PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

PERDA Nomor 7 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa. 11. Sekretariat Desa adalah unsur sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh kepala urusan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 12. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. 13. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. 14. Hari adalah hari kerja. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. 16. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

BAB III

UNSUR PERANGKAT DESA

Article 3

Correction

(1) Perangkat Desa terdiri atas: a. sekretariat desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. (2) Perangkat desa berkedudukan sebagai unsurpembantu kepala desa. (3) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa yang bersangkutan. (4) Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Article 4

(1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut: a. paling banyak 3 (tiga) urusan yaitu: 1. urusan tata usaha dan umum; 2. urusan keuangan; dan 3. urusan perencanaan. b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu: 1. urusan umum dan perencanaan; dan 2. urusan keuangan. (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Urusan.

Article 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan, disesuikan dengan kemampuan keuangan Desa

Article 6

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: 1. seksi pemerintahan; 2. seksi kesejahteraan; dan 3. seksi pelayanan. b. paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu: 1. seksi pemerintahan; dan 2. seksi kesejahteraan dan pelayanan. (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b dipimpin oleh Kepala Seksi.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Article 7

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); b. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan; c. tidak sedang menjalani hukuman pidana;dan d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas : a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang; f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

Article 8

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. pengangkatan; c. penetapan dan pelantikan.

BAB Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Article 7

Correction

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); b. Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan; c. tidak sedang menjalani hukuman pidana;dan d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas : a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga atau rukun warga; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasir oleh pejabat yang berwenang; f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah; dan g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai.

BAB Kedua

Mekanisme Pengangkatan

Article 8

Correction

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan; b. pengangkatan; c. penetapan dan pelantikan.

Article 9

Correction

(1) Tiga bulan sebelum perangkat desa memasuki usia 60 tahun maka kepala desa memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan akan berakhirnya masa tugas dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan maka kepala desa membentuk Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa;

Article 10

(1) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan; (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki kemampuan yang memadai serta bersikap adil dan jujur. (4) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa tidak diperkenankan menjadi bakal calon perangkat desa. (5) Anggota Tim Seleksi pengangkatan yang dicalonkan menjadi bakal calon perangkat desa harus mengundurkan diri dari Tim Seleksi. (6) Tim Seleksi pengangkatan berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan desa.

Article 11

Susunan Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh rapat Tim Seleksi yang terdiri dari : a. 1 (satu) orang ketuamerangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; c. 1 (satu) sampaidengan 3 (tiga) orang anggota;

Article 12

Tim Seleksi Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengumumkan atau menyebarluaskan formasi dan persyaratan perangkat desa; b. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa; c. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi; d. melaksanakan penyaringan/seleksi persyaratan bakal calon perangkat desa; e. MENETAPKAN dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat; f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa;

Article 13

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai wewenang : a. MENETAPKAN bakal calon yang memenuhi syarat administrasi; b. MENETAPKAN sah tidaknya hasil pelaksanaan seleksi bakal calon.

Article 14

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai kewajiban : a. menyelesaikan tugas tepat pada waktunya; b. menyimpan dan memelihara hasil seleksi adiminstrasi; c. menyerahkan dokumen-dokumen kepada kepala desa; d. tidak menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada orang lain; e. mengutamakan kepentingan umum, jujur dan adil.

Article 15

Mekanisme dan tata cara persiapan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 1

Tahapan Persiapan

Article 9

Correction

(1) Tiga bulan sebelum perangkat desa memasuki usia 60 tahun maka kepala desa memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan akan berakhirnya masa tugas dengan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. (2) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan maka kepala desa membentuk Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa;

Article 10

Correction

(1) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan; (3) Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki kemampuan yang memadai serta bersikap adil dan jujur. (4) Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa tidak diperkenankan menjadi bakal calon perangkat desa. (5) Anggota Tim Seleksi pengangkatan yang dicalonkan menjadi bakal calon perangkat desa harus mengundurkan diri dari Tim Seleksi. (6) Tim Seleksi pengangkatan berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan desa.

Article 11

Susunan Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa ditentukan oleh rapat Tim Seleksi yang terdiri dari : a. 1 (satu) orang ketuamerangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; c. 1 (satu) sampaidengan 3 (tiga) orang anggota;

Article 12

Tim Seleksi Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengumumkan atau menyebarluaskan formasi dan persyaratan perangkat desa; b. menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa; c. menentukan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi; d. melaksanakan penyaringan/seleksi persyaratan bakal calon perangkat desa; e. MENETAPKAN dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat; f. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Desa;

Article 13

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai wewenang : a. MENETAPKAN bakal calon yang memenuhi syarat administrasi; b. MENETAPKAN sah tidaknya hasil pelaksanaan seleksi bakal calon.

Article 14

Tim Seleksi pengangkatan perangkat desa mempunyai kewajiban : a. menyelesaikan tugas tepat pada waktunya; b. menyimpan dan memelihara hasil seleksi adiminstrasi; c. menyerahkan dokumen-dokumen kepada kepala desa; d. tidak menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada orang lain; e. mengutamakan kepentingan umum, jujur dan adil.

Article 15

Mekanisme dan tata cara persiapan pengangkatan perangkat desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 16

(1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Tim Seleksi pangangkatan perangkat desa melakukan penjaringan dan penyaringan seleksi adminstrasi calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari; b. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada kepala desa; c. Pelaksanaan Penyaringan calon perangkat desa dapat dilaksanakan melalui tes tertulis atau wawancara; d. Hasilpenyaringan calon perangkat desa sekurang - kurangnya 2 (dua) orang dari setiap jabatan, dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat; e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; f. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan g. dalam hal camat memberikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa. (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 2

Article 16

Article 18

BAB 3

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 21

BAB Kedua

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB VIII

Article 25

BAB IX

Article 26

BAB X

Article 27

BAB XI

Article 28

BAB XII

Article 29

BAB XIII

Article 30

BAB XIV

Article 31

Article 32

BAB XV

Article 33

BAB XIII

Article 34