KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999

KEPPRES Nomor 6 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Keputusan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelenggara pemilihan umum yang independen dan non-partisan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2000 tenatng Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota. 3. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. 4. Calon adalah calon yang diusulkan untuk mengisi keanggotaan DPRD. 5. Partai Politik yang selanjutnya disingkat Parpol adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1999. 6. Pimpinan Parpol di Daerah adalah Pengurus Parpol di Daerah, yaitu Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPD, DPW dan DPC atau sebutan lainnya yang sejenis di Propinsi dan Kabupaten/Kota. 7. Panitia Pengisian Keanggotaan DPRD yang selanjutnya disebut PPK DPRD adalah Panitia yang menyelenggarakan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota. 8. Daftar Calon Tambahan adalah daftar nama-nama calon anggota DPRD yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagai tambahan pada DCT Pemilihan Umum 1999. 9. Daftar … 9. Daftar Calon Sementara Baru yang selanjutnya disebut DCSB adalah daftar nama-nama calon yang disusun oleh PPK DPRD berdasarkan nama-nama calon DPRD yang tercantum dalam DCT Pemilihan Umum 1999 dan atau ditambah calon tambahan yang diajukan oleh Pimpinan Parpol. 10. Daftar Calon Tetap Baru yang selanjutnya disebut DCTB adalah daftar calon tetap anggota DPRD yang ditetapkan oleh PPK DPRD dari DCSB yang telah lulus seleksi. 11. Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA (ABRI) adalah Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut TNI/POLRI. 12. Propinsi dan Kabupaten induk adalah Propinsi dan Kabupaten yang belum dimekarkan sebelum berlangsungnya Pemilihan Umum 1999. 13. Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk adalah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum 1999. 14. Panitia Pengawas adalah Panitia yang mengawasi pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRD. 15. Independen dan non-partisan adalah bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. BAB II …

BAB III

PENGISIAN KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN CALON

Pasal 4

Koreksi

(1) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi kurdi yang pindah dari DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, serta perimbangan jumlah kursi yang belum terbagi. (2) Jumlah kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi berdasarkan perimbangan perolehan suara Parpol hasil Pemilihan Umum 1999. (3) Pengisian kursi anggota DPRD yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan Parpol di Propinsi atau di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk kepada PPK DPRD. (4) Apabila di Propinsi dan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk belum terdapat kepengurusan Parpol, pengisian keanggotaan DPRD diusulkan oleh Pimpinan Parpol di Propinsi dan di Kabupaten/Kota induk. (5) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat TNI/POLRI, diusulkan oleh Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk kepada PPK DPRD. Pasal 5 …

Pasal 5

(1) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten induk sebagai akibat dari pindahnya anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaksanakan dengan berpedoman pada pola/tata cara penggantian antar waktu anggota DPRD, dengan tetap menurut jumlah dan komposisi perolehan kursi anggota parpol sebelum dipindahkan. (2) Pengisian calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan Parpol dari DCT DPRD Propinsi yang mewakili Kabupaten/Kota dan DCT DPRD Kabupaten/Kota yang mewakili Kecamatan, berdasarkan perolehan suara terbanyak yang diperoleh Parpol yang bersangkutan dengan ketentuan mengutamakan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang belum terwakili secara proporsional. (3) Pengisian calon anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten yang diangkat dari TNI/POLRI, diusulkan oleh Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk kepada PPK DPRD.

Pasal 6

Proses pemindahan anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota induk yang pindah menjadi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diajukan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang erwenang meresmukan pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 7

(1) Calon yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud … dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diambil dari DCT DPRD I/II Pemilihan Umum 1999 di Propinsi atau Kabupaten induk yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol yang bersangkutan. (2) Apabila DCT pada Pemilihan Umum 1999 tidak mencukupi, Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, mengusulkan calon tambahan yang berasal dari Propinsi dan Kabupaten/Kota/Kecamatan yang diwakili. (3) Jumlah calon yang diusulkan oleh Pimpinan Parpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota. (4) Nama-nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Pimpinan Parpol.

Pasal 8

(1) Calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diperlukan kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu : a. Pernyataan tentang Daftar Kekayaan Pribadi; b. Bertempat tinggal di Daerah Propinsi bagi calon anggota DPRD Propinsi dan di Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; c. Pernyataan … c. Pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang dipilih dari Parpol dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon, dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; b. Surat Keterangan Syarat-syarat Calon, yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Parpol yang bersangkutan; c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; d. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribasi Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; e. Daftar Riwayat Hidup Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; f. Surat Keterangan Nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya, yang dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan; g. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon, yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); h. Surat … h. Surat Pernyataan tidak Merangkap Jabatan, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; i. Pasphoto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. (2) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang diangkat dari TNI/POLRI sesuai dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari ABRI.

BAB Kedua

Persyaratan calon

Pasal 8

Koreksi

(1) Calon anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diperlukan kelengkapan persyaratan lainnya, yaitu : a. Pernyataan tentang Daftar Kekayaan Pribadi; b. Bertempat tinggal di Daerah Propinsi bagi calon anggota DPRD Propinsi dan di Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; c. Pernyataan … c. Pernyataan tentang tidak akan merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang dipilih dari Parpol dibuktikan dengan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan mengenai diri calon sebagai berikut : a. Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon, dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; b. Surat Keterangan Syarat-syarat Calon, yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Parpol yang bersangkutan; c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar 1945, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; d. Surat Pernyataan Daftar Kekayaan Pribasi Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; e. Daftar Riwayat Hidup Calon, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; f. Surat Keterangan Nyata-nyata Tidak Sedang Terganggu Jiwa/Ingatannya, yang dibuat oleh dokter umum/dokter ahli penyakit jiwa dalam bentuk Surat Keterangan Kesehatan; g. Surat Keterangan Bertempat Tinggal Calon, yang dibuat oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan atau dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); h. Surat … h. Surat Pernyataan tidak Merangkap Jabatan, yang dibuat oleh calon dan diketahui oleh Pimpinan Parpol yang bersangkutan; i. Pasphoto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar. (2) Pemenuhan syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi calon yang diangkat dari TNI/POLRI sesuai dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari ABRI.

BAB IV

PENYELENGGARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 10

Koreksi

KPU memimpin penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten induk dan yang baru dibentuk.

Pasal 11

Koreksi

KPU membentuk PPK DPRD pada masing-masing ibukota Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk untuk melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD.

Pasal 12

(1) PPK DPRD terdiri dari tokoh masyarakat yang independen dan non- partisan yang bertempat tinggal di masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Calon … (2) Calon anggota PPK DPRD ditetapkan menjadi anggota PPK DPRD oleh KPU. (3) Sebelum menjalankan tugasnya anggota PPK DPRD mengucapkan sumpah/janji dihadapan Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Anggota PPK DPRD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. Sehat jasmanai dan rohani; c. Berhak memilih dan dipilih; d. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan; e. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil; f. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu, dan kemampuan kepemimpinan; g. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik; h. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan Pegawai Negeri.

Pasal 14

Masa kerja PPK DPRD berakhir selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggota DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

PPK DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing berjumlah 5 (lima) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang Anggota. Bagian …

Pasal 16

PPK DPRD bertugas : a. MENETAPKAN jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Parpol di DPRD Propinsi yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh PPD I pada Pemilihan Umum 1999 untuk Kabupaten-kabupaten di Propinsi yang baru dibentuk; b. MENETAPKAN jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol di DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh PPD II pada Pemilihan Umum 1999 untuk Kecamatan-kecamatan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk; c. MENETAPKAN bilangan pembagi pemilihan berdasarkan jumlah suara yang sah dibagi jumlah kursi yang dipilih; d. Menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCSB; e. Menampung dan menindak lanjuti keberatan masyarakat terhadap DCSB; f. Menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCTB; g. MENETAPKAN dan menyampaikan nama calon terpilih.

Pasal 17

(1) PPK DPRD setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Pimpinan Parpol yang nama-namanya diambilkan dari DCT Pemilihan Umum 1999 maupun nama calon baru, menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCSB untuk Daerah yang bersangkutan. (2) Penetapan … (2) Penetapan DSCB dilakukan dalam rapat PPK DPRD yang dihadiri Panitia Pengawas dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota PPK DPRD. (3) DCSB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan. (4) Pengumuman DCSB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.

Pasal 18

(1) DCSB yang telah mendapatkan tanggapan masyarakat, diperiksa dan diverifikasi oleh PPK DPRD. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terdapat nama-nama calon yang dipermasalahkan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pimpinan Parpol yang mengajukan untuk memperoleh klarifikasi. (3) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian akhir diserahkan kepada Panitia Pengawas. (4) Keputusan panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

Hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan dan penetapan DCTB. Pasal 20 …

Pasal 20

(1) Penyusunan DCTB calon anggota dari Parpol, sesuai dengan nama- nama yang diterima dari Pimpinan Parpol di Daerah yang bersangkutan, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol masing-masing dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Penetapan DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu rapat PPK DPRD yang dihadiri oleh Panitia Pengawas dengan mencantumkan tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota PPK DPRD pada DCTB. (3) Pengumuman DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.

Pasal 21

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPK DPRD masing-masing dengan mengambil nama-nama yang terdapat dalam DCTB sesuai dengan nomor urut. (2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD Propinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna mendapat peresmian. (3) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD … DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur guna mendapat peresmian.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya PPK DPRD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. (2) Sekretariat PPK DPRD Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi yang baru dibentuk. (3) Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.

Pasal 23

(1) Kepala Sekretariat PPK DPRD Propinsi dijabat oleh Pejabat yang berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Gubernur. (2) Kepala Sekretariat PPK DPRD Kabupaten/Kota dijabat oleh Pejabat yang berpengalaman dibidang administrasi Pemilihan Umum dan diangkat oleh Bupati/Walikota. (3) Staf Sekretariat PPK DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dari aparat Pemerintah terkait dengan jumlah anggota sebanyak- banyaknya 12 (dua belas) orang. Pasal 24 …

Pasal 24

(1) Sekretariat PPK DPRD bertugas : a. memfasilitasi pelaksanaan tugas PPK DPRD; b. membantu PPK DPRD dalam melakukan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pemenuhan syarat calon anggota DPRD; c. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat secara teknis operasional bertanggungjawab kepada PPK DPRD dn secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Pejabat yang mengangkat.

BAB Ketiga

Tugas Panitia

Pasal 16

Koreksi

PPK DPRD bertugas : a. MENETAPKAN jumlah kursi yang diperoleh masing-masing Parpol di DPRD Propinsi yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh PPD I pada Pemilihan Umum 1999 untuk Kabupaten-kabupaten di Propinsi yang baru dibentuk; b. MENETAPKAN jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol di DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk berdasarkan jumlah perolehan suara yang telah ditetapkan oleh PPD II pada Pemilihan Umum 1999 untuk Kecamatan-kecamatan di Kabupaten/Kota yang baru dibentuk; c. MENETAPKAN bilangan pembagi pemilihan berdasarkan jumlah suara yang sah dibagi jumlah kursi yang dipilih; d. Menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCSB; e. Menampung dan menindak lanjuti keberatan masyarakat terhadap DCSB; f. Menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCTB; g. MENETAPKAN dan menyampaikan nama calon terpilih.

Pasal 17

(1) PPK DPRD setelah menerima pengajuan calon yang disampaikan oleh Pimpinan Parpol yang nama-namanya diambilkan dari DCT Pemilihan Umum 1999 maupun nama calon baru, menyusun, MENETAPKAN dan mengumumkan DCSB untuk Daerah yang bersangkutan. (2) Penetapan … (2) Penetapan DSCB dilakukan dalam rapat PPK DPRD yang dihadiri Panitia Pengawas dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota PPK DPRD. (3) DCSB yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh tanggapan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diumumkan. (4) Pengumuman DCSB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.

Pasal 18

(1) DCSB yang telah mendapatkan tanggapan masyarakat, diperiksa dan diverifikasi oleh PPK DPRD. (2) Apabila dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terdapat nama-nama calon yang dipermasalahkan oleh masyarakat, dikonsultasikan dengan Pimpinan Parpol yang mengajukan untuk memperoleh klarifikasi. (3) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian akhir diserahkan kepada Panitia Pengawas. (4) Keputusan panitia Pengawas bersifat final dan mengikat.

Pasal 19

Hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan dan penetapan DCTB. Pasal 20 …

Pasal 20

(1) Penyusunan DCTB calon anggota dari Parpol, sesuai dengan nama- nama yang diterima dari Pimpinan Parpol di Daerah yang bersangkutan, yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Parpol masing-masing dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan dan verifikasi DCSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Penetapan DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam suatu rapat PPK DPRD yang dihadiri oleh Panitia Pengawas dengan mencantumkan tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota PPK DPRD pada DCTB. (3) Pengumuman DCTB calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat umum atau tempat-tempat yang dapat dilihat orang banyak.

Pasal 21

(1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPK DPRD masing-masing dengan mengambil nama-nama yang terdapat dalam DCTB sesuai dengan nomor urut. (2) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD Propinsi kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah guna mendapat peresmian. (3) Nama-nama calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh PPK DPRD … DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur guna mendapat peresmian.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BARU DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

Pasal 31

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35