Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tanda Penda...

Article 2

(1) Setiap Telepon Seluler dan Komputer Tablet hasil produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib didaftarkan di Kementerian. (2) Pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda pendaftaran produk yang terdiri atas: a. TPP Produksi; b. TPP Impor; dan c. TPP Barang Contoh. (3) Setiap pelaku usaha dilarang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang terdaftar menggunakan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Article 3

Correction

(1) Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri. (2) Menteri mendelegasikan pelaksanaan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Article 4

Correction

(1) Permohonan penerbitan TPP Produksi dan/atau TPP Impor, dilakukan terhadap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang memenuhi kriteria: a. dalam keadaan baru; dan b. memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (2) Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh dilakukan terhadap Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang memenuhi kriteria dalam keadaan baru.

Article 5

(1) Permohonan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dilakukan oleh perusahaan pemilik merek atau pemegang lisensi merek Telepon Seluler dan Komputer Tablet di INDONESIA. (2) Untuk TPP Impor dan/atau TPP Barang Contoh, selain perusahaan pemilik merek atau pemegang lisensi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan penerbitan dapat dilakukan oleh penanggung jawab yang ditunjuk oleh pemilik merek.

Article 7

(1) Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan terbatas untuk keperluan: a. pengujian dalam rangka sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; b. pengembangan produk; c. pengujian lapangan; dan/atau d. Golden Sample. (2) Permohonan penerbitan TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk masing-masing Tipe Produk.

Article 8

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk memeriksa permohonan. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonan pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Tablet dikembalikan kepada perusahaan yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk dilakukan perbaikan. (3) Dalam hal perusahaan yang menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak secara otomatis.

Article 9

Direktur dapat bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, atau pihak terkait untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan data dan informasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Article 10

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan: a. TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh; atau b. penolakan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh. (2) Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh atau penolakan penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. kapasitas dan kemampuan industri dalam negeri; b. realisasi TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dari perusahaan pemohon; dan c. arah pengembangan industri Telepon Seluler dan Komputer Tablet. (3) Penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara elektronik melalui SIINas dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

Article 11

(1) TPP Produksi memuat informasi paling sedikit mengenai: a. identitas perusahaan pemohon; b. identitas perusahaan industri yang memproduksi dalam hal perangkat yang didaftarkan diproduksi oleh pihak ketiga; c. merek dan Tipe Produk yang didaftarkan; dan d. jumlah produk yang didaftarkan. (2) TPP Impor memuat informasi paling sedikit mengenai: a. identitas perusahaan pemohon; b. merek dan Tipe Produk yang didaftarkan; c. jumlah produk yang didaftarkan; dan d. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan. (3) TPP Barang Contoh memuat informasi paling sedikit mengenai: a. identitas perusahaan pemohon; b. merek dan Tipe Produk yang didaftarkan; c. jumlah produk yang didaftarkan; dan d. pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan, untuk Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang berasal dari impor.

Article 12

(1) TPP Produksi dan TPP Impor berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. (2) TPP Barang Contoh berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Article 13

Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 huruf a), Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 huruf a), Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1, dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 6, Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 7, dan Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

Correction

(1) Setiap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan realisasi produksi dan/atau realisasi impor Telepon Seluler dan/atau Komputer Tablet yang telah memiliki TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh secara elektronik melalui SIINas. (2) Penyampaian realisasi produksi dan/atau realisasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebelum masa berlaku TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh berakhir.

Article 15

Correction

Penyampaian realisasi produksi dan/atau realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan data paling sedikit berupa: a. identitas Telepon Seluler dan Komputer Tablet berupa IMEI atau media access control address untuk perangkat yang tidak memiliki IMEI; b. persetujuan impor barang untuk TPP Impor dan TPP Barang Contoh; c. surat persetujuan pengeluaran barang untuk TPP Impor dan TPP Barang Contoh; dan d. dokumentasi yang menunjukkan perangkat beserta IMEI dan/atau media access control address yang didaftarkan untuk TPP Barang Contoh.

Article 16

(1) Berdasarkan realisasi produksi dan/atau realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan verifikasi atas kesesuaian identitas Telepon Seluler dan Komputer Tablet dengan Tipe Produk yang direalisasikan. (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan antara TPP Produk, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh yang didaftarkan dan data realisasi, Direktur mengembalikan realisasi produksi dan/atau realisasi impor kepada perusahaan untuk dilakukan perbaikan. (3) Realisasi produksi dan/atau realisasi impor bagi perusahaan yang tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat didaftarkan dalam basis data central equipment identity register.

Article 17

(1) IMEI Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang telah memiliki TPP Produksi atau TPP Impor dan telah disampaikan realisasinya didaftarkan ke dalam daftar putih di dalam basis data central equipment identity register. (2) IMEI Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang telah memiliki TPP Barang Contoh dan telah disampaikan realisasinya didaftarkan ke dalam daftar abu-abu di dalam basis data central equipment identity register. (3) Pendaftaran IMEI Telepon Seluler dan Komputer Tablet ke dalam daftar putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau daftar abu-abu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dalam basis data central equipment identity register dilakukan oleh Direktur. (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran Telepon Seluler dan Komputer Tablet ke dalam daftar putih atau abu-abu di dalam basis data central equipment identity register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur dapat membentuk tim.

Article 18

IMEI yang terdaftar melalui TPP Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) akan dikeluarkan dari daftar abu-abu basis data central equipment identity register setelah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak didaftarkan ke dalam basis data central equipment identity register.

Article 19

Correction

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang telah memiliki TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim pengawas.

Article 20

Correction

Setiap perusahaan yang memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan Telepon Seluler dan Komputer Tablet yang terdaftar menggunakan TPP Barang Contoh dikenai sanksi administratif berupa: a. pencabutan TPP Barang Contoh; b. penghapusan IMEI dari daftar abu-abu dalam basis data central equipment identity register; c. penghapusan dalam basis data Kementerian; dan d. tidak dapat mengajukan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 21

Correction

(1) Setiap perusahaan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terbukti: a. menyampaikan data yang tidak benar dalam proses penerbitan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh; b. menyampaikan data yang tidak benar dalam penyampaian realisasi produksi dan/atau realisasi impor; dan/atau c. menyalahgunakan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh. (2) Perusahaan yang tidak melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, dikenai sanksi administratif berupa: a. pencabutan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh; b. penghapusan IMEI dari daftar putih atau daftar abu-abu dalam basis data central equipment identity register; c. penghapusan dalam basis data Kementerian; dan d. tidak dapat mengajukan TPP Produksi, TPP Impor, dan/atau TPP Barang Contoh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 22

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Article 23

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 24

Correction

(1) TPP Produksi dan/atau TPP Impor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku TPP Produksi dan/atau TPP Impor berakhir. (2) Permohonan TPP Produksi dan TPP Impor yang masih dalam proses penerbitan pada saat Peraturan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Laporan realisasi produksi dan/atau realisasi impor yang telah disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, diproses pendaftarannya ke dalam daftar putih atau daftar abu- abu dalam basis data central equipment identity register berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Article 25

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/M-IND/PER/11/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1200), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 26

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2024 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Œttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д Oktober PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENDAFTARAN PRODUK TELEPON SELULER DAN KOMPUTER TABLET FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN SURAT PERNYATAAN A. Surat Permohonan TPP Telepon Seluler dan Komputer Tablet Surat Permohonan TPP Telepon Seluler dan Komputer Tablet Nomor : Tanggal : Lembar Spesifikasi Teknis Merek/Brand : ........................................ Model : ........................................ No. Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi : ........................................ Type Allocation Code : 1. .................................. 2. .................................. dst. atau Tidak memiliki IMEI Tahun Pembuatan : ........................................ Kode HS : ........................................ Jumlah yang diajukan : ........... unit Spesifikasi Teknis Kemampuan Jaringan : ........................................ Cakupan Jaringan : ........................................ Tipe Display : ........................................ Ukuran Display : ........................................ Tipe Input : ........................................ Jaringan Data : ........................................ Kemampuan Pesan : ........................................ Infrared : ........................................ Bluetooth : ........................................ Wireless LAN : ........................................ Kamera : ........................................ Video Recorder : ........................................ Multimedia : ........................................ Baterai : ........................................ Sistem Operasi : ........................................ USB : ........................................ Dimensi (P x L x T) : ........................................ Berat : ........................................ Jumlah Slot utk SIM Card : ........................................ Jumlah IMEI per unit : ........................................ Hormat kami, (Nama Perusahaan) (TTD dan Cap Perusahaan) (Nama Penanda tangan) Direkur Utama/Direktur B. Surat Pernyataan Tidak Akan Memperjualbelikan dan/atau Memindahtangankan Telepon Seluler dan Komputer Tablet KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Direktur Utama / Direktur Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diajukan pada permohonan Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dengan nomor surat permohonan …………………………. tanggal …………………………. akan digunakan sebagaimana untuk …………………………. dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan. Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan terhadap produk tersebut, kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Tempat), (tanggal) Yang membuat pernyataan, Direktur Utama / Direktur (Nama Perusahaan) (Materai) (Cap Perusahaan) (Nama Direktur Utama / Direktur) C. Surat Pernyataan Tujuan Penggunaan Barang Contoh KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Direktur Utama / Direktur Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diajukan pada permohonan Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dengan nomor surat permohonan …………………………. tanggal …………………………. dilakukan untuk penggunaan sebagai berikut: 1. pengujian dalam rangka sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebanyak ……… buah; 2. pengembangan produk ……… buah; 3. pengujian lapangan ……… buah; dan/atau 4. Golden Sample ……… buah. Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan terhadap produk tersebut, kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Tempat), (tanggal) Yang membuat pernyataan, Direktur Utama / Direktur (Nama Perusahaan) (Materai) (Cap Perusahaan) (Nama Direktur Utama / Direktur) D. Surat Pernyataan Jaminan Barang Contoh Telepon Seluler dan Komputer Tablet Diimpor Dalam Keadaan Baru KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Direktur Utama / Direktur Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menyatakan bahwa produk yang diajukan pada permohonan Tanda Pendaftaran Produk Barang Contoh dengan nomor surat permohonan ................………. tanggal …………………………. diimpor dalam keadaan baru. Demikian surat pernyataan ini kami buat, apabila di kemudian hari ditemukan penyalahgunaan terhadap produk tersebut, kami bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. (Tempat), (tanggal) Yang membuat pernyataan, Direktur Utama / Direktur (Nama Perusahaan) (Materai) (Cap Perusahaan) (Nama Direktur Utama / Direktur) MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler dan Komputer Tablet

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26