PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PERBAN Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika. 2. Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional. 3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sesuai dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. 4. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja. 5. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. 6. Daftar Rekapitulasi Pegawai adalah daftar yang menunjukkan susunan pegawai yang terdiri dari nama, Nomor Induk Pegawai atau Nomor Registrasi Pokok, pangkat, golongan, terhitung mulai tanggal jabatan, nama jabatan, dan kelas jabatan pada setiap satuan kerja di lingkungan BNN yang dikeluarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Sekretariat Utama BNN. 7. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan struktural maupun fungsional dalam organisasi negara yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja. 8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 9. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan. 10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai. 11. Kehadiran yaitu kehadiran pegawai pada saat jam kerja di lingkungan kantor atau tempat lainnya dengan mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual.

BAB II

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Koreksi

(1) Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan BNN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Besaran Tunjangan Kinerja dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari instansi lain. (2) Pegawai yang berasal dari instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan atau dipekerjakan di lingkungan BNN menerima Tunjangan Kinerja dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diangkat dalam jabatan di lingkungan BNN; b. menyerahkan keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang; dan c. menyerahkan Surat Keterangan Pemberhentian Tunjangan Kinerja dari Instansi Asal.

Pasal 4

(1) Pegawai yang menduduki jabatan di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam keadaan mutasi menerima Tunjangan Kinerja. (2) mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rotasi dalam jabatan yang setingkat atau promosi perpindahan dalam jabatan yang lebih tinggi, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan harus melampirkan: a. Surat Keputusan pejabat berwenang tentang pengangkatan pegawai yang bersangkutan dalam jabatan yang baru; dan b. Surat Keterangan pemberhentian pembayaran Tunjangan Kinerja dari satker asal.

Pasal 5

(1) Tunjangan Kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan berdasarkan capaian kinerja individu. (2) Capaian kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Disiplin; b. Laporan Kinerja Harian; dan c. Kehadiran.

Pasal 6

(1) Pegawai BNN yang disiplin kerja menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus). (2) Kriteria disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. masuk kerja tepat waktu dan pulang kerja tanpa mendahului waktu yang ditentukan; dan b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

Pasal 7

(1) Pegawai BNN yang melanggar disiplin mendapatkan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: a. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu per seratus); b. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari yang sama, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua per seratus); c. masuk kerja hanya melakukan satu kali daftar hadir melalui elektronik pada saat masuk kerja atau pulang kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu per seratus); dan d. masuk kerja tidak melakukan daftar hadir melalui elektronik pada saat masuk kerja dan pulang kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga per seratus). (3) Akumulasi keterlambatannya dalam satu bulan melebihi 8 (delapan) jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).

Pasal 8

(1) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin mendapatkan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja. (2) Pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak ditetapkan Keputusan hukuman Disiplin. (3) Dalam hal pegawai dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin, bagi pegawai yang bersangkutan tetap memperoleh Tunjangan Kinerja sejak tanggal pegawai diberhentikan sementara.

Pasal 9

(1) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin ringan mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut: a. 90% (sembilan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan; b. 85% (delapan puluh lima per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; atau c. 80% (delapan puluh per seratus) selama 1 (satu) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. (2) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin sedang mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan dibayarkan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan. (3) Pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin berat mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan perhitungan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama 3 (tiga) bulan. (4) Dalam hal pegawai BNN yang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian tetap, Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Pasal 10

(1) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima oleh Pegawai BNN setiap bulan diperhitungkan berdasarkan pengisian Laporan Kinerja Harian pada kertas kerja dan/atau pada sistem informasi manajemen pegawai. (2) Tata cara perhitungan pemberian tunjangan berdasarkan Laporan Kinerja Harian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Besaran penerimaan Tunjangan Kinerja diperhitungkan berdasarkan kehadiran kerja Pegawai BNN di lingkungan kantor saat jam kerja. (2) Kehadiran Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan. (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mesin rekam kehadiran secara elektronik. (4) Dalam hal Pegawai lupa atau gagal melakukan rekam kehadiran secara elektronik dibuktikan dengan Surat Keterangan Gagal Melakukan Pencatatan Kehadiran Secara Elektronik yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Tinggi Pratama.

Pasal 12

(1) Pegawai BNN yang hadir kerja di lingkungan kantor saat jam kerja secara penuh dalam 1 (satu) bulan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus). (2) Pegawai BNN yang tidak hadir kerja di lingkungan kantor saat jam kerja menerima Tunjangan Kinerja yang diperhitungkan berdasarkan alasan sebagai berikut: a. tidak hadir kerja tanpa keterangan; b. tidak hadir saat upacara hari besar nasional; c. melaksanakan tugas kedinasan; d. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar; dan e. melaksanakan cuti.

Pasal 13

Pegawai BNN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan pada jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).

Pasal 14

(1) Pegawai BNN yang tidak hadir kerja karena tugas kedinasan tidak dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja. (2) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melaksanakan kegiatan kedinasan di luar kantor; b. melaksanakan tugas dalam negeri dan luar negeri; atau c. selesai menjalankan tugas piket paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. (3) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus didukung dengan administrasi penugasan berupa: a. surat perintah/surat tugas; b. surat undangan; atau c. dokumen lain yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 15

(1) Pegawai BNN yang tidak hadir mengikuti upacara hari besar nasional tanpa keterangan/alasan yang sah, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus). (2) Pegawai BNN yang terlambat hadir mengikuti upacara hari besar nasional, dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1.5 % (satu koma lima per seratus).

Pasal 16

(1) Pegawai BNN yang tidak hadir kantor karena Tugas Belajar melalui program beasiswa menerima Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh per seratus). (2) Pegawai BNN yang melaksanakan izin belajar menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus). (3) Pegawai BNN yang melaksanakan pelatihan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 17

(1) Pegawai BNN yang tidak masuk kerja karena cuti mendapatkan Tunjangan Kinerja. (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti melahirkan; e. cuti alasan penting; dan f. cuti bersama.

Pasal 18

(1) Pegawai BNN yang menjalankan cuti tahunan menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus). (2) Pegawai BNN yang menjalankan cuti besar menerima Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut: a. 1 sampai dengan 5 hari kerja sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); b. 6 sampai dengan 10 hari kerja sebesar 80% (delapan puluh per seratus); c. 11 sampai dengan 22 hari kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus); d. lebih dari satu bulan sampai dengan bulan kedua menerima besaran pembayaran 40% (empat puluh per seratus); atau e. sampai dengan bulan ketiga menerima besaran pembayaran sebesar 10% (sepuluh per seratus). (3) Pegawai BNN yang menjalankan cuti sakit menerima Tunjangan Kinerja dengan perhitungan sebagai berikut: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebesar 100% (seratus per seratus); b. sakit selama 4 (empat) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus); c. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari sebesar 50% (lima puluh per seratus); d. sakit selama lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); atau e. sakit disebabkan karena kecelakaan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebesar 100% (seratus per seratus). (4) Pegawai BNN yang mengambil cuti melahirkan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. bulan pertama sebesar 100% (seratus per seratus); b. bulan kedua dan ketiga sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus). (5) Pegawai BNN yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: a. 1 sampai dengan 5 hari kerja sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); b. 6 sampai dengan 10 hari kerja sebesar 80% (delapan puluh per seratus); c. 11 sampai dengan 22 hari kerja sebesar 60% (enam puluh per seratus); d. Lebih dari satu bulan sampai dengan bulan kedua menerima dengan besaran pembayaran sebesar 40% (empat puluh per seratus); e. sampai dengan bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus). (6) Pegawai BNN yang tidak masuk kerja karena Cuti Bersama menerima Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus).

Pasal 19

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada pegawai BNN yang: a. tidak menduduki jabatan tertentu; b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; d. diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Badan Narkotika Nasional; e. menjalankan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan g. Kondisi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Pegawai BNN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b memenuhi kriteria: a. berstatus sebagai tersangka tindak pidana atau menjalani penahanan sesuai dengan perundang- undangan; atau b. menjalani proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Pegawai BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menerima tunjangan kinerja sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (3) Dalam hal Pegawai BNN dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan atau upaya banding administratif dikabulkan berdasarkan keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan kembali terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengaktifan kembali.

Pasal 21

Dalam hal pegawai BNN meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dihentikan pada bulan berikutnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian.

BAB Kesatu

Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pegawai BNN yang tidak hadir kerja tanpa keterangan pada jam kerja dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat per seratus).

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25