PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB 4

PPID Pelaksana

Article 9

Article 14

Correction

(1) Informasi profil KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat: a. Informasi mengenai kedudukan atau domisili dan alamat lengkap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit-unit dibawahnya; b. Informasi mengenai ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta unit dibawahnya; c. struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural; dan d. laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk diumumkan. (2) Informasi ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat: a. nama program dan kegiatan; b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah dana; f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; dan h. Informasi mengenai penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Informasi ringkasan kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c berupa uraian mengenai realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya. (4) Informasi ringkasan laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d paling sedikit memuat: a. rencana dan laporan realisasi anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. neraca KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan d. daftar aset. (5) Informasi ringkasan laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e paling sedikit memuat: a. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima; b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik; c. jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak; dan d. alasan penolakan Permintaan Informasi Publik. (6) Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f paling sedikit memuat: a. daftar perencanaan penyusunan Peraturan KPU; b. peraturan yang telah diundangkan; dan c. keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan. (7) Informasi prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g paling sedikit memuat: a. tata cara memperoleh Informasi Publik; b. tata cara pengajuan keberatan; dan c. Informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik dalam hal mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik. (8) Informasi tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h memuat: a. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (9) Informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf l memuat: a. tahapan, program, dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; b. hak, kewajiban, kewenangan, larangan, dan sanksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; d. prosedur dan sarana partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; e. syarat calon dan syarat pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan g. Informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Ketentuan huruf q ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 16

Correction

(1) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan Informasi Publik yang telah dikuasai, didokumentasikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan bersifat terbuka. (2) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Daftar Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. Informasi peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. Informasi organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. surat-surat perjanjian KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan pihak lain berikut dokumen pendukungnya; e. surat menyurat pimpinan atau pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya; f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan; g. data perbendaharaan atau inventaris KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; h. rencana strategis dan rencana kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; i. agenda kerja pimpinan satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; j. Informasi layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya; l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta laporan penindakannya; m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; n. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota beserta kajian akademiknya; o. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; p. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; q. Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian Sengketa Informasi Publik; r. Informasi mengenai standar pengumuman Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan s. Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang sedang berjalan yang wajib disediakan secara setiap saat. 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 18

Correction

(1) KPU wajib mengidentifikasi, melakukan Pengujian Konsekuensi, dan pelindungan terhadap Informasi Publik yang dikecualikan. (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat: a. menghambat proses penegakan hukum; b. mengganggu kepentingan pelindungan kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; c. membahayakan keamanan penyelenggara atau penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; d. mengungkap rahasia pribadi; dan e. mengungkap rahasia jabatan. (3) Selain Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Informasi Publik yang dikecualikan meliputi: a. memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau b. Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Informasi Publik yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan b. Informasi Publik yang mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (5) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. (6) Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. 13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota

BAB 4

Article 9

BAB 4

Article 9

Article 10

Article 14

Article 16

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 26A

Article 26B

Article 27

Article 29

Article 31

Article 32

Article 34

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

Article 46

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 54

Article 55

Article II