diangkat dalam jabatan fungsional, diberikan TPP sebesar 80 % (delapanpuluh persen) dari kelas jabatan pada jabatan fungsional dimaksud. (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur jabatan yang mengakibatkan perubahan kelas jabatan maka kepada PNS dan Calon PNS diberikan TPP sebesar kelas jabatan sebelumnya.

Pasal 35

(1) Pemberian TPP didasarkan pada Kelas jabatan dari masing- masing nama Jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Perubahan nama Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang undangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang antara lain memuat nama pemangku jabatan yang baru. (3) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi Jabatan pada peta jabatan pada perangkat daerah bersangkutan, TPP diberikan 100 % (seratus persen) dari nilai TPP PNS dari Kelas Jabatan atau cluster terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Koreksi

Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka penjelasan / pelaksanaan teknis pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Koreksi

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 25 Maret 2022 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO Diundangkan di Magetan pada tanggal 25 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, TTD HERGUNADI BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 20 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 20 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 MARET 2022 PENGHITUNGAN BASIC TPP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN NO KELAS JABATAN BASIC TPP BPK IKF Daerah IKK IPPD BASIC TPP KAB. MAGETAN 1 15 29.286.000 0,70 0,941 1 19.294.862 2 14 22.295.000 0,70 0,941 1 14.688.894 3 13 20.010.000 0,70 0,941 1 13.183.439 4 12 16.000.000 0,70 0,941 1 10.541.481 5 11 12.370.000 0,70 0,941 1 8.149.882 6 10 10.760.000 0,70 0,941 1 7.089.146 7 9 9.360.000 0,70 0,941 1 6.166.766 8 8 7.523.000 0,70 0,941 1 4.956.472 9 7 6.633.000 0,70 0,941 1 4.370.103 10 6 5.764.000 0,70 0,941 1 3.797.568 11 5 4.807.000 0,70 0,941 1 3.167.056 12 4 2.849.000 0,70 0,941 1 1.877.042 13 3 2.354.000 0,70 0,941 1 1.550.915 14 2 1.947.000 0,70 0,941 1 1.282.766 15 1 1.540.000 0,70 0,941 1 1.014.618 BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR : 20 TAHUN 2022 TANGGAL : 25 MARET 2022 ATASAN LANGSUNG YANG MELAKUKAN VALIDASI NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NAMA / JENIS JABATAN ATASAN LANGSUNG YANG MELAKUKAN VALIDASI 1 2 3 4 1 Sekretariat Daerah a. Sekretaris Daerah Wakil Bupati b. Staf Ahli Sekretaris Daerah c. Asisten Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah d. Kepala Bagian Asisten (yang membidangi) e. Kepala Subbagian Kepala Bagian f. Jabatan Fungsional Kepala Bagian g. Jabatan Pelaksana Kepala Subbagian/Kepala Bagian 2. Inspektorat a. Inspektur Sekretaris Daerah b. Inspektur Pembantu Inspektur c. Sekretaris Inspektur d. Kepala Subbagian Sekretaris e. Jabatan Fungsional Inspektur Pembantu/Sekretaris f. Jabatan Pelaksana Kepala Subbagian/Sekretaris 3 Sekretariat DPRD a. Sekretaris DPRD Asisten (yang membidangi) b. Kepala Bagian Sekretaris DPRD c. Kepala Subbagian Kepala Bagian d. Jabatan Fungsional Kepala Bagian/ Sekretaris DPRD e. Jabatan Pelaksana Kepala Subbagian/Kepala Bagian 4 4 Badan a. Kepala Badan Asisten (yang membidangi) b. Sekretaris Badan Kepala Badan c. Kepala Bidang Kepala Badan d. Kepala UPT Kepala Badan e. Kepala Subbagian Sekretaris f. Kepala Subbidang Kepala Bidang g. Jabatan Fungsional Kepala UPT/Kepala Bidang/Sekretaris h. Jabatan Pelaksana Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/Kepala Bidang/Sekretaris i. Kasubag TU UPT Kepala UPT 5 Dinas a. Kepala Dinas Asisten (yang membidangi) b. Sekretaris Dinas Kepala Dinas c. Kepala Bidang Kepala Dinas d. Kepala UPT Kepala Dinas e. Kepala Subbagian Sekretaris f. Kepala Seksi Kepala Bidang g. Jabatan Fungsional Kepala UPT/Sekretaris Dinas/Kepala Bidang/Kepala Dinas h. Pelaksana, termasuk TU di SMPN Kasubbagian/Kepala Seksi/Kepala Sekolah/Kepala Bidang/Sekretaris Dinas i. Kasubag TU UPT Kepala UPT 6 BPBD a. Kepala Pelaksana Asisten (yang membidangi) b. Kepala Sekretariat Kepala Pelaksana c. Kepala Seksi Kepala Pelaksana d. Jabatan Fungsional Kepala Pelaksana/Kepala Seksi e. Jabatan Pelaksana Kepala Sekretariat/Kepala Seksi 4 7 Kecamatan a. Camat Asisten (yang membidangi) b. Sekretaris Camat Camat c. Kepala Seksi Camat d. Kasubbag Sekretaris Camat e. Jabatan Fungsional Ahli Camat f. Jabatan Fungsional Terampil Kepala Seksi g. Jabatan Pelaksana Kepala Seksi/Kepala Subbagian 8 Kelurahan a. Lurah Camat b. Sekretaris Kelurahan Lurah c. Kepala Seksi Lurah d. Jabatan Pelaksana Sekretaris Kelurahan/ Kepala seksi BUPATI MAGETAN, TTD SUPRAWOTO

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

BAB Keenam

Pasal 26

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

BAB XI

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36