PERBAN

Peraturan Badan Nomor 23-13-pbi-2021 Tahun 2021 tentang RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

PERBAN Nomor 23-13-pbi-2021 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS. 5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BUK dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa termasuk sewa- menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam-meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS dan UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil. 8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. 9. Korporasi UMKM adalah kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM yang membentuk badan usaha. 10. Perorangan Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat PBR adalah perorangan dengan batasan penghasilan tertentu per bulan. 11. Pembiayaan Inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan Bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR dalam rupiah dan valuta asing. 12. Surat Berharga Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SBPI adalah surat berharga sebagai sumber dana untuk program pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah. 13. Sertifikat Deposito Pembiayaan Inklusif yang selanjutnya disingkat SDPI adalah sertifikat deposito yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. 14. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA. 15. Bantuan Teknis adalah penyediaan program dan/atau kegiatan oleh Bank INDONESIA untuk pengembangan UMKM.

BAB II

PENGATURAN RPIM

Pasal 3

Koreksi

(1) Bank wajib melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Dalam melakukan pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. (3) Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk posisi setiap akhir bulan Juni dan Desember. (4) Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan antara hasil pengurangan nilai Pembiayaan Inklusif dengan nilai SDPI terhadap total Kredit atau Pembiayaan. (5) Kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: a. paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; b. paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan c. paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) sejak posisi akhir bulan Juni 2024. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 4

(1) Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM. (2) Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok; b. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha; c. pembelian SBPI; dan/atau d. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 5

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM; b. Korporasi UMKM; dan/atau c. PBR. (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan: a. Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan/atau b. Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan non-UMKM dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai: 1. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau 2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.

Pasal 6

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan melalui: a. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; b. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau c. kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembelian surat berharga dengan agunan atau underlying berupa Pembiayaan Inklusif; b. pembelian surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR; c. pembelian SDPI; dan/atau d. pembelian SBPI lainnya. (2) SBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Pemerintah Republik INDONESIA; b. Bank INDONESIA; c. Bank; dan/atau d. lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di INDONESIA. (3) Bank yang dapat menerbitkan SDPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria: a. memenuhi RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Inklusif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Pembiayaan Inklusif

Pasal 4

Koreksi

(1) Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM. (2) Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok; b. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha; c. pembelian SBPI; dan/atau d. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM; b. Korporasi UMKM; dan/atau c. PBR. (2) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada: a. UMKM melalui kelompok UMKM dan/atau klaster UMKM; dan/atau b. badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan. (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dengan ketentuan: a. Kredit atau Pembiayaan kepada badan usaha dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai UMKM dan/atau PBR yang menjadi pemasok, distributor, dan/atau mitra dari badan usaha tersebut; dan/atau b. Kredit atau Pembiayaan kepada pengembang perumahan non-UMKM dengan klausul dalam perjanjian Kredit atau akad Pembiayaan bahwa dana yang diterima akan disalurkan untuk membiayai: 1. proyek pembangunan rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana; dan/atau 2. pembelian rumah sederhana dan/atau rumah sangat sederhana oleh masyarakat dengan pembayaran bertahap kepada pengembang.

Pasal 6

Pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan melalui: a. bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah; b. lembaga jasa keuangan non-Bank; dan/atau c. kerja sama pendanaan dengan badan layanan umum dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan mengelola dana Bank untuk Pembiayaan Inklusif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Pembiayaan Inklusif melalui pembelian SBPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembelian surat berharga dengan agunan atau underlying berupa Pembiayaan Inklusif; b. pembelian surat berharga dengan komitmen penggunaan dana untuk Pembiayaan Inklusif dan/atau program pengembangan UMKM dan PBR; c. pembelian SDPI; dan/atau d. pembelian SBPI lainnya. (2) SBPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Pemerintah Republik INDONESIA; b. Bank INDONESIA; c. Bank; dan/atau d. lembaga dan/atau badan usaha yang memiliki program atau proyek pengembangan UMKM, PBR, dan/atau Pembiayaan Inklusif di INDONESIA. (3) Bank yang dapat menerbitkan SDPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria: a. memenuhi RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan b. rasio Kredit bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5% (lima persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Inklusif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB III

SUMBER DATA DAN LAPORAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan Bank kepada Bank INDONESIA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan bulanan bank umum; b. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; c. laporan bank umum terintegrasi; dan/atau d. laporan lain yang ditetapkan Bank INDONESIA. (3) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank INDONESIA mengenai laporan. (4) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal diperlukan Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada Bank INDONESIA. (5) Penyampaian laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara luring. (6) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan lain yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib menyampaikan koreksi atas laporan lain secara luring. (7) Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. (8) Penyampaian laporan lain secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pertama kali untuk posisi akhir bulan Juni 2022.

Pasal 10

Perubahan dan penghentian kewajiban penyampaian laporan lain diinformasikan oleh Bank INDONESIA kepada Bank.

Pasal 11

(1) Bank wajib menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan koreksi atas laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya. (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan lain dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bank INDONESIA. (3) Dalam hal Bank mengalami keadaan kahar, Bank INDONESIA dapat: a. memberikan kelonggaran penyampaian batas waktu penyampaian laporan lain dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. menggunakan data Bank posisi akhir bulan terkini; dan/atau c. MENETAPKAN mekanisme penyampaian laporan lain dan/atau informasi lainnya.

Pasal 12

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dalam hal laporan lain dan/atau koreksi laporan lain diterima Bank INDONESIA dalam periode keterlambatan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan lain dalam hal Bank INDONESIA belum menerima laporan lain sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan lain diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PEMENUHAN RPIM BAGI BANK YANG MELAKUKAN LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku pula bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar berupa: a. penggabungan atau peleburan; b. perubahan kegiatan usaha; c. pemisahan UUS dari BUK; d. integrasi kantor cabang bank luar negeri; dan/atau e. konversi dari kantor cabang bank luar negeri; (2) Bagi BUK atau BUS hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemenuhan RPIM dilaksanakan dengan ketentuan: a. bagi BUK hasil penggabungan atau peleburan dari BUK dan BUK dilakukan sejak berlakunya izin penggabungan atau peleburan; b. bagi BUS hasil penggabungan atau peleburan dari BUS dan BUS dilakukan sejak berlakunya izin penggabungan atau peleburan; dan c. bagi BUS hasil penggabungan atau peleburan dari BUK dan BUS dilakukan 1 (satu) tahun sejak berlakunya izin penggabungan atau peleburan. (3) Bagi BUS yang berasal dari BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemenuhan RPIM dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak didapatkannya izin perubahan kegiatan usaha. (4) Bagi BUS baru hasil pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemenuhan RPIM dilaksanakan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. (5) Bagi kantor cabang bank luar negeri yang melakukan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemenuhan RPIM dilaksanakan dengan ketentuan: a. bagi BUK hasil integrasi kantor cabang bank luar negeri dan BUK, dilakukan sejak berlakunya izin integrasi; dan b. bagi BUS hasil integrasi kantor cabang bank luar negeri dan BUS, dilakukan 1 (satu) tahun sejak berlakunya izin integrasi. (6) Bagi bank hasil konversi dari kantor cabang bank luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemenuhan RPIM dilaksanakan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 16

Bagi Bank yang baru berdiri, pemenuhan RPIM dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

Pasal 17

Penghentian atas kewajiban pemenuhan RPIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi: a. UUS yang dialihkan hak dan kewajibannya kepada BUS yang telah ada, terhitung sejak berlakunya persetujuan pemisahan UUS dari BUK; b. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan integrasi, terhitung sejak berlakunya izin integrasi; c. kantor cabang bank luar negeri yang melakukan konversi, terhitung sejak disetujuinya izin konversi; dan d. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BUK atau BUS, terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan pencabutan izin usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan RPIM bagi Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 24

Koreksi

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sejak posisi akhir bulan Juni 2023 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar. (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. (4) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan nilai kekurangan RPIM. (5) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 25

Bank INDONESIA dapat mengecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) terhadap: a. BUK yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit dan/atau penghimpunan dana; b. BUS atau UUS yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; c. BUK atau BUS dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus; dan d. bank perantara.

Pasal 26

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan lain dan/atau koreksi laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. (2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan lain.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan pengecualian pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Peraturan Badan Nomor 23-13-pbi-2021 Tahun 2021 tentang RASIO PEMBIAYAAN INKLUSIF MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29