KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KEPPRES Nomor 77 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 2

Komisi Perlindungan Anak INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

BAB II

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua; b. 2 (dua) orang Wakil Ketua; c. 1 (satu) orang Sekretaris; d. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 5

Koreksi

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari unsur : a. pemerintah; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. organisasi sosial; e. organisasi kemasyarakatan; f. organisasi profesi; g. lembaga swadaya masyarakat; h. dunia usaha; dan i. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Pasal 6

(1) Pengisian jabatan dalam susunan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipilih dan dilaksanakan sendiri oleh para anggota Komisi Perlindungan Anak INDONESIA. (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dibantu oleh Sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat, yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Perlindungan Anak INDONESIA. (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh satu unit kerja yang berada di lingkungan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 8

(1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dapat membentuk kelompok kerja. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.

Pasal 9

(1) Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dapat membentuk Perwakilan di Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Koreksi

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA diangkat dan diberhentikan oleh setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Pasal 11

Koreksi

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

(1) Untuk pertama kali, keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA diusulkan kepada oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial. (2) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial dalam memilih keanggotaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Tim Seleksi. (3) Pengusulan keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA kepada untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak INDONESIA. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Jumlah calon keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA yang diusulkan sebanyak 18 (delapan belas) orang. (6) dapat menolak keanggotaan yang diusulkan apabila tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil duduk dalam keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA sebagai unsur Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak- hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak INDONESIA yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20