PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PERDA Nomor 5 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Bupati adalah Bupati Kendal. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik INDONESIA yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. 9. Pemberian Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada jdih.kendalkab.go.id Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah. 10. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. 12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB MASYARAKAT DAN INVESTOR

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor berhak : a. mendapatkan informasi dan pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi; jdih.kendalkab.go.id b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi di Daerah; d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi; dan e. mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor wajib: a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan investasi dan menyampaikannya kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang investasi; d. menghormati tradisi budaya adat sekitar lokasi kegiatan usaha Investasi; dan e. memiliki kantor dan/atau kantor perwakilan di Daerah. (3) Dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi, Masyarakat dan Investor bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian apabila Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan, atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang dapat merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan budaya masyarakat setempat; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah terutama masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Setiap Masyarakat dan/atau Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi dan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau jdih.kendalkab.go.id ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. penghentian Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG DIBERIKAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Pajak Daerah dan/atau sanksinya; b. pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok Retribusi Daerah dan/atau sanksinya; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk: a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat jdih.kendalkab.go.id (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam hal Masyarakat dan/atau Investor yang menjalankan usahanya di dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif berupa pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Koreksi

(1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi harus menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama badan usaha; b. bidang usaha; c. jumlah tenaga kerja tetap; d. jenis insentif yang diperoleh; e. jenis kemudahan yang diperoleh; f. nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah memperoleh insentif; dan g. penggunaan insentif. (3) Kewajiban melaporkan bagi Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan masih memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi belum berakhir, maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi tetap dilanjutkan. (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak lagi memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi belum berakhir, maka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dicabut. (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan masih memenuhi kriteria dan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi segera berakhir, maka jdih.kendalkab.go.id Masyarakat dan/atau Investor dapat mengajukan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebanyak 1 (satu) kali. (7) Pencabutan dan perpanjangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25