PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

PERPRES Nomor 4 Tahun 2008

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

UMUM

Article 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. 2. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Agama.

Article 2

BAB III

ORGANISASI

Article 5

Correction

Susunan organisasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri dari: a. Ketua; b. Dewan Pengawas; dan c. Dewan Pelaksana.

Article 6

Correction

Badan Pengelola Dana Abadi Umat diketuai oleh Menteri, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 7

(1) Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas: a. memimpin dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat setiap tahun kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Penetapan kebijakan umum oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas usul Dewan Pengawas.

Article 8

Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Article 9

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. menyusun rancangan kebijakan umum Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. menyusun sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat; c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana; d. melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut bidang keuangan, Dewan Pengawas dapat menggunakan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan tenaga auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article 10

Dewan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Article 11

(1) Dewan Pelaksana mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi umat yang meliputi kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan lain sesuai dengan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat; c. menyiapkan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat; d. melaksanakan penilaian kelayakan usul pemanfaatan Dana Abadi Umat; e. menyelenggarakan usaha produktif dalam rangka pemanfaatan Dana Abadi Umat; f. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional; g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjalin kerjasama dengan lembaga lain. (2) Dewan Pelaksana menyampaikan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

Article 12

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dibantu oleh sebuah sekretariat, yang secara administratif berada di bawah Dewan Pelaksana. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih profesional, di lingkungan Sekretariat dapat diangkat tenaga profesional dan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional dan administrasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Article 13

Correction

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

Article 14

Correction

(1) Keanggotaan Dewan Pelaksana berasal dari unsur Pemerintah. (2) Jumlah anggota Dewan Pelaksana sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pelaksana dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

Article 15

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat merupakan tokoh masyarakat dan/atau orang yang mewakili lembaga/organisasi Islam. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan mewakili instansi Pemerintah terkait, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi terkait kepada Menteri. (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional di lingkungan instansi Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewah Pelaksana yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article 16

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Article 17

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana oleh Menteri kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Article 19

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana untuk periode selanjutnya disampaikan Menteri kepada PRESIDEN sekurang- kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana periode sebelumnya berakhir.

Article 20

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Article 21

(l) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berhenti sebelum berakhir masa kerjanya dapat dilakukan penggantian antar waktu. (2) Ketentuan mengenai penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

BAB VII

Article 27

BAB VIII

Article 28

BAB IX

Article 29

Article 30

Article 31