PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

PERDA Nomor 9 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 7. Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut Perumda Pasir Putih adalah Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo. 8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 9. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda Pasir Putih yang disusun untuk jangka waktu lima tahun. 10. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran Perumda Pasir Putih yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasir Putih. 11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasir Putih yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasir Putih. 12. Usaha Kawasan Pariwisata Pasir Putih adalah usaha yang dilaksanakan oleh Perusda Pasir Putih untuk membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 13. Direksi adalah organ Perumda Pasir Putih yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Pasir Putih untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasir Putih serta mewakili Perumda Pasir Putih didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 14. Pegawai adalah pekerja Perumda Pasir Putih yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. 15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Pasir Putih. 17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati. 18. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. 19. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan. 20. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan pengawas yang telah mengikuti UKK. 21. Calon Anggota Direksi adalah Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK. 22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 24. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. 25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 27. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut. 28. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas. 29. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB III

PEMBENTUKAN

Article 3

Correction

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasir Putih yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo. (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Article 4

(1) Perumda Pasir Putih berkedudukan di Kabupaten Situbondo. (2) Wilayah Usaha Perumda Pasir Putih meliputi seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.

Article 5

Perumda Pasir Putih didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Article 6

Sifat usaha Perumda Pasir Putih adalah menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

Article 7

Maksud pendirian Perumda Pasir Putih adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Article 8

Tujuan pendirian Perumda Pasir Putih adalah : a. meningkatkan pendapatan asli daerah; b. ikut serta berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan daerah; c. ikut melaksanakan kesinambungan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dalam rangka meningkatkan kepariwisataan nasional.

Article 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Perumda Pasir Putih dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : a. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola usaha kawasan pariwisata pasir putih yang terletak di Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, yang meliputi wilayah darat dan sepanjang pantai yang terbentang dengan batas- batas : 1) Sebelah Utara : Selat Madura 2) Sebelah Timur : Sungai Batu Kenong 3) Sebelah Selatan : Jalan Raya Surabaya- Banyuwangi 4) Sebelah Barat : Sungai Pandan Sari. b. melakukan usaha-usaha di bidang pariwisata, tempat hiburan umum, rumah makan dan tempat penginapan; c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB 1

KPM

Article 15

Correction

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah Pasir Putih apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Article 16

Correction

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasir Putih. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah Pasir Putih; dan c. rapat luar biasa.

Article 17

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diangkat oleh KPM.

Article 18

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir. (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.

Article 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 20

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Article 21

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan : a. Perangkat Daerah; b. Unsur independen; dan/atau c. Unsur akademisi.

Article 22

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling sedikit melalui tahapan : a. Seleksi administrasi; b. UKK; dan c. Wawancara akhir.

Article 23

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), bertugas : a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan Pengawas; g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Pemerintah. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 24

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit : a. kemampuan keuangan Perumda Pasir Putih; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 25

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Article 26

(1) Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan seleksi administrasi. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sampai dengan huruf k. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 27

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). (2) UKK sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh : a. Tim; atau b. Lembaga profesional.

Article 28

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) bertugas : a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. MENETAPKAN hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 29

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan : a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara.

Article 30

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian yang ditentukan oleh Panitia Selesksi.

BAB 2

Dewan Pengawas

Article 17

Correction

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diangkat oleh KPM.

Article 18

Correction

(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir. (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir. (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.

Article 19

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 20

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Dewan Pengawas melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik. (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD. (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Article 21

(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan : a. Perangkat Daerah; b. Unsur independen; dan/atau c. Unsur akademisi.

Article 22

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling sedikit melalui tahapan : a. Seleksi administrasi; b. UKK; dan c. Wawancara akhir.

Article 23

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), bertugas : a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN Calon Anggota Dewan Pengawas; g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan Pemerintah. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 24

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit : a. kemampuan keuangan Perumda Pasir Putih; b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan c. ketersediaan Sumber Daya Manusia. (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 25

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Article 26

(1) Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan seleksi administrasi. (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sampai dengan huruf k. (3) Panitia Seleksi MENETAPKAN Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 27

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3). (2) UKK sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh : a. Tim; atau b. Lembaga profesional.

Article 28

(1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan. (2) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) bertugas : a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK; b. MENETAPKAN hasil penilaian UKK; dan c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi. (3) Tim atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 29

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan : a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara.

Article 30

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian yang ditentukan oleh Panitia Selesksi.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 2

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 3

BAB Kedua

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB VII

BAB Kesatu

BAB 1

BAB 2

BAB Kedua