Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang TATA CARA MENE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. 3. Dewan Pengawas adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji. 4. Badan Pelaksana adalah organ Badan Pengelola Keuangan Haji yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya. (2) Tanggungjawab kerugian secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Pasal 4

Koreksi

(1) Bentuk kerugian selain yang terjadi atas penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH. (2) Kewajiban untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng tidak berlaku untuk kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan, aktivitas dan/atau operasional BPKH.

Pasal 5

Koreksi

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan sebagai berikut: a. 1 (satu) periode pembukuan; b. penempatan dan investasi secara keseluruhan;dan c. telah dinyatakan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

Koreksi

Penurunan nilai investasi dan/atau beban biaya bukan merupakan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dalam hal: a. penurunan nilai investasi yang dilakukan secara periodik namun belum direalisasikan; b. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing namun belum direalisasikan; c. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh perubahan nilai komoditas namun belum direalisasikan; d. penurunan nilai investasi yang disebabkan oleh amortisasi dan revaluasi namun belum dialihkan; dan/atau e. semua bentuk beban biaya yang dibayarkan dari anggaran operasional BPKH dalam rangka penempatan dan/atau investasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat terjadi karena risiko bisnis. (2) Risiko bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian; b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan Keuangan Haji; c. tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 8

Koreksi

Unsur kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) huruf a meliputi: a. perbuatan melawan hukum; b. pelanggaran perdata; c. kesalahan yang disengaja; dan/atau d. kesalahan yang tidak disengaja.

Pasal 9

Koreksi

(1) Unsur iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal pengambilan keputusan penempatan dan/atau investasi dilakukan untuk kepentingan BPKH. (2) Unsur kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal penempatan dan/atau invetasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Unsur tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terpenuhi dalam hal pengambilan keputusan penempatan dan/atau investasi dilakukan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan perorangan baik dikarenakan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. (2) Unsur benturan kepentingan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul dalam hal penempatan dan/atau investasi yang akan dilakukan dengan pihak atau perusahaan: a. yang mempunyai hubungan darah 2 (dua) turunan baik secara vertikal maupun horizontal; b. yang mempunyai hubungan perkawinan 2 (dua) turunan baik secara vertikal maupun horizontal; c. dimana anggota Badan Pelaksana dan/atau anggota Dewan Pengawas merupakan pemegang saham pengendali; dan/atau d. memiliki hubungan keuangan secara langsung. (3) Unsur Benturan kepentingan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat timbul dalam hal penempatan dan/atau investasi yang akan dilakukan dapat menguntungkan pihak berikut: a. perusahaan atau lembaga tempat bekerja sebelumnya; b. mitra kerja dan/atau mitra bisnis sebelumnya; dan/atau c. pihak terafiliasi dengan partai politik. (4) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak timbul setelah 1 (satu) tahun berakhirnya hubungan kerja, hubungan mitra atau afiliasi.

Pasal 11

Koreksi

(1) Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian menggunakan mekanisme cut loss atau stop loss. (2) Usulan cut loss atau stop loss disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk dilakukan penilaian dan diputuskan.

Pasal 12

Koreksi

(1) BPKH dapat membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dan cadangan operasional. (2) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan nilai manfaat dari penempatan dan investasi. (3) Cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cadangan tujuan yang dananya bersumber dari dana operasional BPKH. (4) Cadangan kerugian penurunan dan/atau cadangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat digunakan untuk mengganti dan/atau menutup kerugian yang timbul dari risiko bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1).

Pasal 13

Koreksi

(1) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat digunakan untuk menutup akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2). (2) Cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di INDONESIA.

Pasal 14

Koreksi

(1) Cadangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat digunakan untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Dana yang dianggarkan sebagai dana cadangan tertentu dicatat kedalam akun cadangan operasional BPKH. (3) Dana yang sudah dicatat sebagai cadangan operasional BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai aset netto. (4) Dana yang terkumpul di akun cadangan operasional BPKH dapat digunakan untuk operasional BPKH.

Pasal 15

Koreksi

Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggungjawab secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1): a. setelah penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 1 (satu) tahun buku apabila laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; b. 8 (delapan) tahun setelah penerbitan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas1 (satu) tahun buku dari penempatan dan/atau investasi apabila laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji; c. 5 (lima) tahun setelah diketahui adanya kerugian, apabila laporan hasil pemeriksaan pada tahun tertentu yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak menemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi namun di kemudian hari ditemukan adanya kerugian atas penempatan dan/atau investasi; dan/atau d. kerugian telah diselesaikan.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLAKEUANGAN HAJI, ttd ANGGITO ABIMANYU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16