Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Intelijen Negara yang selanjutnya disingkat BIN adalah alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi intelijen negara.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di Badan Intelijen Negara.
7. Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Pengembang Sistem Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang harus dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
9. Capaian SKP adalah Hasil Penilaian rencana kinerja dan target yang dicapai PNS setiap tahun.
10. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
14. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
16. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan Pengembang Sistem Intelijen dan butir-butir kegiatan sebagai hasil penilaian sendiri atas prestasi kerjanya yang akan diusulkan untuk dinilai dalam rangka PAK.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengembang Sistem Intelijen baik perorangan atau kelompok di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
18. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu
dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengembang Sistem Intelijen sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Intelijen Negara.
24. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan bukan pemberhentian sebagai PNS.
25. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang dibentuk dan diakui oleh Badan Intelijen Negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
(1) Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada BIN.
(2) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kedudukan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan karier PNS.
Pasal 4
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen termasuk dalam klasifikasi/rumpun penelitian dan perekayasa.
(1) Pengembang Sistem Intelijen berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen pada BIN.
(2) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kedudukan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan karier PNS.
(1) Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(1) Pangkat dan golongan ruang dari jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), terdiri atas:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, terdiri atas:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, terdiri atas:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, terdiri atas:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, terdiri atas:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(2) Jenjang pangkat jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh PyB.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA
Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN.
Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang dapat dinilai Angka Kreditnya mencakup unsur utama dan unsur penunjang.
Pasal 9
(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, terdiri atas:
a. Pendidikan, meliputi:
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Pengembang Sistem Intelijen serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional.
b. Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
1) penelitian metode dan sistem intelijen;
2) pengembangan metode dan sistem intelijen; dan 3) pengkajian metode dan sistem intelijen.
c. Pengembangan profesi
(2) Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi unsur dan sub-unsur kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
c. perolehan Penghargaan;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
Pasal 10
Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 11
(1) Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya jika:
a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
b. terdapat unit kerja yang mempunyai volume beban kerja yang melebihi kapasitas kerja fungsional dari jenjang jabatan yang bersangkutan.
(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
b. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yaitu melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN.
(1) Unsur utama Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, terdiri atas:
a. Pendidikan, meliputi:
1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Pengembang Sistem Intelijen serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional.
b. Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
1) penelitian metode dan sistem intelijen;
2) pengembangan metode dan sistem intelijen; dan 3) pengkajian metode dan sistem intelijen.
c. Pengembangan profesi
(2) Kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi unsur dan sub-unsur kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
c. perolehan Penghargaan;
d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
Uraian kegiatan dan Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan tugas yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya jika:
a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
b. terdapat unit kerja yang mempunyai volume beban kerja yang melebihi kapasitas kerja fungsional dari jenjang jabatan yang bersangkutan.
(2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
b. Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas Pengembang Sistem Intelijen yang berada 1 (satu) atau 2 (dua) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Pengembang Sistem Intelijen yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh:
a. PRESIDEN untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
b. PPK untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Ahli Muda.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh:
a. PRESIDEN untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
b. PPK untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Ahli Muda.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; atau
c. promosi.
(2) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengadaan Calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalnya.
(5) Pengembang Sistem Intelijen yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberhentikan dari jabatannya.
(6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(7) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dinilai dan ditetapkan pada saat Calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(9) Format keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 16
Pasal 17
Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; atau
c. promosi.
(2) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV bidang ilmu hukum, manajemen, sosial, politik, teknologi informasi, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu teknik atau bidang ilmu lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen; dan
f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengadaan Calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS serta telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsionalnya.
(5) Pengembang Sistem Intelijen yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberhentikan dari jabatannya.
(6) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
(7) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, Angka Kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak Calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(8) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dinilai dan ditetapkan pada saat Calon PNS mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(9) Format keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda.
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(4) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
(7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(8) Dalam hal PNS memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
(9) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
(10) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 17
Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama lain yang serumpun dengan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan bagi:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen satu tingkat lebih tinggi.
(3) Dalam hal untuk pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan bukan atas usul yang bersangkutan.
(7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan melalui mekanisme:
a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
5. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
7. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB;
8. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembang Sistem Intelijen paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
9. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
11. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi.
d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pembinaan profesi Intelijen pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) dan MENETAPKAN PAK terhadap PNS yang bersangkutan.
e. Berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan.
f. PPK MENETAPKAN keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi:
a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada PRESIDEN dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara;
b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara pada saat penjabat yang diusulkan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
c. khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
(3) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama yang serumpun dan dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama lain:
a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada PRESIDEN dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara; dan
b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara bagi:
1) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum
berusia 63 (enam puluh tiga) tahun untuk perpindahan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang serumpun; dan 2) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun untuk perpindahan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain.
(4) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui promosi:
a. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya PAK bagi pejabat yang mengusulkan; dan
b. khusus bagi pejabat fungsional Ahli Madya yang diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
BAB VII
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG SISTEM INTELIJEN
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
a. jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
b. kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
c. kompleksitas sistem dan metodologi intelijen
(2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan.
(3) Berdasarkan perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina
harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan dengan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung.
(5) Jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang akan:
a. naik jenjang;
b. naik pangkat;
c. pensiun; dan
d. berhenti, pada tahun yang dihitung.
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator:
a. jenis bidang kegiatan dan/atau operasi intelijen;
b. kompleksitas perkembangan peralatan intelijen; dan
c. kompleksitas sistem dan metodologi intelijen
(2) Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disajikan dalam bentuk perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan.
(3) Berdasarkan perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina
harus melakukan perhitungan Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan selisih antara perencanaan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen tahunan dengan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung.
(5) Jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah Pengembang Sistem Intelijen yang akan:
a. naik jenjang;
b. naik pangkat;
c. pensiun; dan
d. berhenti, pada tahun yang dihitung.
(1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pengembang Sistem Intelijen yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
(3) Pengembang Sistem Intelijen yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
(4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh PRESIDEN.
(5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang
didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.
Pasal 25
(1) Sejak diangkat dalam jabatan, Pengembang Sistem Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
(2) SKP merupakan target kinerja Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
Pasal 26
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.
Pasal 28
(1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
(2) Format Penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Paragraf Kedua Target Angka Kredit
Pasal 29
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bagi Pengembang Sistem Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Sistem Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan.
(5) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara terpisah dari Peratuan Kepala ini.
(6) PAK minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
Pasal 30
Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, atau pengangkatan kembali, pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.
Paragraf Ketiga Angka Kredit Pemeliharaan
Pasal 31
(1) Pengembang Sistem Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(2) Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
Pasal 32
Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
Pasal 33
Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 bagi Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.
Pasal 34
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang
didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.
(1) Sejak diangkat dalam jabatan, Pengembang Sistem Intelijen wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
(2) SKP merupakan target kinerja Pengembang Sistem Intelijen berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Pasal 27
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.
Pasal 28
(1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
(2) Format Penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Paragraf Kedua Target Angka Kredit
Pasal 29
(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) bagi Pengembang Sistem Intelijen setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengembang Sistem Intelijen wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
(4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan.
(5) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara terpisah dari Peratuan Kepala ini.
(6) PAK minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
Pasal 30
Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, promosi, atau pengangkatan kembali, pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.
Paragraf Ketiga Angka Kredit Pemeliharaan
Pasal 31
(1) Pengembang Sistem Intelijen yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(2) Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
Pasal 32
Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
Pasal 33
Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 31 bagi Pengembang Sistem Intelijen yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pengembang Sistem Intelijen harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK.
(2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada Tim Penilai dengan persetujuan atasan langsung.
(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang terdiri atas:
1. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK unit kerja yang bersangkutan;
2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
3. keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; dan
4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.
b. lampiran DUPAK terdiri atas:
1. dokumen bukti fisik;
2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A, VI-F sampai dengan VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Pengembang Sistem Intelijen.
(5) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada PyB MENETAPKAN Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan Oktober.
(6) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBadan ini.
Pasal 36
DUPAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.
Pasal 37
(1) Usul PAK Pengembang Sistem Intelijen diajukan oleh:
a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(3) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu:
a. PPK untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya di lingkungan BIN.
Pasal 38
(1) Penilaian Angka Kredit terhadap Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen didasarkan pada capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(4) Penyampaian capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
(5) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(6) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
(7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang ditetapkan dalam peta jabatan.
(8) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
Pasal 39
(1) PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan pangkat periode bulan April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 40
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengembang Sistem Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PAK, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
(3) Hasil penilaian dan PAK Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat
(4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen.
Pasal 41
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, unsur kepegawaian, dan unsur pembinaan profesi intelijen.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
(4) Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
Pasal 42
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
(3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(4) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pengembang Sistem Intelijen.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Sistem Intelijen yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen.
(8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Sistem Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengembang Sistem Intelijen.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Kepala BIN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
Pasal 43
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
(2) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas, antara lain:
a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
d. menyampaikan Keputusan PyB MENETAPKAN Angka Kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi profesi intelijen, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
(4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.
Pasal 44
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
(6) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
Pasal 45
(1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara untuk kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
Pasal 46
Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, wakil ketua Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB MENETAPKAN Angka Kredit;
g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.
Pasal 47
(1) Sidang pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Sidang pleno Tim Penilai harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
(3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
(4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
(5) Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 48
(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), PyB harus MENETAPKAN Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dokumen PAK dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
(4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
a. Pengembang Sistem Intelijen yang bersangkutan;
b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen;
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan
e. pejabat lain yang dianggap perlu.
(1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pengembang Sistem Intelijen harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam DUPAK.
(2) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan oleh pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada Tim Penilai dengan persetujuan atasan langsung.
(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, yang terdiri atas:
1. nomor diisi sesuai kode penomoran DUPAK unit kerja yang bersangkutan;
2. masa penilaian diisi dengan periode waktu yang diajukan untuk dinilai;
3. keterangan perorangan diisi data Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; dan
4. unsur yang dinilai, diisi dengan hasil penilaian terhadap bukti yang disampaikan.
b. lampiran DUPAK terdiri atas:
1. dokumen bukti fisik;
2. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung yang disusun sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A, VI-F sampai dengan VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
3. surat tugas limpah bagi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Lampiran DUPAK dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disahkan oleh atasan langsung Pengembang Sistem Intelijen.
(5) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK beserta berkas DUPAK yang telah disahkan disampaikan kepada PyB MENETAPKAN Angka Kredit paling lama pada minggu pertama bulan Januari untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan April dan pada minggu pertama bulan Juli untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan pada periode bulan Oktober.
(6) Surat usulan permohonan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBadan ini.
Pasal 36
DUPAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.
Pasal 37
(1) Usul PAK Pengembang Sistem Intelijen diajukan oleh:
a. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penelitian, pengembangan, dan pengkajian metode, sistem, dan teknologi intelijen kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(2) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani DUPAK dan menyampaikan DUPAK berikut berkas pendukung lainnya kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(3) Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu:
a. PPK untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya di lingkungan BIN.
(1) Penilaian Angka Kredit terhadap Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada capaian SKP sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen didasarkan pada capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(4) Penyampaian capaian SKP Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
(5) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau
jabatan, capaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(6) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
(7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen yang ditetapkan dalam peta jabatan.
(8) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
(1) PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(2) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan PAK untuk kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan:
a. untuk kenaikan pangkat periode bulan April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
(4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 40
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pengembang Sistem Intelijen mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan PAK, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja.
(3) Hasil penilaian dan PAK Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat
(4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pengembang Sistem Intelijen.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, unsur kepegawaian, dan unsur pembinaan profesi intelijen.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
(4) Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah ganjil.
(3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(4) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari unsur Pengembang Sistem Intelijen.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengembang Sistem Intelijen yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen; dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen.
(8) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pengembang Sistem Intelijen, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Pengembang Sistem Intelijen.
(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Kepala BIN atau pejabat pimpinan tinggi madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk membentuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama; dan
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
Pasal 43
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
(2) Sekretariat Tim Penilai mempunyai tugas, antara lain:
a. menerima serta melakukan verifikasi DUPAK yang diajukan dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
b. menyiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai;
c. membuat berita acara sidang Tim Penilai;
d. menyampaikan Keputusan PyB MENETAPKAN Angka Kredit dan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan penetapan pengangkatan dan/atau bahan pertimbangan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
e. membuat laporan pelaksanaan evaluasi kinerja Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Sekretariat Tim Penilai dijabat oleh pegawai yang membidangi profesi intelijen, diutamakan yang memiliki kemampuan teknis dalam menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
(4) Jumlah keanggotaan sekretariat Tim Penilai disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja.
Pasal 44
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) Apabila masa jabatan pertama berakhir, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
(6) Tim Penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
(1) Anggota Tim Teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara untuk kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
Proses penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan DUPAK dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
b. setiap DUPAK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap DUPAK berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
d. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, maka dalam proses penilaian DUPAK ketua Tim Penilai, wakil ketua Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
e. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka DUPAK anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
f. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB MENETAPKAN Angka Kredit;
g. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno; dan
h. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka dilakukan penilaian lanjutan melalui mekanisme sidang pleno untuk selanjutnya disahkan dalam forum sidang pleno.
Pasal 47
(1) Sidang pleno Tim Penilai dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Sidang pleno Tim Penilai harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
(3) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
(4) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
(5) Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 48
(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), PyB harus MENETAPKAN Angka Kredit Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Dokumen PAK dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Terhadap Angka Kredit yang telah ditetapkan PyB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan.
(4) Berkas asli Angka Kredit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada:
a. Pengembang Sistem Intelijen yang bersangkutan;
b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan profesi intelijen;
d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; dan
e. pejabat lain yang dianggap perlu.
(1) Kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan serta mempertimbangkan:
a. pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada pangkat maksimal dalam jenjang jabatannya tidak dapat terlaksana apabila tidak mendapatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, sebagai berikut:
a. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Strata-I atau Diploma-IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 50
(1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen;
b. menjadi anggota dalam tim penilai;
c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
e. memperoleh gelar/ijazah lain.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(4) Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 51
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 52
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 53
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 54
Kenaikan pangkat bagi Pengembang Sistem Intelijen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pasal 56
Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pasal 57
Angka Kredit kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 58
(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1
(satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Kenaikan jenjang jabatan dari Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pengawas Intelijen Ahli Madya ditetapkan oleh PPK.
(6) Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(7) Pengembang Sistem Intelijen yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
(8) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Format keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 59
Pasal 60
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengembang Sistem Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.
(1) Kenaikan pangkat Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan serta mempertimbangkan:
a. pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun;
b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi pada pangkat maksimal dalam jenjang jabatannya tidak dapat terlaksana apabila tidak mendapatkan kenaikan jenjang jabatan fungsional 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen, sebagai berikut:
a. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Strata-I atau Diploma-IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
b. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
c. Pengembang Sistem Intelijen dengan pendidikan Doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 50
(1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen;
b. menjadi anggota dalam tim penilai;
c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
e. memperoleh gelar/ijazah lain.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
(4) Kegiatan penunjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 51
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 52
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 53
Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 54
Kenaikan pangkat bagi Pengembang Sistem Intelijen dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pasal 56
Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
Pasal 57
Angka Kredit kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 dan Pasal 56 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
b. menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
f. memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1
(satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Kenaikan jenjang jabatan dari Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(5) Kenaikan jenjang jabatan bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pengawas Intelijen Ahli Madya ditetapkan oleh PPK.
(6) Pengembang Sistem Intelijen yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
(7) Pengembang Sistem Intelijen yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
(8) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Format keputusan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 59
Pasal 60
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Pengembang Sistem Intelijen tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.
BAB Ketiga
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
f. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
g. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
h. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
(4) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BIN.
(5) Rincian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Rincian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
Uji Kompetensi terdiri atas:
a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
b. Uji Kompetensi promosi; dan
c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
Pasal 64
(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh Kepala BIN.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Pengembang Sistem Intelijen meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan kamus kompetensi teknis.
(4) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BIN.
(5) Rincian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Rincian kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Uji Kompetensi terdiri atas:
a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
b. Uji Kompetensi promosi; dan
c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.
(1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan untuk mengukur Kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen ditetapkan oleh Kepala BIN.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengembang Sistem Intelijen diikutsertakan pada pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengembang Sistem Intelijen dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
a. mempertahankan kompetensi sebagai Pengembang Sistem Intelijen (maintain rating);
b. seminar;
c. lokakarya (workshop);
d. konferensi; atau
e. pendidikan latihan lainnya.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.
(1) Pengembang Sistem Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan diluar jabatan Pengembang Sistem Intelijen;
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) Terhadap Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(5) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
Pasal 67
(1) Usulan pemberhentian dari Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(2) PPK MENETAPKAN pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(3) PRESIDEN MENETAPKAN pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama setelah menerima usulan dari Instansi Pembina.
(4) Format keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 68
(1) Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
(3) Format keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 69
Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(1) Pengembang Sistem Intelijen diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari jabatan;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada jabatan diluar jabatan Pengembang Sistem Intelijen;
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(3) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(4) Terhadap Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(5) Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
Pasal 67
(1) Usulan pemberhentian dari Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(2) PPK MENETAPKAN pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama sampai dengan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya.
(3) PRESIDEN MENETAPKAN pemberhentian Pejabat Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama setelah menerima usulan dari Instansi Pembina.
(4) Format keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
(2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen.
(3) Format keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 69
Pengembang Sistem Intelijen yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen.
BAB XV
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pengembang Sistem Intelijen dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan persetujuan dari PPK.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pengembang Sistem Intelijen dilarang rangkap jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2022
KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA,
ttd.
BUDI GUNAWAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Strata-I atau Diploma-IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian metode dan sistem intelijen di BIN paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama dan Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda.
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama atau bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB serta telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(4) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(5) Jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh PyB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
(7) Pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
(8) Dalam hal PNS memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti uji kompetensi untuk jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
(9) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
(10) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan bagi:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen; atau
b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen satu tingkat lebih tinggi.
(3) Dalam hal untuk pengembangan karier dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
(4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi direkomendasikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan bukan atas usul yang bersangkutan.
(7) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Format keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen melalui promosi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(1) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain, dilakukan melalui mekanisme:
a. PNS yang akan berpindah ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan yang diduduki pada saat diangkat sebagai pejabat fungsional;
2. salinan surat keputusan pengangkatan CPNS;
3. salinan surat keputusan pengangkatan PNS;
4. salinan surat keputusan pangkat terakhir;
5. surat pernyataan pimpinan unit yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
7. salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB;
8. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembang Sistem Intelijen paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
9. surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin, tidak sedang tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
11. salinan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
c. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi.
d. Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan fungsi di bidang pembinaan profesi Intelijen pada Instansi Pembina berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian terhadap pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) dan MENETAPKAN PAK terhadap PNS yang bersangkutan.
e. Berdasarkan penetapan PAK sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan Uji Kompetensi terhadap PNS yang bersangkutan.
f. PPK MENETAPKAN keputusan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara penyampaian usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi:
a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada PRESIDEN dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara;
b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara pada saat penjabat yang diusulkan masih menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
c. khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
(3) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama yang serumpun dan dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama lain:
a. usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama disampaikan oleh PPK kepada PRESIDEN dengan tembusan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Kepegawaian Negara; dan
b. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara bagi:
1) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum
berusia 63 (enam puluh tiga) tahun untuk perpindahan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama yang serumpun; dan 2) pejabat yang diusulkan sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun untuk perpindahan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain.
(4) Tata cara penyampaian usul pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui promosi:
a. surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya PAK bagi pejabat yang mengusulkan; dan
b. khusus bagi pejabat fungsional Ahli Madya yang diusulkan tetapi akan memasuki batas usia pensiun, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima Badan Kepegawaian Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen; dan
f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen.
(3) Pengembang Sistem Intelijen dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Badan ini.
(4) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Bagi Pengembang Sistem Intelijen yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(6) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(7) Penilaian Angka Kredit pengembangan profesi jabatan disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Pengembang Sistem Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jika terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. jika terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. jika terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. jika tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
e. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.
(9) Tata Cara Pengusulan Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagai berikut:
a. usul kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada PyB, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
1. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
3. salinan PAK terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
dan
4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB.
b. berdasarkan usul kenaikan jenjang Jabatan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK MENETAPKAN keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pengembang Sistem Intelijen melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.
(1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
d. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
e. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
f. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
g. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
h. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus);
(2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen, yaitu:
a. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
b. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
c. Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g.
(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Pengembang Sistem Intelijen dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen;
e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen; dan
f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen.
(3) Pengembang Sistem Intelijen dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan secara terpisah dari Peraturan Badan ini.
(4) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(5) Bagi Pengembang Sistem Intelijen yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya; dan
b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pengembang Sistem Intelijen Ahli Utama.
(6) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.
(7) Penilaian Angka Kredit pengembangan profesi jabatan disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(8) Pengembang Sistem Intelijen yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian sistem dan metode intelijen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jika terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. jika terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. jika terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. jika tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka
pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
e. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang.
(9) Tata Cara Pengusulan Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen sebagai berikut:
a. usul kenaikan jenjang jabatan Pengembang Sistem Intelijen disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada PyB, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:
1. keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
2. salinan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
3. salinan PAK terakhir yang dilegalisir oleh PyB;
dan
4. salinan hasil penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB.
b. berdasarkan usul kenaikan jenjang Jabatan Pengembang Sistem Intelijen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPK MENETAPKAN keputusan kenaikan jenjang jabatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. keputusan kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pengembang Sistem Intelijen melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja terkait.