PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 12 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum INDONESIA yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 12. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutanya disingkat PMDN adalah perseorangan warga Negara INDONESIA, badan usaha INDONESIA, Negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 13. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah. 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. 15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 18. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UNDANG-UNDANG. 19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang merupakan Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. 20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 21. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan prioritas pengembangan potensi Daerah. 22. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 23. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. 24. Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 25. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penanam Modal. 26. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik INDONESIA yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Article 17

Correction

(1) Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan iklim Penanaman Modal. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang- undangan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal; b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal.

Article 18

Correction

Pengembangan Iklim Penanaman Modal paling sedikit mengatur mengenai: a. deregulasi Penanaman Modal; b. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan c. pemberdayaan usaha.

Article 19

(1) Deregulasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi: a. penyusunan usulan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanaman Modal beserta evaluasi pelaksanaannya; b. penyusunan usulan kebijakan sistem insentif, kemudahan, dan fasilitas Penanaman Modal; c. penyusunan usulan penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan d. penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal. (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi: a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah; b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah. (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi: a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha kecil dan menengah terkait pemberdayaan Penanaman Modal; b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil dan menengah dengan perusahaan PMA/PMDN; dan c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah terkait Penanaman Modal. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Article 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PROMOSI PENANAMAN MODAL

Article 21

Correction

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Promosi Penanaman Modal untuk menarik PMA dan/atau PMDN. (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perumusan strategi Promosi; b. penyediaan sarana Promosi; c. pelaksanaan kegiatan Promosi; dan d. koordinasi Promosi.

Article 22

Correction

(1) Perumusan strategi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui: a. penyusunan analisis negara sumber modal asing; dan b. penyusunan analisis negara pesaing. (2) Selain perumusan strategis Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi Promosi untuk PMDN.

Article 23

Penyediaan sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: a. identifikasi cakupan materi sarana Promosi; b. koordinasi dengan unit dan instansi terkait pengumpulan dan pemutakhiran data/informasi dari cakupan materi sarana Promosi yang telah diidentifikasi, untuk penyusunan materi sarana Promosi; c. penyusunan materi sarana Promosi; d. penentuan format sarana Promosi dalam bentuk cetak dan/atau elektronik berdasarkan hasil penyusunan materi sarana Promosi; e. pembuatan desain sarana Promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik berdasarkan format yang telah ditentukan; dan f. penyediaan sarana Promosi dan penyusunan laporan evaluasi penyediaan sarana Promosi.

Article 24

Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi: a. publikasi informasi melalui sarana Promosi; b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal; c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan e. tindak lanjut seluruh kegiatan Promosi. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Article 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. penyelarasan proses Promosi; dan b. mendorong peningkatan minat Penanaman Modal. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP.

Article 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Article 27

Correction

(1) Setiap Penanam Modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Penanam Modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 28

Correction

Setiap Penanam Modal wajib: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. membuat LKPM dan menyampaikan melalui sistem OSS; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA terutama yang berstatus penduduk di Daerah melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA terutama yang berstatus penduduk di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengutamakan tenaga kerja warga negara INDONESIA yang berstatus penduduk di Daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja; dan i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

• Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah (1) Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h diatur sebagai berikut: a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu; b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari kebutuhan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian tertentu; dan c. paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah tenaga kerja untuk penyandang disabilitas. (2) Dalam hal pemenuhan tenaga kerja lokal yang berstatus sebagai penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, pemenuhan tenaga kerja dapat menggunakan tenaga kerja dari luar Daerah.

Article 30

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan Daerah; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Article 31

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: a. memberikan kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. memberikan informasi yg terbuka mengenai bidang usaha yg dijalankannya; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; dan d. memberikan berbagai bentuk insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 32

(1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan/teguran tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau f. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Penanam Modal yang melanggar masih tetap melakukan kegiatan usaha setelah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 36

Correction

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Article 37

Correction

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 38

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Article 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 6 September 2024 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 6 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (12-289/2024) Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh; KEPALA BAGIAN HUKUM, # RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB VII

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VIII

Article 33

Article 34

Article 35

BAB IX

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39