PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Article 7

Correction

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Article 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: a. memberikan Bantuan Hukum sesuai layanan Bantuan Hukum; b. melaporkan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG; e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu dibutuhkan meliputi: 1. perkembangan penanganan perkara; dan 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan. h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. (2) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pengembalian anggaran Bantuan Hukum yang sudah diterima; dan/atau d. blacklist atau daftar hitam dalam jangka waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 9

Penerima Bantuan Hukum berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

Penerima Bantuan Hukum wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB Kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Article 7

Correction

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Article 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk: a. memberikan Bantuan Hukum sesuai layanan Bantuan Hukum; b. melaporkan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan Bantuan Hukum; c. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG; e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; f. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; g. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu dibutuhkan meliputi: 1. perkembangan penanganan perkara; dan 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan. h. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen. (2) Setiap Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pengembalian anggaran Bantuan Hukum yang sudah diterima; dan/atau d. blacklist atau daftar hitam dalam jangka waktu tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana

Article 16

Correction

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai: a. korban; b. tersangka; atau c. terdakwa. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat pertama. (3) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diprioritaskan terhadap pelaku jenis tindak pidana sebagai berikut: a. tindak pidana narkotika; b. tindak pidana perjudian; dan c. tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Article 17

Dalam memberikan Bantuan Hukum litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum terlebih dahulu: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan ditingkat pertama; d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutanu dan/atau pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum; f. menghadirkan saksi dan/atau ahli; dan/atau g. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai: a. penggugat/pemohon/pelawan; atau b. tergugat/termohon/terlawan.

Article 19

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon/pelawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/atau j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon/terlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata

Article 18

Correction

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai: a. penggugat/pemohon/pelawan; atau b. tergugat/termohon/terlawan.

Article 19

Correction

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon/pelawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pembuatan surat gugatan/surat pemohonan; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan; h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/atau j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon/terlawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi; e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan; f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan; g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai: a. penggugat; atau b. penggugat intervensi. (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan: a. pembuatan surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi; d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan; e. pembuatan surat gugatan dan/atau surat permohonan; f. pendaftaran gugatan atau menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara; g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli; i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/atau j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Article 29

Correction

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG hukum acara pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG hukum acara pidana.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB VII

Article 14

Article 22

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 4

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB VIII

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 23

BAB Kedua

Article 24

Article 25

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 27

BAB Kedua

Article 28

BAB X

Article 29

BAB XI