PERDA

Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2020 tentang PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

PERDA Nomor 93 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Lumajang 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Lumajang yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang. 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PKAD adalah sebuah proses terus-menerus yang dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa dalam rangka memperoleh kapasitas baru maupun untuk mempertahankan dan/atau memperkuat kapasitas yang ada baik untuk individu, Perangkat Daerah, organisasi dan/atau masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi peran dan mandatnya serta mencapai tujuan-tujuan individu/organisasinya. 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Terpadu adalah satu kegiatan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dan aparatur supra desa yang memberikan pengaruh signifikan terhadap desa secara menyeluruh, masif, bersinergi berdasarkan kedudukan dan dinamika interaksi antara aparatur pemerintahan desa dan supra desa, karakteristik kapasitas sistemik serta efektif. 8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan pembinaan yang berdaya guna untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pembina Teknis Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat PTPD adalah aparatur kecamatan yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Kabupaten Lumajang yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA di Kabupaten Lumajang. 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. 15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 16. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk MENETAPKAN Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 20. Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa yang selanjutnya disingkat PbMAD adalah peningkatan kapasitas di tingkat desa yang didesain dan dikembangkan khusus untuk menjawab kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas aparatur desa secara efektif, efisien, responsif terhadap karakter dan kebutuhan Pengembangan Kapasitas di tingkat desa, akseleratif dan berkelanjutan. 21. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kabupaten yang selanjutnya disingkat PKAK adalah peningkatan kapasitas terhadap unsur dinas Instansi di Kabupaten yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa. 22. Penguatan Unsur Pimpinan Desa yang selanjutnya disingkat PUPD adalah pelatihan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekdes dan Ketua BPD yang bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman dasar tentang kewajiban dan kewenangan Desa dan tupoksi pimpinan Desa dan aparatur Desa serta menyiapkan mentalitas sebagai pimpinan Desa yang akuntabel dan profesional.

BAB IV

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 4

Koreksi

(1) PKAD dilaksanakan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa. (2) PKAD yang dilaksanakan oleh Bupati meliputi : a. membentuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten; b. MENETAPKAN pedoman PKAD; c. melaksanakan PKAK; d. melaksanakan PKAD Tingkat Kabupaten; e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PTPD; dan f. memfasilitasi percepatan kepemilikan sertifikasi pelatih. (3) PKAD yang dilaksanakan oleh Camat meliputi : a. membentuk Tim PTPD; b. melaksanakan PKAD tingkat Kecamatan; dan c. melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan PKAD. (4) PKAD yang dilaksanakan oleh Kepala Desa meliputi : a. melaksanakan PbMAD; b. melaksanakan PUPD; dan c. melaksanakan PKAD Tingkat Desa.

Pasal 5

(1) PKAK dilaksanakan untuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten. (2) PKAK dilakukan dalam bentuk : a. bimbingan teknis; b. sosialisasi; c. diskusi; d. workshop; e. lokalatih; dan f. lokakarya. (3) Materi PKAK meliputi : a. sistem dan prosedur peningkatan kapasitas aparatur desa; b. pembinaan dan pengawasan; c. organisasi tata laksana; d. tata kelola Pemerintahan Desa; e. metodologi pelatihan; dan f. materi lain sesuai kebutuhan. (4) PKAK dilaksanakan oleh Tim PKAD Kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

(1) Peningkatan kapasitas PTPD diperuntukkan bagi Tim Pembina Teknis Pemerintahan Desa tingkat Kecamatan. (2) Peningkatan kapasitas PTPD dapat dilakukan dalam bentuk : a. pelatihan; b. bimbingan teknis; c. diskusi kelompok; d. workshop; e. lokakarya; f. rapat koordinasi; g. training of trainer; dan h. benchmarking. (3) Materi peningkatan kapasitas PTPD meliputi : a. sistem dan prosedur PKAD; b. pembinaan dan pengawasan tematik; c. tata kelola Pemerintahan Desa; d. teknik komunikasi dalam pembinaan dan pengawasan Desa; e. metodologi PKAD; f. materi tematik yang dibutuhkan dalam PbMAD; dan g. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan PTPD.

Pasal 7

(1) Untuk efektifitas peran Kecamatan dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Camat dapat membentuk Pusat Belajar Desa atau sebutan lain serta Fasilitator Belajar yang berkedudukan di Kecamatan. (2) Pusat Belajar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai : a. sarana konsultasi ; b. sarana pusat informasi; c. tempat fasilitasi; dan d. pusat kegiatan belajar. (3) Pusat Belajar Desa dikelola oleh PTPD serta didukung pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan kapasitas desa. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari : a. non governmnet organization/lembaga swadaya masyarakat; b. pendamping program Pemerintah; c. aparatur desa; dan d. unit pelaksana teknis dinas. (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebut Fasilitator Belajar adalah orang/individu yang akan mendampingi aparatur pemerintahan desa belajar secara mandiri tentang tata kelola pemerintahan desa. (6) Proses pendampingan mengikuti rencana belajar mandiri yang sudah disusun oleh Desa. (7) PTPD memfasilitasi SOP dan SK Camat untuk Klinik Desa. (8) Biaya operasional Pusat Belajar Desa berasal dari APBD.

Pasal 8

(1) Kegiatan PbMAD dilaksanakan oleh Kepala Desa. (2) PbMAD dapat difasilitasi oleh PTPD dan fasilitator lain yang berkompeten; (3) Sasaran PbMAD meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. (4) PbMAD dilaksanakan dalam bentuk tematik. (5) Tema PbMAD dapat berupa : a. batas wilayah desa; b. administrasi dan SOTK pemerintahan desa; c. perencanaan desa; d. pemilihan dan pemberhentian kepala desa; e. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; f. kerjasama desa; g. kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa; h. musyawarah desa; i. badan Permusyawaratan Desa; j. pengelolaan keuangan dan aset desa; k. sistem informasi dan profil desa; l. evaluasi tingkat perkembangan desa; m. penyusunan produk hukum desa; n. pelaporan desa; dan o. tema-tema lain terkait dengan kewenangan desa. (6) Pemilihan tema dapat disesuaikan dengan hasil pemetaan kebutuhan PKAD. (7) Metode PbMAD bersifat sederhana sesuai dengan kearifan lokal desa. (8) Pembiayaan PbMAD bersumber dari APB Desa. (9) Pelaksanaan PbMAD dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 9

(1) Model PbMAD meliputi : a. model kompetensi dasar antara lain seperti pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan desa; b. model tematik yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan tema yang dinamis; c. model kolaborasi dengan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga yang secara teknis diatur lebih lanjut dan dikoordinasikan oleh Camat. (2) PbMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan untuk : a. memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa; b. teknis memfasilitasi masyarakat; c. teknis problem solving aplikasi, sistem informasi, dengan memaksimalkan sumber daya dari PTPD maupun pendampingan yang ada di Kecamatan. (3) PbMAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan metode : a. metode kearifan lokal seperti : 1) survei perencanaan pembangunan ke lokasi sasaran kegiatan; 2) rapat bersama masyarakat di lokasi sasaran kegiatan; dan 3) pembelajaran bersama di lokasi wisata Desa. b. metode klasikal seperti : 1) penguatan kapasitas dalam bentuk studi banding atau sekolah kilat (menginap fulltime) ke tempat-tempat unggulan dengan catatan output kajian kegiatan jelas, mempunyai RKTL yang jelas, dilaksanakan oleh tim efektif, bukan dalam bentuk rombongan besar yang bernuansa rekreatif; 2) pelatihan bersifat swakelola dan Pelaksana Kegiatan dapat membentuk panitia kegiatan yang kompeten.

Pasal 10

(1) Pembekalan unsur Pimpinan Desa diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD. (2) Pelaksanaan kegiatan Pembekalan Unsur Pimpinan Desa dilakukan oleh Tim PKAK, Tim PTPD dan Fasilitator Belajar. (3) Materi yang dapat diberikan pada penguatan Unsur Pimpinan Desa diantaranya : a. tata kelola pemerintahan desa, meliputi administrai desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaa keuangan desa dan Peraturan di Desa; b. kepemimpinan; c. revolusi mental; d. peringatan dini terhadap bahaya korupsi; e. penangan masalah; dan f. materi lain yang sesuai.

BAB V

PELAKSANA PKAD

Pasal 11

Koreksi

(1) Bupati membentuk Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten. (2) Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut : a. Ketua : Sekretaris Daerah. b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. c. Anggota : 1) Unsur Inspektorat; 2) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3) Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 4) Unsur Badan Kepegawaian Daerah; 5) Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6) Unsur Dinas Pendidikan; 7) Unsur Dinas Kesehatan; 8) Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; 9) Unsur Bagian Hukum Setda; 10) Unsur Bagian Organisasi Setda; 11) Unsur OPD terkait yang melaksanakan fungsi pembinaan pemerintahan desa. (3) Tugas Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) adalah : a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses PKAD sesuai dengan tematik dan kebutuhan desa; b. mengoordinasikan Tim PTPD Kecamatan; c. melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur, pembinaan dan pengawasan desa yang dilaksanakan oleh Tim PTPD; d. menyusun rancangan regulasi terkait PKAD, SOP dan petunjuk teknis operasional; e. menyusun modul/ materi / panduan tematik PKAD; f. menyediakan dan Mengembangkan Pelatih di tingkat Kabupaten; g. menjadi fasilitator/narasumber dan/atau pelatih PKAD; h. memfasilitasi percepatan kepemilikan sertifikasi pelatih; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. (4) Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pembina PKAD diberikan penguatan kapasitas.

Pasal 12

(1) Camat membentuk Tim PTPD yang berkedudukan di Kecamatan. (2) Tim PTPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (3) Tugas Tim PTPD sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah : a. membantu Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. melaksanakan PKAD di Kecamatan; c. mengkoordinasikan, mendampingi dan mengevaluasi pembelajaran mandiri aparatur desa; d. melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan PKAD; e. mengelola Pusat Belajar Kecamatan; f. menyediakan dan mengembangkan pelatih di tingkat Kecamatan; g. menjadi fasilitator/narasumber dan/atau pelatih PKAD. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi. (5) Tim PTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Pembina : Camat. b. Ketua : Sekretaris Kecamatan. c. Sekretaris : Pejabat Eselon IV. d. Anggota : a. Aparatur Kecamatan; b. UPT Kecamatan. (6) Tim PTPD ditetapkan dengan Keputusan Camat. (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), Tim PTPD Kecamatan diberikan penguatan kapasitas oleh Tim PTPD Kabupaten.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggungjawab terhadap proses kegiatan PKAD dan mengelola PKAD di tingkat desa.

Pasal 14

(1) Strategi PKAD menggunakan pendekatan andragogi partisipatoris. (2) PKAD menggunakan metode antara lain : a. diklat; b. pelatihan; c. ceramah; d. tanya jawab; e. curah pendapat; f. diskusi kelompok; g. diskusi pleno; h. diskusi panel; i. praktek; j. kunjungan silang; k. Peragaan; l. simulasi; m. penugasan individu/kelompok; n. sumbang saran; o. studi pengamatan dan tiru; p. studi kaji; q. studi dokumen; r. bagi pengalaman; s. permainan; dan t. bermain peran. (3) Peningkatan kapasitas aparatur desa menggunakan media antara lain; a. media visual; b. media audio; dan/atau c. media audio visual. (4) Materi peningkatan kapasitas Aparatur Desa menggunakan antara lain : a. metodologi pelatihan; b. kebijakan umum Pemerintah Kabupaten; c. batas wilayah desa; d. administrasi dan SOTK pemerintahan desa; e. perencanaan desa; f. pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa; g. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; h. kerjasama desa; i. kelembagaan desa dan kelembagaan perekonomian desa; j. musyawarah desa; k. Badan Permusyawaratan Desa; l. pengelolaan keuangan dan aset desa; m. sistem informasi dan profil desa; n. evaluasi tingkat perkembangan desa; o. penyusunan produk hukum desa; p. pelaporan desa; dan q. tema-tema lain terkait dengan kewenangan desa. (5) Standar kurikulum ditetapkan oleh Tim Pembina PKAD Tingkat Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pembinaan dan Pengawasan merupakan satu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan melengkapi. (2) Pembinaan dan Pengawasan Desa bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas Pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh Tim PKAK. (4) PKAK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh tim PTPD. (5) PTPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PbMAD.

Pasal 15

(1) Pembinaan kepada Pemerintahan Desa dapat dilakukan dalam bentuk: a. fasilitasi, dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana/prasarana dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tema pembinaan dan berkoordinasi dengan Tim PKAK b. konsultasi, dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan pengelolaan Pemerintahan Desa secara langsung maupun tidak langsung c. pendidikan dan pelatihan, diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. d. penelitian dan pengembangan, dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program pemerintahan desa. e. bentuk pembinaan desa lainnya, dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan desa yang bersifat lokal dan insidentil. (2) Pengawasan kepada Pemerintahan Desa dilakukan dalam bentuk: a. review, dilakukan dalam rangka meninjau kualitas dan informasi penyelenaggaraan pemerintahan desa; b. monitoring, dilakukan untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya dalam pelaksanaan program pemerintahan desa; c. evaluasi, dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan terhadapa pemnyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung; d. pemeriksaan, dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan terhadap penyelenggaran pemerintahan desa; e. pengawasan dengan tujuan tertentu.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Camat bersama aparatur kecamatan dan perwakilan sektor serta unsur lain membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan secara tematik. (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali untuk keperluan beberapa jenis pembinaan dan pengawasan sesuai tata waktu penyelenggaraan pemerintahan desa. (3) Tim yang akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan disesuaikan dengan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus sesuai dengan tematik. (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang bersifat tematik dapat menggunakan panduan/petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tematik yang sudah diverifikasi oleh Tim PKAK. (5) Camat bersama Tim PKAK memberikan penguatan Tim sebelum melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 17

(1) Rapat internal dilakukan oleh masing-masing Tim Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan tematik pembinaan dan pengawasan. (2) Pembahasan rapat internal meliputi ; a. penguatan Tim terhadap panduan/petunjuk teknis Pembinaan dan Pengawasan Tematik; b. waktu dan lokasi pelaksanaan; c. koordinasi; dan d. hal lain yang akan mendukung pelaksanaan. (3) Tim menyusun rencana tindak lanjut kegiatan pembinaan dan pengawasan

Pasal 18

(1) Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan kepada pemerintahan desa. (2) Bahan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil kesepakatan pada tahapan rapat internal Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2). (3) Koordinasi dapat dilakukan secara bertatap langsung maupun melalui surat resmi.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mengikuti RKTL yang sudah disepakati. (2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sudah menggunakan panduan/petunjuk teknis secara tematik sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (4). (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa dan tidak bersifat investigatif dan/atau interogartif. (4) Partisipatif yang dimaksud pada ayat (3) adalah melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintahan desa dan pihak lain yang terkait.

Pasal 20

(1) Tim Pembinaan dan Pengawasan melakukan pembahasan berupa rangkuman dari temuan yang didapat saat pembinaan dan pengawasan tematik berlangsung. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa solusi dan rekomendasi yang bersifat logis dan realistis. (3) Penyampaian hasil temuan dan rekomendasi mengikuti panduan/petunjuk teknis yang digunakan.

Pasal 21

(1) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan disampaikan kembali kepada desa dalam bentuk umpan balik. (2) Penyampaian umpan balik berupa rekomendasi yang telah disepakati antara Tim Pembinaan dan Pengawasan bersama Pemerintahan Desa. (3) Hasil umpan balik yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan bersama Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah Nomor 93 Tahun 2020 tentang PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB Keenam

Pasal 9

BAB Ketujuh

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24