PERBAN

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

PERBAN Nomor 14 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kedelai adalah hasil tanaman kedelai (glycine max-merr) berupa biji kering yang telah dilepaskan dari kulit polong, dibersihkan dan dikeringkan yang digunakan untuk bahan baku tempe, tahu, dan keperluan lainnya. 2. Cadangan Kedelai Pemerintah yang selanjutnya disingkat CKP adalah persediaan kedelai yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah. 3. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Kedelai oleh Pemerintah di tingkat produsen yang ditetapkan menjadi CKP. 4. Rapat Koordinasi adalah rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga. 5. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. 6. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. 9. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya. 10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB III

PENYELENGARAAN CKP

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan CKP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CKP paling sedikit meliputi: a. target sasaran penyaluran CKP; dan b. target pengadaan CKP. (2) Target sasaran penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk stabilisasi harga Kedelai. (3) Target pengadaan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari volume: a. pengadaan dalam negeri; dan/atau b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penyelenggaraan CKP meliputi: a. pengadaan; b. pengelolaan; dan c. penyaluran. (2) Penyelenggaraan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG.

Pasal 6

Pengadaan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Kedelai yang ditetapkan sebagai CKP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

(1) Pembelian Kedelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diutamakan melalui: a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan. (2) Pembelian produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan HPP. (3) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan. (4) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan harga Kedelai komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

(1) Dalam hal rata-rata harga Kedelai di tingkat konsumen pada wilayah setempat di atas HPP, Perum BULOG dapat diberikan fleksibilitas harga pembelian Kedelai dengan jangka waktu tertentu. (2) Besaran fleksibilitas harga pembelian Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu pemberian fleksibilitas ditetapkan dengan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. closed loop; b. contract farming; dan c. kemitraan.

Pasal 10

(1) Dalam hal pengadaan CKP dari dalam negeri tidak mencukupi untuk: a. pemenuhan cadangan; b. menjaga stabilitas harga Kedelai dalam negeri; dan/atau c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya, dapat dilakukan pengadaan CKP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri. (2) Jumlah dan waktu pengadaan CKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Pengadaan CKP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi: a. penyimpanan; b. pemeliharaan; c. pemerataan stok antarwilayah; d. pengolahan; dan/atau e. pelepasan stok atas Kedelai yang ditetapkan sebagai CKP.

Pasal 12

(1) Pengelolaan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CKP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu. (2) Pengelolaan CKP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui mekanisme: a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk. (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjaga stock level melalui: a. penyimpanan; b. perawatan; dan c. penyebaran stok, sesuai rencana penyaluran. (4) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan target sasaran penyaluran CKP sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

Pasal 13

CKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan CKP.

Pasal 14

(1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling singkat 3 (tiga) bulan. (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai CKP disimpan di gudang Perum BULOG. (3) CKP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a minimal memenuhi kriteria: a. tumbuhnya kapang; b. kondisi sebagian biji berdebu, rusak, atau berbau apek; dan c. munculnya serangga hama Gudang.

Pasal 15

(1) CKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CKP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. masa simpan; dan b. kondisi mutu CKP. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG. (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) MENETAPKAN pelepasan CKP.

Pasal 16

(1) CKP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan. (2) Perum BULOG menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai: a. penyebab Keadaan Kahar; dan b. kuantum stok CKP yang dilakukan pelepasan. (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MENETAPKAN pelepasan CKP.

Pasal 17

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Pasal 18

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mempertahankan mutu CKP. (2) Pengolahan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan memperbaiki mutu Kedelai sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CKP. (3) Pengolahan CKP dapat dilakukan untuk menjadi pakan ternak baik oleh Perum BULOG secara mandiri maupun bekerja sama dengan industri pakan ternak untuk menjadi pakan ternak. (4) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CKP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas CKP yang ditukar. (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan pemerintah.

Pasal 19

(1) Dalam rangka menjaga jumlah CKP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG wajib melakukan pengadaan Kedelai untuk menganti CKP yang telah dilakukan pelepasan. (2) Pengadaan Kedelai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelepasan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi: a. kuantum stok CKP yang dilakukan pelepasan; dan/atau b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Pasal 21

(1) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk stabilisasi harga Kedelai. (2) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. operasi pasar umum; atau b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu. (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan atau harga eceran tertinggi. (4) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga tertinggi penjualan Kedelai di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (5) Penyaluran CKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi.

Pasal 22

Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penjualan CKP di pasar eceran dengan mengacu pada harga eceran tertinggi kepada masyarakat umum.

Pasal 23

(1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi. (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CKP langsung kepada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Kedua

Pengadaan

Pasal 6

Koreksi

Pengadaan CKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi: a. pembelian Kedelai yang ditetapkan sebagai CKP; dan b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme: a. closed loop; b. contract farming; dan c. kemitraan.

Pasal 10

BAB Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

CKP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat: a. penyimpanan; atau b. Keadaan Kahar, dapat dilakukan pelepasan CKP.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui: a. penjualan; b. pengolahan; c. penukaran; dan/atau d. hibah.

Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28