PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat Dan Saran Hukum

PERBAN Nomor 6 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ LISTYO SIGIT PRABOWO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENDAPAT DAN SARAN HUKUM FORMAT PSH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta 12110 Jakarta, 2024 Nomor : R/ /I/KKA/2024/Divkum Klasifikasi : Rahasia Lampiran : - Hal : pendapat dan saran hukum ......... Kepada Yth. …… di ...... 1. Rujukan: a. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Surat ....... 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, ......... bersama ini disampaikan pendapat dan saran hukum sebagai berikut: a. posisi kasus ........... (penjelasan singkat mengenai uraian kejadian) b. fakta-fakta 1) .........(berisi keterangan pemohon, saksi dan/atau tersangka/terduga pelanggar yang bersumber dari berkas perkara dan/atau informasi lainnya) 2) ......... c. pasal persangkaan 1) .........(aturan yang diterapkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan) 2) ......... d. Analisis ..... 2 SURAT KAPOLRI NOMOR : R/ /I/KKA/2024/DIVKUM TANGGAL : JANUARI 2024 d. analisis yuridis 1) .........(uraian dari unsur pasal yang dipersangkakan dikaitkan dengan fakta perbuatan yang dilanggar) 2) .......... e. pendapat hukum 1) ........ (jawaban dari pertanyaan yuridis) 2) ........ f. saran hukum 1) ……(rekomendasi yang diberikan berdasarkan pendapat hukum) 2) ......... 3. Demikian untuk menjadi maklum. a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KADIVKUM Tembusan: NAMA PANGKAT 1. Catatan: contoh format pada tingkat Mabes, Satwil menyesuaikan FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM Catatan: contoh format pada tingkat Mabes Polri, Satwil menyesuaikan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2024 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LISTYO SIGIT PRABOWO KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, 2024 Nomor : B/ /I/KKA/2024/Divkum Klasifikasi : Biasa Lampiran : - Hal : pemberitahuan tindak lanjut permohonan perlindungan hukum. Kepada Yth. ......... di ......... 1. Rujukan: a. UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. Surat Sdr. ......; c. Surat Perintah Kadivkum Polri……… 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Saudara bahwa Divkum Polri telah menindaklanjuti surat Saudara terkait ......... dengan melakukan ..... 3. Surat ini sebagai pemberitahuan kepada pelapor/pengadu dalam rangka pelayanan masyarakat dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peradilan. 4. Demikian untuk menjadi maklum. a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KADIVKUM Tembusan: NAMA PANGKAT 1.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendapat Dan Saran Hukum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22