KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPPRES Nomor 54 Tahun 2003

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 2

(1) KPU berkedudukan di Ibukota Negara. (2) KPU Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi. (3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 3

BAB Kedua

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 3

Koreksi

Pengambilan keputusan atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Pleno yang merupakan forum tertinggi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas: a.KPU; b.KPU Provinsi; dan c.KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU. (3) KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi. (4) KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU.

Pasal 5

(1) KPU terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua dan para anggota. (2) KPU dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota. (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota. (4) KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota. (5) KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota.

Pasal 6

(1) Ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas: a. memimpin rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU; b. bertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; d. menandatangani seluruh keputusan KPU. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggungjawab kepada Pleno.

Pasal 7

(1) Ketua KPU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KPU. (2) Ketua KPU dapat memberikan tugas tertentu kepada Wakil Ketua.

Pasal 8

(1) KPU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu serta melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada PRESIDEN dan DPR. (2) KPU Provinsi melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaran Pemilu dan mempertangungjawabkan kepada KPU serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Gubernur. (3) KPU Kabupaten/Kota melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan mempertangungjawabkan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati/Walikota. (4) KPU Provinsi melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Gubernur. (5) KPU Kabupaten/Kota melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Bupati/Walikota.

Pasal 9

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

BAB II

SEKRETARIAT JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

Koreksi

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara. (2) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KPU. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

Pasal 12

(1) Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. (2) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Provinsi secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Provinsi.

Pasal 13

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. (2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan program dan anggaran pemilu; b. pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; c. pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan; d. perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum; e. pembinaan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum; f. pengelolaan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pemilu; g. pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum; h. penyusunan kerjasama antar lembaga; i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.

Pasal 16

(1) Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. (2) Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian. (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak- banyaknya terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 17

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 18

Eselon jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut: a.Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ia; b.Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ib; c.Kepala Biro dan Sekretaris KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIa; d.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIIa; e.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Jabatan Eselon IVa.

Pasal 19

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB ketiga

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

BAB III

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23