PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PERBAN Nomor 4 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PROSEDUR KERJA SAMA LUAR NEGERI

Article 6

Correction

Prosedur pembuatan naskah Kerja Sama Luar Negeri meliputi: a. pengajuan dan penawaran; b. penjajakan; c. penyusunan naskah; d. perundingan naskah; e. penandatanganan; f. pengesahan; g. pemberlakuan naskah Kerja Sama Luar Negeri; h. penyimpanan naskah Kerja Sama Luar Negeri; dan i. pengakhiran, perubahan, dan perpanjangan Kerja Sama Luar Negeri.

Article 7

Correction

(1) Kerja Sama Luar Negeri dapat diprakarsai oleh: a. Pusat; dan b. Unit Kerja Terkait. (2) Kerja Sama Luar Negeri yang diprakarsai oleh Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dengan Pusat. (3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan kepada Kementerian. (4) Pemrakarsa Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat analisa kebutuhan yang mencakup informasi paling sedikit tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup kerja sama, dan calon mitra Kerja Sama Luar Negeri. (5) Pemrakarsa Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan analisa kebutuhan kepada Pusat. (6) Dalam hal Unit Kerja Terkait mendapatkan tawaran Kerja Sama Luar Negeri dari mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Kerja Terkait meneruskan tawaran tersebut kepada Pusat. (7) Pusat melakukan dokumentasi usulan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam aplikasi monitoring Kerja Sama Luar Negeri yang dapat diakses oleh Unit Kerja Terkait.

Article 8

(1) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditelaah oleh Pusat bersama dengan: a. Unit Kerja Terkait; b. biro yang mempunyai tugas di bidang hukum; dan c. biro yang mempunyai tugas di bidang perencanaan. (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. keselarasan ruang lingkup Kerja Sama Luar Negeri dengan rencana strategis BKKBN yang berlaku; b. peluang, risiko, manfaat, dan jangkauan Kerja Sama Luar Negeri yang dapat melibatkan lebih dari satu Unit Kerja Terkait dan/atau pemerintah daerah; c. pembiayaan dan periode Kerja Sama Luar Negeri; dan d. hubungan diplomatik dan/atau aspek legal calon mitra kerja sama. (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Pusat kepada deputi yang membidangi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi. (4) Telaah yang telah mendapatkan arahan dan rekomendasi deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh deputi yang membidangi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kepada Kepala BKKBN untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pimpinan Unit Kerja Terkait.

Article 9

(1) Telaah yang telah mendapat persetujuan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Pusat kepada Kementerian dan kementerian/lembaga terkait. (2) Dalam hal jangkauan Kerja Sama Luar Negeri melibatkan pemerintah daerah, telaah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Pusat kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Article 10

(1) Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri berpedoman pada: a. kepentingan nasional; b. arah kebijakan Program Bangga Kencana; dan c. ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. judul; b. tujuan; c. identitas para pihak; d. ruang lingkup; e. bentuk; f. pelaksanaan; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. pengaturan hak dan kewajiban para pihak; j. penyelesaian sengketa; k. amandemen/addendum; l. kerahasiaan; m. hasil kerja sama/hak kekayaan intelektual; n. kondisi kahar (force majeur); o. penundaan (suspency); p. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran; q. waktu dan tempat penandatanganan; r. penutup; s. pihak penandatanganan; t. lampiran jenis kegiatan dan waktu kegiatan; dan u. hal lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Article 11

(1) Naskah Kerja Sama Luar Negeri dituangkan dalam nama dan format tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. (2) Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa INDONESIA dan bahasa lain yang disepakati.

Article 12

(1) Penyusunan naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Kementerian dan kementerian/lembaga terkait. (2) Dalam hal substansi Kerja Sama Luar Negeri terkait dengan urusan pemerintahan daerah, penyusunan naskah Kerja Sama Luar Negeri dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (3) Kepala BKKBN menyampaikan naskah Kerja Sama Luar Negeri kepada Menteri untuk dilakukan perundingan rumusan naskah. (4) Dalam hal calon mitra Kerja Sama Luar Negeri merupakan badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, BKKBN dapat menyampaikan naskah Kerja Sama Luar Negeri secara langsung.

Article 13

(1) Perundingan naskah dilakukan untuk mencapai kesepakatan para pihak. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan secara langsung dan/atau komunikasi secara tertulis. (3) Naskah yang telah disepakati, dibubuhi paraf oleh para pihak atau cara lain yang disepakati oleh para pihak.

Article 14

(1) Dalam penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri, Pusat berkoordinasi dengan Kementerian untuk mendapatkan kertas khusus naskah Kerja Sama Luar Negeri. (2) Pusat menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian perihal Surat Kuasa dari Menteri untuk penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri, kecuali ditentukan lain. (3) Pusat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait dalam proses pelaksanaan penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri.

Article 15

Penandatanganan Kerja Sama Luar Negeri merupakan kewenangan Kepala BKKBN dan dapat didelegasikan dengan mempertimbangkan asas kesetaraan.

Article 16

(1) Pengesahan naskah Kerja Sama Luar Negeri ditetapkan berdasakan kesepakatan para pihak. (2) Pengesahan naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 17

(1) Keberlakuan naskah Kerja Sama Luar Negeri dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Dalam hal naskah Kerja Sama Luar Negeri memerlukan pengesahan, berlakunya Naskah tersebut setelah seluruh proses pengesahan terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Pusat menyampaikan naskah asli Kerja Sama Luar Negeri kepada Kementerian untuk disimpan dan dipelihara. (2) Naskah Resmi Kerja Sama Luar Negeri disampaikan oleh Kementerian kepada BKKBN. (3) Pusat menyampaikan fotokopi Salinan Naskah Resmi kepada Unit Kerja Terkait.

Article 19

(1) Rencana pengakhiran, perubahan, dan perpanjangan Kerja Sama Luar Negeri dilakukan oleh Pusat. (2) Dalam hal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unit Kerja Terkait, rencana disampaikan oleh Unit Kerja Terkait kepada Pusat. (3) Pusat mengoordinasikan pertemuan antar kementerian/lembaga terkait untuk membahas rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2021 tentang KERJA SAMA LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

BAB Keenam

Article 14

Article 15

BAB Ketujuh

Article 16

BAB Kedelapan

Article 17

BAB Kesembilan

Article 18

BAB Kesepuluh

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

BAB V

Article 22