Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

PP Nomor 17 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KECAMATAN

Article 2

Article 10

Correction

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB 1

Article 3

Article 4

BAB 2

Article 4

Article 5

BAB 3

Article 5

Article 6

BAB 4

Article 6

Article 7

BAB 5

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB Kelima

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Keenam

Article 13

BAB Ketujuh

Article 14

BAB Kedelapan

Article 15

Article 16

BAB Kesembilan

Article 17

BAB III

Article 18

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB 1

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 21

BAB 3

Article 21

Article 22

BAB 4

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

BAB Keempat

Article 24