PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2020 tentang URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERBAN Nomor 30 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Uraian Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 1

Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyusunan, koordinasi, dan pengawasan rencana program/kegiatan/anggaran BKN untuk periode tahunan dan lima tahunan; b. penyusunan akuntabilitas, pengelolaan data, dan informasi anggaran; c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana; d. fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen perubahan BKN; dan e. pengelolaan kegiatan dan ketatausahaan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas: a. Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran; b. Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan; c. Kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan d. Kelompok substansi fasilitasi reformasi birokrasi dan manajemen perubahan.

Pasal 3

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyiapan konsep rencana program dan penghitungan kebutuhan anggaran; b. penyiapan konsep pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan c. pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 4

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran terdiri atas: a. Kelompok unsur penyusunan perencanaan program dan anggaran; dan b. Kelompok unsur pemantauan, evaluasi program dan anggaran.

Pasal 5

(1) Kelompok unsur penyusunan perencanaan program dan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, penyusunan, pengolahan bahan rencana program dan anggaran BKN. (2) Kelompok unsur pemantauan, evaluasi program dan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi perencanaan program dan anggaran BKN.

Pasal 6

Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyiapan konsep koordinasi serta penyusunan akuntabilitas berkala dan tahunan BKN; b. penyiapan konsep pengelolaan kinerja organisasi; dan c. penyiapan konsep pengelolaan data program dan anggaran.

Pasal 7

Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan terdiri atas: a. Kelompok unsur akuntabilitas; b. Kelompok unsur pengelolaan kinerja organisasi; dan c. Kelompok unsur pengolahan data dan pelaporan.

Pasal 8

(1) Kelompok unsur akuntabilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, penyiapan, serta penyusunan laporan data kinerja dan akuntabilitas kinerja BKN. (2) Kelompok unsur pengelolaan kinerja organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan, serta analisis kinerja organisasi BKN. (3) Kelompok unsur pengolahan data dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan, serta integrasi data program dan anggaran BKN.

Pasal 9

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyiapan konsep, fasilitasi dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk penyiapan konsep analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan budaya organisasi BKN; dan b. penyiapan konsep penyusunan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan standardisasi sistem dan prosedur kerja serta perangkat kerja BKN.

Pasal 10

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana terdiri atas: a. Kelompok unsur organisasi; dan b. Kelompok unsur tata laksana.

Pasal 11

(1) Kelompok unsur organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengevaluasi fungsi dan tugas satuan organisasi termasuk menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan budaya organisasi BKN. (2) Kelompok unsur tata laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, memfasilitasi, mengevaluasi, dan mengembangkan standardisasi sistem dan prosedur kerja serta perangkat kerja BKN.

Pasal 12

Kelompok substansi fasilitasi reformasi birokrasi dan manajemen perubahan menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyusunan rencana, penguatan, percepatan, pemantauan dan evaluasi serta pendokumentasian fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan BKN; dan b. penyusunan rencana, penguatan, percepatan, pemantauan dan evaluasi serta pendokumentasian fasilitasi manajemen perubahan di lingkungan BKN.

Pasal 13

Kelompok substansi fasilitasi reformasi birokrasi dan manajemen perubahan terdiri atas: a. Kelompok unsur fasilitasi dan evaluasi reformasi birokrasi; dan b. Kelompok unsur fasilitasi manajemen perubahan.

Pasal 14

(1) Kelompok unsur fasilitasi dan evaluasi reformasi birokrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan dan pembinaan reformasi birokrasi di lingkungan BKN. (2) Kelompok unsur fasilitasi manajemen perubahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, memfasilitasi, mengintegrasikan program, dan mengevaluasi manajemen perubahan di lingkungan BKN.

BAB Ketiga

Uraian Fungsi Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 17

Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan uraian fungsi: a. pengadaan, penempatan pegawai, mutasi kepegawaian, pemberhentian, serta pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan BKN; b. perencanaan pengembangan pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan karier pegawai; c. pengelolaan kinerja pegawai, penegakan disiplin serta pengelolaan konseling karier pegawai BKN; d. pengelolaan kesejahteraan pegawai dan data kepegawaian; dan e. pengelolaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi serta pelaporan pada Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

Pengelompokan uraian fungsi Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Kelompok substansi mutasi; b. Kelompok substansi pengembangan; c. Kelompok substansi kinerja dan disiplin; dan d. Kelompok substansi kesejahteraan dan pengelolaan data.

Pasal 19

Kelompok substansi mutasi menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyiapan konsep penyusunan seleksi dan pengangkatan, penempatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta pemrosesan pemberian Kartu Pegawai (Karpeg), dan Kartu Istri/Suami; b. penyiapan konsep usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dan penurunan dalam dan dari jabatan, pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, pemberhentian Aparatur Sipil Negara, dan/atau pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, mutasi keluarga, mutasi kepegawaian lainnya, serta usulan dan pengelolaan kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN); dan c. pelaksanaan pengelolaan pejabat fungsional dan penyiapan penilaian angka kredit.

Pasal 20

Kelompok substansi mutasi terdiri atas: a. Kelompok unsur pengadaan dan pengangkatan; b. Kelompok unsur kepangkatan dan pemberhentian; dan c. Kelompok unsur pengelolaan pejabat fungsional.

Pasal 21

(1) Kelompok unsur pengadaan dan pengangkatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan seleksi dan pengangkatan, menempatkan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara, memindahkan pegawai Aparatur Sipil Negara, serta memproses pemberian Kartu Pegawai (Karpeg), dan Kartu Istri/Suami. (2) Kelompok unsur kepangkatan dan pemberhentian mempunyai tugas menyiapkan bahan usul dan keputusan kenaikan pangkat, pengangkatan dan penurunan dalam dan dari jabatan, pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, pemberhentian Aparatur Sipil Negara, penetapan Surat Keputusan pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan/atau pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/dudanya, mutasi keluarga, mutasi kepegawaian lainnya, usulan dan pengelolaan kartu TASPEN. (3) Kelompok unsur pengelolaan pejabat fungsional mempunyai tugas membina pejabat fungsional dan menyiapkan bahan penilaian angka kredit.

Pasal 22

Kelompok substansi pengembangan menyelenggarakan uraian fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan pegawai Aparatur Sipil Negara BKN; b. penyiapan analisis kebutuhan pengembangan pegawai, sistem dan materi orientasi kerja, tugas belajar dan izin belajar, penyiapan bahan pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah, penyiapan database pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta fasilitasi pengembangan kompetensi; dan c. penyiapan sistem karier pegawai, penyelenggaraan pengembangan karier pegawai, dan perencanaan suksesi pegawai.

Pasal 23

Kelompok substansi pengembangan terdiri atas: a. Kelompok unsur perencanaan pegawai; b. Kelompok unsur pengembangan kompetensi; dan c. Kelompok unsur pengembangan karier.

Pasal 24

(1) Kelompok unsur perencanaan pegawai mempunyai tugas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. (2) Kelompok unsur pengembangan kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis kebutuhan pengembangan pegawai, sistem dan materi orientasi kerja, tugas belajar dan izin belajar, menyiapkan bahan pelaksanaan ujian dinas, peningkatan pendidikan dan penyesuaian ijazah, menyiapkan database pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, memfasilitasi pengembangan kompetensi, serta menyusun Human Capital Development Plan (HCDP). (3) Kelompok unsur pengembangan karier mempunyai tugas menyiapkan bahan sistem karier dan penyelenggaraan pengembangan karier pegawai, serta perencanaan suksesi pegawai.

Pasal 25

Kelompok substansi kinerja dan disiplin menyelenggarakan uraian fungsi: a. pelaksanaan analisis penilaian kinerja pegawai BKN; b. penegakan dan pembinaan disiplin pegawai BKN; dan c. pelaksanaan konseling karier pegawai BKN.

Pasal 26

Kelompok substansi kinerja dan disiplin terdiri atas: a. Kelompok unsur pengelolaan kinerja pegawai; b. Kelompok unsur disiplin; dan c. Kelompok unsur konseling karier.

Pasal 27

(1) Kelompok unsur pengelolaan kinerja pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, kesesuaian, dan penilaian kinerja pegawai BKN. (2) Kelompok unsur disiplin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan/atau melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin pegawai BKN. (3) Kelompok unsur konseling karier mempunyai tugas menyiapkan bahan dan/atau memberikan konseling bagi pegawai terhadap capaian kinerja pegawai dalam mendukung pembinaan karier pegawai.

Pasal 28

Kelompok substansi kesejahteraan dan pengelolaan data menyelenggarakan uraian fungsi: a. pemberian pelayanan dana Tunjangan Hari Tua (THT), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), perincian pensiun pertama, administrasi Tabungan Perumahan (TAPERUM), pemberian penghargaan/tanda jasa, pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, administrasi Jaminan Kesehatan Pegawai dan keluarga, pembinaan jasmani dan mental pegawai; b. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); c. pengelolaan data kepegawaian, sistem kehadiran dan cuti pegawai, sistem informasi kepegawaian dan sistem tata naskah kepegawaian; dan d. pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 29

Kelompok substansi kesejahteraan dan pengelolaan data terdiri atas: a. Kelompok unsur kesejahteraan; dan b. Kelompok unsur pengelolaan data kepegawaian.

Pasal 30

(1) Kelompok unsur kesejahteraan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan dana Tunjangan Hari Tua (THT), Kartu Identitas Pensiun (KARIP), perincian pensiun pertama, administrasi Tabungan Perumahan (TAPERUM), pemberian penghargaan/tanda jasa, pelayanan pemeliharaan kesehatan pegawai, administrasi Jaminan Kesehatan Pegawai dan keluarga, pembinaan jasmani dan mental pegawai, melaksanakan pengarusutamaan gender, dan pemanfaatan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak, pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) BKN, pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental, pelaksanaan pendeteksian dini narkoba untuk pegawai, serta pengelolaan poliklinik. (2) Kelompok unsur pengelolaan data kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan sistem kehadiran dan cuti pegawai, data kepegawaian, sistem informasi kepegawaian, tata naskah kepegawaian penyiapan bahan pemberian uang makan dan tunjangan kinerja pegawai.