PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan. 3. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh. 4. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Aceh. 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain. 6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan/desa atau nama lain. 7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. 8. Pengawas Pemilihan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. 9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan. 10. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan. 11. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemilihan. 12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain. 13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. 14. Peserta Pemilihan adalah calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 15. Pengawasan adalah segala upaya untuk melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. 17. Penindakan adalah mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan maupun sengketa Pemilihan. 18. Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 19. Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan oleh warga negara INDONESIA yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan.

BAB II

PELAKSANA DAN LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Bawaslu Provinsi melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi: a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan gubernur dan wakil gubernur; c. proses penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur; e. pelaksanaan kampanye; f. pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya; g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; h. seluruh proses penghitungan suara; i. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; j. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; k. proses penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur; l. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan m. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi. (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi melakukan Pengawasan terhadap: a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; b. pelaporan dana kampanye; c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah provinsi berdasarkan penugasan Bawaslu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi: a. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; d. proses penetapan calon; e. pelaksanaan kampanye; f. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; g. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; h. pelaksanaan pengawasan pendaftaran Pemilih; i. pengendalian pengawasan seluruh proses penghitungan suara; j. penyampaian surat suara dari tingkat tempat pemungutan suara sampai ke PPK; k. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; l. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; m. proses pelaksanaan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota; n. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; dan o. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota. (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap: a. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; b. pelaporan dana kampanye; c. sistem informasi tahapan Pemilihan; dan d. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah kabupaten/kota berdasarkan penugasan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1) Panwaslu Kecamatan melaksanakan Pengawasan terhadap: a. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; b. pelaksanaan kampanye; c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; d. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan; e. penyampaian surat suara dari tempat pemungutan suara sampai ke PPK; f. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh tempat pemungutan suara; g. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; h. penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan i. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan. (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan terhadap: a. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari hasil rekapitulasi di seluruh PPS; b. pergerakan berita acara rekapitulasi hasil dari tingkat PPK sampai ke KPU Kabupaten/Kota; dan c. lingkup Pengawasan lainnya di wilayah kecamatan berdasarkan penugasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Panwaslu Kelurahan/Desa melaksanakan Pengawasan terhadap: a. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. pelaksanaan kampanye; c. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; d. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara; e. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara; f. pengumuman hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara yang ditempelkan di sekretariat PPS; g. penyampaian surat suara dari tempat pemungutan suara sampai ke PPK; h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan; dan i. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan. (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya di wilayah kelurahan/desa berdasarkan penugasan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengawas TPS melaksanakan Pengawasan terhadap: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara. (2) Selain melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas TPS melakukan Pengawasan terhadap lingkup pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Panwaslu Kecamatan dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 8

Koreksi

Bawaslu dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: a. penyusunan standar tata laksana Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; b. penyusunan rencana Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara nasional; c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan; d. penerimaan dan tindak lanjut Laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; e. penanganan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya; f. pelaksanaan supervisi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan di semua tingkatan; g. pengoordinasian dan pemantauan tahapan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; h. penerimaan laporan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; i. fasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; j. pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan; k. pembinaan terhadap Pengawas Pemilihan di semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilihan; l. evaluasi pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; m. pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan; n. publikasi hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; o. penguatan pengawasan partisipatif; p. pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum; q. pelaporan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan r. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: a. penyusunan rencana Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi; b. supervisi terhadap perencanaan Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; c. pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah provinsi; d. penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah provinsi; e. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota; f. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; g. pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; h. evaluasi pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; i. pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan; j. publikasi hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; k. penguatan Pengawasan partisipatif; l. pelaporan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat provinsi ke Bawaslu; dan m. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: a. penyusunan rencana Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota; b. supervisi terhadap perencanaan Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan; c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota; d. Penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota; e. supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan; f. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; g. pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan; h. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan; i. pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan; j. publikasi hasil Pengawasan; k. penguatan Pengawasan partisipatif; l. pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang; dan m. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan: a. pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; b. Pencegahan dan Penindakan pelanggaran Pemilihan di wilayah kecamatan; c. pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; d. pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; e. evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS; f. pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan; g. pelaporan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang; dan h. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Bawaslu dalam melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menyusun perencanaan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyusunan kalender Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; b. penyiapan kebutuhan alat kerja; dan c. penyusunan Peraturan Bawaslu, pedoman, atau petunjuk teknis mengenai Pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 13

(1) Pengawas Pemilihan dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan melakukan kegiatan: a. pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan b. evaluasi dan laporan. (2) Pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: 1. pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan; b. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran; c. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan; d. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan e. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan. (3) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: a. mendatangi lokasi; b. meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau c. melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 14

(1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b dilengkapi dengan tanda pengenal dan alat perlengkapan Pengawasan. (2) Alat perlengkapan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. pedoman Pengawasan; b. alat kerja; dan c. alat dokumentasi.

Pasal 15

(1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran. (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan. (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan. (5) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi sengketa Pemilihan, Pengawas Pemilihan melakukan pencatatan sebagai potensi sengketa Pemilihan. (6) Formulir Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) untuk disampaikan pada rapat pleno dengan disertai: a. uraian kejadian; b. uraian hasil Pengawasan; c. surat atau dokumen; d. foto dan/atau video; e. dokumen elektronik; dan/atau f. bukti lainnya. (7) Dalam hal berdasarkan hasil rapat pleno ditemukan unsur pelanggaran, rapat pleno MEMUTUSKAN hasil Pengawasan sebagai Temuan. (8) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara. (9) Pengawas Pemilihan menindaklanjuti hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran Pemilihan.

Pasal 16

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan membagi tugas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilu.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Mekanisme Pengawasan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 175), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2024 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Œ RAHMAT BAGJA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILIHAN NOMOR: …/LHP/PM … /…/202… I. Data Pengawas Pemilihan a. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : …………………………………... b. Jabatan : …………………………………… c. Nomor Surat Perintah Tugas : …………………………………… d. Alamat : …………………………………… II. Jenis dan Tahapan Pemilihan yang diawasi a. Jenis Pemilihan : …………………………………………… b. Tahapan Pemilhan : …………………………………………… III. Kegiatan Pengawasan Kegiatan a. Bentuk : …………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………… d. Waktu dan Tempat : …………………………………………… IV. Uraian Singkat Hasil Pengawasan ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… V. Informasi Dugaan Pelanggaran 1. Peristiwa a. Peristiwa : ………………………………………………………. b. Tempat Kejadian : ………………………...……………………………. c. Waktu Kejadian : …………………………...…………………………. d. Pelaku : ………………………...……………………………. e. Alamat : ………………………………………………………. 2. Pasal yang diduga dilanggar …………………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………......... 3. Saksi-saksi a. Nama : ……………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………. b. Nama : ……………………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………………. 4. Bukti a. …………………………………………………………………………………... b. …………………………………………………………………………………… c. …………………………………………………………………………………… 5. Uraian singkat dugaan pelanggaran Pemilihan ….……………………………………………………………………………………… …..…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Jenis dugaan Pelanggaran …………………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………......... 7. Fakta dan Keterangan ….….……………………………………………………………………………….... 8. Analisa ….….………………………………………………………………………………… 9. Tindak Lanjut …………………………………………………………………………………......... VI. Informasi Potensi Sengketa Pemilihan 1. Peristiwa a. Peserta Pemilihan : …………………………………………………………. b. Tempat kejadian : ……………………………………......………………. c. Waktu kejadian : …………………..……………………………………. 2. Objek Sengketa a. Bentuk objek sengketa : ……………………………………………. b. Identitas objek sengketa : ……………………………………………. c. Hari/tanggal dikeluarkan : ……………………………………………. d. Kerugian langsung : ……………………………………………. 3. Uraian singkat potensi sengketa Pemilihan …………………………………………….…………………………………………… .………………………..…………………….………………………………………… ….………………………..…………………….……………………………………… …….……………..……………………………….…………………………………… ……….………………………………………………………………………………… …………,…………, 20….. Pengawas Pemilihan ……………………………… Ketua/Anggota Pengawas Pemilihan KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAHMAT BAGJA

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25