PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

PERBAN Nomor 4 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENGELOLAAN JDIH LPSK

Pasal 3

Koreksi

LPSK dalam melaksanakan pengelolaan JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Pengelola JDIH LPSK.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengelola JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. pusat JDIH LPSK; dan b. anggota JDIH LPSK. (2) Pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum. (3) Anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan; b. unit kerja yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaianan; c. unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban; d. unit kerja yang menangani urusan di bidang pengawasan; dan e. unit kerja perwakilan LPSK di daerah. (4) Pimpinan unit kerja yang menjadi anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk salah satu pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk menjadi anggota JDIH LPSK. (5) Unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum dalam menyelenggarakan pengelolaan JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait. (6) Pengelola JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 5

(1) Pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan dan pengelolaan JDIH LPSK. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH LPSK menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpan, penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh dan berkaitan dengan tugas dan fungsi LPSK; b. penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH LPSK; d. koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH LPSK; e. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH LPSK dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN; f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan JDIH di lingkungan LPSK; g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH LPSK; h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH LPSK; dan i. penyampaian laporan setiap tahun kepada sekretaris jenderal LPSK, pimpinan LPSK, dan pusat JDIHN.

Pasal 6

(1) Anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dibutuhkan pusat JDIH LPSK. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH LPSK menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, dan/atau pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit kerjanya; dan b. menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pusat JDIH LPSK.

Pasal 7

Pusat JDIH LPSK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibantu oleh tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

Pasal 8

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim teknis JDIH LPSK. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur: a. pusat JDIH LPSK; b. unit kerja yang menangani urusan di bidang teknologi dan informasi; dan/atau c. unit kerja yang terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 9

(1) JDIH LPSK mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan LPSK. (2) Dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, JDIH LPSK mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi: a. TAP MPR; b. UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA; c. PERATURAN PEMERINTAH; d. Peraturan PRESIDEN; e. Peraturan LPSK; f. peraturan Sekretaris Jenderal LPSK g. surat edaran Ketua LPSK; h. surat edaran Sekretaris Jenderal LPSK; i. nota kesepahaman LPSK; j. nota kesepakatan LPSK; k. rancangan produk hukum; l. artikel hukum; dan/atau m. produk hukum lain. (2) Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Pasal 11

(1) Penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, melalui: a. sistem katalog; b. sistem mandiri; dan c. sistem internet/laman resmi. (2) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer. (3) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang- undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan. (4) Penataan sistem Informasi Hukum melalui sistem internet/laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui laman resmi jdih.lpsk.go.id.

Pasal 12

(1) Pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melakukan pembaharuan dan penyebarluasan melalui pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui laman resmi JDIH LPSK. (2) Penyebarluasan dan pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 13

Permintaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan mengunduh melalui laman resmi JDIH LPSK.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16