PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR

PERMEN Nomor 23 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi. 4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 5. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. 6. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. 7. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 8. Komitmen Kerja Pasti adalah investasi yang dilakukan oleh Kontraktor untuk peningkatan cadangan dan/atau produksi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pertama melalui kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 9. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik INDONESIA. 11. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi. 13. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. 14. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR

Article 4

Correction

(1) Kontraktor melalui SKK Migas mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri. (2) Perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan. (3) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat disampaikan lebih cepat dari batas waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir untuk Kontraktor yang telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (5) Kesepakatan jual beli Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa letter of intent, memorandum of understanding, head of agreement, atau kontrak jual beli.

Article 5

(1) Dalam hal Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan tidak semua Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dapat diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain yang berminat. (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang berminat mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama diajukan berdasarkan kesepakatan antar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Article 6

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kontraktor tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk pengelolaan Wilayah Kerja yang akan berakhir, Kontraktor dianggap tidak berminat terhadap perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk mengelola Wilayah Kerja dimaksud.

Article 7

Article 8

(1) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir kepada Menteri. (2) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri, paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir. (3) Dalam hal Menteri MENETAPKAN jangka waktu permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan Menteri. (4) Menteri melakukan kajian terhadap permohonan pengelolaan oleh PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 9

(1) PT Pertamina (Persero) dalam mengajukan permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melampirkan data pendukung sebagai berikut: a. program kerja yang paling sedikit meliputi: 1. rencana Eksplorasi dan/atau Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang akan diterapkan; 2. rencana keselamatan dan kesehatan kerja serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 3. rencana pemulihan pascaoperasi; b. usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; c. kemampuan teknis dan manajerial; d. kemampuan keuangan untuk pengembangan wilayah tersebut; e. kepemilikan saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh negara; f. usulan besaran bonus tanda tangan; g. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; h. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; dan i. rencana alih operasi termasuk penggunaan tenaga kerja yang telah ada pada Kontraktor. (2) Untuk permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan izin pembukaan dan pemanfaatan data pada Wilayah Kerja yang akan berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada Menteri. (3) Berdasarkan izin pembukaan dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Kontraktor dengan difasilitasi oleh SKK Migas menindaklanjuti pembukaan dan pemanfaatan data paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak izin pembukaan dan pemanfaatan data; dan b. PT Pertamina (Persero) wajib menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan data dengan Kontraktor.

Article 10

(1) Menteri dapat meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya permintaan pertimbangan atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 11

(1) Menteri MENETAPKAN formula besaran bonus tanda tangan Kontrak Kerja Sama. (2) Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengajukan usulan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f berdasarkan formula besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan besaran bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari US$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) membayar besaran bonus tanda tangan paling sedikit sebesar US$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN TERHADAP PERMOHONAN PERPANJANGAN DAN/ATAU PENGELOLAAN WILAYAH KERJA UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN

Article 12

Correction

Menteri dapat melakukan kajian terhadap hasil evaluasi permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Article 13

Correction

(1) Menteri dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 12 dapat membentuk Tim Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir. (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perwakilan dari unit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan dapat mengikutsertakan instansi serta pihak lain yang terkait.

Article 14

(1) Berdasarkan hasil kajian permohonan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan/atau kajian terhadap hasil evaluasi permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Menteri dapat MENETAPKAN: a. perpanjangan Kontrak Kerja Sama untuk Kontraktor; b. pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir oleh PT Pertamina (Persero); c. pengelolaan secara bersama Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir antara Kontraktor dan PT Pertamina (Persero); atau d. lelang Wilayah Kerja. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c memuat bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama. (3) Dalam hal Menteri MENETAPKAN Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) mengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama termasuk komposisi besaran participating interest.

Article 15

(1) Pelaksanaan lelang Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir. (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

(1) Kontraktor yang telah ditetapkan perpanjangan Kontrak Kerja Samanya, PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai pengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, Kontraktor dan PT Pertamina (Persero) yang secara bersama-sama ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya, atau pemenang lelang Wilayah Kerja wajib membayar bonus tanda tangan yang ditetapkan oleh Menteri dan menyediakan jaminan pelaksanaan. (2) Bonus tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan sebelum atau pada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama yang baru. (3) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan sebelum ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama yang baru. (4) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) besaran ditetapkan berdasarkan: a. 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggaran komitmen kerja pasti 5 (lima) tahun pertama; atau b. dalam hal nilai 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a kurang dari US$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) maka Kontraktor wajib menyediakan jaminan pelaksanaan paling sedikit sebesar US$1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Article 17

(1) Dalam hal Kontraktor tidak ditetapkan perpanjangan Kontrak Kerja Samanya, Kontraktor wajib menjaga kewajaran tingkat produksi sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama. (2) Dalam menjaga kewajaran tingkat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat MENETAPKAN bentuk dan besaran insentif investasi.

Article 18

Dalam hal PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b atau huruf d, Kontraktor wajib bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau pemenang lelang untuk mempersiapkan peralihan pengelolaan sebelum berakhirnya Kontrak Kerja Sama yang terkait dengan akses dan pemanfaatan data, aset, dan penggunaan tenaga kerja.

BAB IV

PENGALIHAN INTEREST

Article 19

Correction

(1) Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dapat mengalihkan participating interest secara mayoritas kepada pihak lain dalam hal terjadi perubahan keekonomian yang signifikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja atau ditemukannya cadangan baru yang akan dikembangkan sehingga membutuhkan modal, teknologi, dan/atau kemampuan sumber daya manusia yang belum dapat dipenuhi oleh Kontraktor. (2) Dalam mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kontraktor memastikan pihak penerima pengalihan akan melaksanakan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti; dan b. Pihak penerima pengalihan wajib menjamin pelaksanaan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang akan dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama. (3) Dalam hal Kontraktor mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen), calon penerima pengalihan wajib memiliki kemampuan modal dan sumber daya manusia serta menguasai teknologi untuk meningkatkan penemuan cadangan dan/atau menjaga tingkat produksi. (4) Kontraktor wajib mengajukan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. (5) Rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi: a. latar belakang dan tujuan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) pada masing-masing Wilayah Kerja; b. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; dan c. kondisi teknis dan keekonomian pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (6) Menteri dapat meminta pertimbangan SKK Migas terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit meliputi: a. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; b. kelayakan teknis dan keekonomian dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; c. kinerja Kontraktor dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; d. hak dan kewajiban Kontraktor sesuai Kontrak Kerja Sama termasuk kewajiban pencadangan dana Abandonment and Site Restoration, pemulihan lingkungan, dan biaya investasi; dan e. rekomendasi SKK Migas atas rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) SKK Migas menyampaikan pertimbangan terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). (8) Dalam hal Menteri menyetujui rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor melakukan amandemen Kontrak Kerja Sama yang terkait dengan batasan pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan menindaklanjuti pengalihan participating interest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) PT Pertamina (Persero) dalam pengelolaan Wilayah Kerja untuk Kontrak Kerja Sama yang Akan Berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat bermitra dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap selain Kontraktor. (2) Kemitraan PT Pertamina (Persero) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sejak mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertamina (Persero) menjadi pemilik mayoritas participating interest dan bertindak sebagai operator.

Article 21

(1) PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya harus mempertahankan participating interest paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pengelola sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama. (2) PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya dapat mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, dalam hal: a. terjadi perubahan keekonomian yang signifikan dalam pengelolaan Wilayah Kerja atau ditemukannya cadangan baru yang akan dikembangkan sehingga membutuhkan modal, teknologi, dan/atau kemampuan sumber daya manusia yang belum dapat dipenuhi oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya; atau b. untuk melaksanakan kesepakatan kemitraan strategis dalam pengelolaan satu atau lebih Wilayah Kerja secara bersama-sama di luar negeri, dengan mekanisme kemitraan antarnegara dan/atau kemitraan antarperusahaan Minyak dan Gas Bumi nasional negara lain. (3) Dalam mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya memastikan pihak penerima pengalihan akan melaksanakan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti; dan b. Pihak penerima pengalihan wajib menjamin pelaksanaan Komitmen Pasti atau Komitmen Kerja Pasti yang akan dicantumkan dalam Kontrak Kerja Sama. (4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya mengalihkan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen), calon penerima pengalihan wajib memiliki kemampuan modal dan sumber daya manusia serta menguasai teknologi untuk meningkatkan penemuan cadangan dan/atau menjaga tingkat produksi.

Article 22

(1) PT Pertamina (Persero) wajib mengajukan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang akan dilaksanakan oleh afiliasinya, kepada Menteri. (2) Rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. latar belakang dan tujuan rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) pada masing-masing Wilayah Kerja; b. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; dan c. kondisi teknis dan keekonomian pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Menteri dapat meminta pertimbangan SKK Migas terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit meliputi: a. potensi cadangan dan sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan; b. kelayakan teknis dan keekonomian dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; c. kinerja afiliasi dan dukungan PT Pertamina (Persero) dalam pengusahaan Wilayah Kerja bersangkutan; d. hak dan kewajiban PT Pertamina (Persero) sesuai Kontrak Kerja Sama termasuk kewajiban pencadangan dana Abandonment and Site Restoration, pemulihan lingkungan, dan biaya investasi; dan e. rekomendasi SKK Migas atas rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) SKK Migas menyampaikan pertimbangan terkait rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Menteri menyetujui rencana pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. afiliasi PT Pertamina (Persero) melakukan amandemen Kontrak Kerja Sama yang terkait dengan batasan pengalihan participating interest lebih dari 51% (lima puluh satu persen); dan b. afiliasi PT Pertamina (Persero) menindaklanjuti pengalihan participating interest sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 23

(1) Selain pengalihan participating interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan kepada Menteri melalui SKK Migas mekanisme pengusahaan terdiri atas: a. penyisihan bagian Wilayah Kerja (carve out) dan pengusulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekerja sama dengan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) untuk mengoptimalkan pengusahaan pada bagian Wilayah Kerja guna peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama; b. kerja sama penerapan teknologi tertentu dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang dapat digunakan dalam peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi; atau c. penyisihan bagian Wilayah Kerja (carve out) dan pengusulan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan mengusahakan bagian Wilayah Kerja guna peningkatan penemuan cadangan dan/atau peningkatan produksi minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. (2) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diusulkan, dan bentuk serta ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan pada pengusahaan tersebut. (3) Dalam memberikan persetujuan kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri memperhatikan rekomendasi tertulis dari SKK Migas, yang meliputi aspek antara lain: a. Hukum; b. Finansial; c. Teknis dan keekonomian; dan d. Operasional. (4) Penetapan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mekanisme pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditindaklanjuti dengan penandatanganan Kontrak Kerja Sama untuk Wilayah Kerja yang diusahakan. (5) Dalam hal diperlukan amandemen terhadap Kontrak Kerja Sama, untuk mekanisme pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dapat menindaklanjuti dengan penandatanganan amandemen Kontrak Kerja Sama.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 24

Correction

(1) Kontraktor dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka kepada Menteri melalui SKK Migas. (2) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan evaluasi teknis dan/atau ekonomis oleh SKK Migas. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka. (4) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dan/atau pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama dan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama. (5) Pengalihan Komitmen Kerja Pasti ke wilayah terbuka yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kontraktor dan/atau afiliasi Kontraktor untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja baru. (6) SKK Migas harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Kontraktor atau PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dari Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Konvensional menjadi Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. (8) Usulan perubahan Komitmen Kerja Pasti dari Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Konvensional menjadi Komitmen Kerja Pasti Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

Article 25

Terhadap biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengalihan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku ketentuan: a. tidak dapat diakui sebagai biaya operasi dan tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split. b. tidak diakui dan tidak dapat dimintakan pengembalian sebagai biaya operasi serta tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak Kontraktor dalam Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian Biaya Operasi.

Article 26

(1) PT Pertamina (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pengelola Wilayah Kerja dan/atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf d, penandatanganan Kontrak Kerja Sama baru dapat dilakukan sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir dan Kontrak Kerja Sama baru berlaku efektif sejak tanggal Kontrak Kerja Sama berakhir. (2) PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor dapat melakukan kegiatan persiapan alih operasi setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kegiatan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas, paling sedikit meliputi: a. pengajuan persetujuan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas untuk kegiatan yang akan dilaksanakan setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru; b. pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru; dan c. pengajuan persetujuan atau perizinan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi setelah tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru.

Article 27

(1) Setelah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dapat melakukan pembiayaan dalam kegiatan operasi dan/atau kegiatan operasi termasuk untuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti yang diperlukan sebelum tanggal efektif Kontrak Kerja Sama baru. (2) Pelaksanaan kegiatan operasi melalui pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kontraktor terdahulu. (3) PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib membuat perjanjian dengan Kontraktor terdahulu terkait pembiayaan dalam kegiatan operasi dan/atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang disetujui oleh SKK Migas. (4) SKK Migas melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru dengan Kontraktor terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKK Migas dapat mengajukan usulan penyelesaian lebih lanjut kepada Menteri.

Article 28

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor baru untuk melakukan persiapan alih operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan pembiayaan atau kegiatan operasi termasuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diperlakukan sebagai biaya operasi berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru.

Article 29

(1) Terhadap Wilayah Kerja yang diusahakan berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body yang akan berakhir dapat diajukan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja. (2) Permohonan pengajuan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya kepada Menteri.

Article 30

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengelolaan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan PT Pertamina (Persero) dan/atau Kontraktor lainnya sebagai pengelola Wilayah Kerja.

Article 31

Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan pengelolaan Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body yang akan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Article 32

Dalam hal berakhirnya kontrak Joint Operating Agreement dan Joint Operating Body sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PT Pertamina (Persero) atau Kontraktor lainnya tidak mengajukan permohonan, Menteri dapat menawarkan Wilayah Kerja melalui mekanisme lelang.

Article 33

(1) Dalam hal kondisi tertentu, terhadap Kontrak Kerja Sama yang telah berakhir Menteri dapat MENETAPKAN Kontraktor lama untuk melakukan pengelolaan sementara sampai dengan ditetapkannya Kontraktor definitif pada Wilayah Kerja. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keadaan luar biasa; b. keadaan konflik; c. bencana alam; atau d. kondisi lain yang ditentukan oleh Menteri. (3) Hak dan kewajiban pengelolaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Article 34

(1) Kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama dari: a. skema kontrak bagi hasil gross split menjadi skema kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi. b. skema Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya operasi ke skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split. (2) Permohonan usulan perubahan bentuk dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan Kontraktor dan/atau PT Pertamina (Persero) telah menyelesaikan Komitmen Kerja Pasti 5 (lima) tahun. (3) Permohonan usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui SKK Migas. (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti 5 (lima) tahun tidak dapat diajukan sebagai pengembalian biaya operasi.

(1) Kontraktor dalam mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan: a. permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama dengan dilengkapi data pendukung paling sedikit: 1. program kerja; 2. usulan mengenai bentuk dan ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama; 3. potensi atau kepastian pasar serta kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 4. usulan bagi hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi yang tetap menguntungkan bagi negara; 5. usulan besaran bonus produksi sesuai dengan potensi dan tingkat produksi Wilayah Kerja; 6. usulan besaran bonus tanda tangan; 7. komitmen pengutamaan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; 8. pernyataan kesanggupan untuk mengakomodasi keikutsertaan badan usaha milik daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dalam participating interest setelah penandatanganan Kontrak Kerja Sama; 9. kelayakan teknis dan ekonomis yang meliputi: a) perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; b) perkiraan produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; c) rencana/komitmen Eksplorasi dan Eksploitasi serta metodologi/teknologi yang diterapkan berdasarkan kondisi Wilayah Kerja; d) rencana pemanfaatan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; e) besaran investasi dan biaya operasi; dan f) perkiraan penerimaan negara. 10. rencana tata waktu dan luas pengembalian wilayah (relinquishment); 11. kemampuan finansial untuk melaksanakan program kerja dalam bentuk laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit; dan 12. rencana pemulihan pascaoperasi. b. laporan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama yang memuat: 1. hasil produksi dan lifting Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi rata-rata setiap tahun selama kontrak berjalan; 2. investasi dan biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan penerimaan negara; 3. teknologi dan metodologi yang telah dan/atau sedang diaplikasikan; 4. sumber daya Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 5. cadangan tersisa (remaining reserves) Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi; 6. fasilitas yang telah dan/atau sedang dibangun beserta nilai aset; 7. luasan akhir Wilayah Kerja; 8. pengembalian data; 9. penggunaan dan pemanfaatan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri; 10. pembinaan kemitraan lokal; 11. pengembangan masyarakat sekitar (community development) atau tanggung jawab sosial masyarakat (corporate social responsibility); 12. keselamatan dan kesehatan kerja; 13. pengelolaan lingkungan hidup; 14. pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dalam negeri; dan 15. hak dan kewajiban kepada pihak ketiga. (2) SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk pemberian persetujuan atau penolakan perpanjangan Kontrak Kerja Sama. (4) SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap dari Kontraktor.

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB IV

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB VI

BAB VII

Article 36

Article 37