PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

PERPRES Nomor 17 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Ketiga

Deputi Bidang Persidangan

Article 10

(1) Deputi Bidang Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Deputi Bidang Persidangan dipimpin oleh Deputi.

Article 11

Deputi Bidang Persidangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputi Bidang Persidangan; b. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Persidangan; c. pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; d. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; e. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan UNDANG-UNDANG; f. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA; j. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan k. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 13

(1) Deputi Bidang Persidangan terdiri atas Biro dan/atau Pusat. (2) Biro dan/atau Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima). (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi teknis persidangan dan/atau kesekretariatan pimpinan. (4) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja yang menangani fungsi dukungan keahlian.

Article 14

(1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alat kelengkapan dan/atau jumlah Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Article 15

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang dan Subbagian Tata Usaha. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang dan/atau kelompok jabatan fungsional.

BAB III

STAF KHUSUS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Article 20

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Article 21

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sesuai dengan penugasannya.

Article 22

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 23

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Tata kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Article 24

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Article 25

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA yang bersangkutan. (2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.

Article 26

Hak keuangan bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diberikan paling banyak setingkat dengan jabatan Eselon I.b. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Article 27

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

BAB Kesatu

Kedudukan

Article 20

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, dapat diangkat Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA.

Article 21

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan melaksanakan tugas tertentu sesuai penugasan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal. (2) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus untuk Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dan paling banyak 2 (dua) orang Staf Khusus untuk masing-masing Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA. (3) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sesuai dengan penugasannya.

Article 22

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Article 23

(1) Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Tata kerja Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Article 24

Pengangkatan Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Article 25

(1) Masa bakti Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA paling lama sama dengan masa jabatan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA yang bersangkutan. (2) Dalam hal berhenti, diberhentikan, atau telah berakhir masa baktinya, Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA tidak diberikan pensiun dan uang pesangon.

Article 26

Hak keuangan bagi Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA diberikan paling banyak setingkat dengan jabatan Eselon I.b. atau jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Article 27

Staf Khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

BAB IV

TATA KERJA

Article 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Article 29

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA mengenai hasil pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 30

Sekretaris Jenderal harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Article 31

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Jenderal maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya.

Article 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Article 33

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Article 34

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 35

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Article 37

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan menyampaikan laporan berkala.

Article 38

(1) Sekretaris Jenderal menyusun tata hubungan kerja berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, dan Inspektorat melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).