KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang ORGANISASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

KEPPRES Nomor 108 Tahun 2003

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Keputusan PRESIDEN ini, yang dimaksud dengan: 1. Perwakilan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 2. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan. 3. Organisasi Internasional adalah organisasi internasional penerima tempat kedudukan Perwakilan. 4. Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar dan Perutusan Tetap yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA. 5. Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal dan Konsulat yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA. 6. Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. 7. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, dan Wakil Tetap Republik INDONESIA adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah serta menjadi wakil pribadi di satu Negara Penerima atau lebih atau pada Organisasi Internasional. 8. Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri Luar Negeri untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima. 9. Kuasa Usaha Tetap adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri Negara Penerima untuk memimpin Perwakilan Diplomatik. 10. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 11. Atase Pertahanan adalah Perwira Tentara Nasional INDONESIA yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas di bidang pertahanan. 12. Atase Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di Perwakilan Diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas yang menjadi bidang wewenang Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen. 13. Staf Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ditempatkan di Perwakilan Konsuler tertentu. 14. Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan adalah Warga Negara Penerima yang diangkat oleh PRESIDEN atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran dan/atau fungsi promosi di wilayah Negara Penerima. 15. Staf Non Diplomatik adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bertugas membantu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan. 16. Pegawai Setempat adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan. 17. Gelar Diplomatik adalah gelar berjenjang yang diberikan kepada Pejabat Dinas Luar Negeri yang memiliki kualifikasi berdasarkan hukum dan kebiasaan internasional, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. 18. Status Diplomatik adalah status yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada Atase Pertahanan, Atase Teknis, dan Pejabat tertentu lainnya untuk memperoleh hak-hak diplomatik dari Negara Penerima.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN

Article 3

Correction

(1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui Menteri Luar Negeri. (2) Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya. (3) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri. (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Article 4

Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA serta melindungi Warga Negara INDONESIA, Badan Hukum INDONESIA di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik INDONESIA, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Article 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi : a.peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; b.peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara INDONESIA di luar negeri; c.pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga dan Badan Hukum INDONESIA, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang- undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; d.pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima; e.konsuler dan protokol; f.perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik INDONESIA dengan Negara Penerima; g.kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; h.fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Article 6

Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA serta melindungi kepentingan Warga Negara INDONESIA dan Badan Hukum INDONESIA melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik INDONESIA, peraturan perundang- undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Article 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi: a.perlindungan terhadap kepentingan Warga dan Badan Hukum INDONESIA di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; b.pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga dan Badan Hukum INDONESIA di wilayah Negara Penerima; c.konsuler dan protokol; d.peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan; e.pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; f.kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; g.fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI PERWAKILAN

Article 8

Correction

(1)Susunan organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari: a.Unsur Pimpinan, yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik INDONESIA, dan Kuasa Usaha Tetap, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Diplomatik; b.Unsur Pelaksana, yaitu: 1)Pejabat Diplomatik; 2)Atase Pertahanan dan/atau Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu; c.Unsur Penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik. (2)Pada Perwakilan Diplomatik, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau Wakil Tetap Republik INDONESIA dapat dibantu oleh Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik sebagai unsur Pimpinan sesuai dengan bobot misi dan beban kerja, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Article 9

Susunan organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari: a.Unsur Pimpinan, yaitu Konsul Jenderal atau Konsul, yang disebut dengan Kepala Perwakilan Konsuler; b.Unsur Pelaksana, yaitu: 1) Pejabat Diplomatik; 2)Staf Teknis pada Perwakilan Konsuler tertentu. c.Unsur penunjang, yaitu Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Konsuler.

Article 10

(1)Menteri Luar Negeri atas usul Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat MENETAPKAN adanya jabatan Atase Pertahanan dan/atau jabatan Atase Teknis pada Perwakilan Diplomatik tertentu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan dengan memperhatikan misi dan kebutuhan. (2)Keputusan penetapan adanya jabatan Atase Pertahanan dan/ atau jabatan Atase Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil pembahasan bersama antara Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Article 11

Ketentuan mengenai Penyelenggara Administrasi dan Kerumahtanggaan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

BAB VII

TATA KERJA

Article 19

Correction

(1)Semua unsur Perwakilan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (2)Kepala Perwakilan wajib menyelenggarakan Rapat Staf secara berkala sebagai mekanisme dalam proses pengambilan keputusan guna mewujudkan transparansi dan peningkatan kinerja Perwakilan, termasuk pengelolaan administrasi keuangan, dan perlengkapan Perwakilan.

Article 20

Correction

(1)Sebagai unsur pimpinan tertinggi, Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan tugas dan fungsi perwakilan, dan berwenang memberi petunjuk, mengatur, mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh unsur-unsur dibawahnya. (2)Setiap Kepala Perwakilan wajib menyusun Rencana Strategik dan Rencana Operasional Tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan dicapai untuk dilaksanakan selama periode jabatannya sesuai dengan kepentingan nasional dan misi yang dibebankan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Perwakilan.

Article 21

(1)Kepala Perwakilan Diplomatik wajib menyampaikan laporan analisa, baik secara berkala maupun insidental kepada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan dan perkembangan situasi di Negara Penerima/wilayah kerja, dan kegiatan Perwakilan yang dipimpinnya. (2)Kepala Perwakilan Konsuler wajib menyampaikan laporan analisa, baik secara berkala maupun insidental kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya, dan kepada Menteri Luar Negeri mengenai perkembangan situasi di wilayah kerja, dan kegiatan Perwakilan yang dipimpinnya. (3)Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada dibawah wilayah kerja Perwakilan Diplomatik, wajib menyampaikan laporan analisa baik secara berkala maupun insidental secara langsung kepada Menteri Luar Negeri mengenai keadaan dan perkembangan situasi serta kegiatan Perwakilan di wilayah kerja yang dipimpinnya. (4)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan disampaikan juga kepada Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan. (5)Seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dibuat oleh unsur Pelaksana Perwakilan merupakan laporan Perwakilan yang ditandatangani dan/atau diketahui oleh Kepala Perwakilan.

Article 22

(1)Atase Pertahanan, Atase Teknis dan Staf Teknis secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan. (2)Pembinaan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Atase Pertahanan dan Atase Teknis dilakukan oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.

Article 23

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja masing-masing Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan INDONESIA dengan Negara Penerima.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 26

Correction

(1)Dalam hal Kepala Perwakilan Diplomatik tidak berada di tempat dan/atau berhalangan, ditunjuk Kuasa Usaha Sementara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan Diplomatik yaitu : a.Wakil Kepala Perwakilan untuk Perwakilan yang memiliki Wakil Kepala Perwakilan; b.Pejabat Diplomatik yang memiliki gelar diplomatik yang paling tinggi untuk Perwakilan yang tidak memiliki Wakil Kepala Perwakilan. (2)Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat dan/atau berhalangan, ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan Konsuler. (3)Ketentuan mengenai tata cara penunjukkan Kuasa Usaha Sementara Perwakilan Diplomatik dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Article 27

Pengangkatan Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan atas usul Menteri Luar Negeri.

Article 28

(1)Pegawai Setempat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Luar Negeri. (2)Pedoman dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Setempat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Article 29

(1)Dalam hal tertentu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul dapat membawahi beberapa Negara Penerima rangkapan dan wilayah kerja konsuler rangkapan. (2)Ketentuan mengenai penetapan wilayah rangkapan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Article 30

(1)Untuk meningkatkan dan pencapaian misi Perwakilan, Menteri Luar Negeri dapat melakukan peninjauan terhadap organisasi perwakilan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan. (2)Dalam hal peninjauan terhadap organisasi perwakilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyangkut jumlah dan komposisi Atase Pertahanan, Atase Teknis dan/atau Staf Teknis, Menteri Luar Negeri melakukan pembahasan bersama dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan, serta Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang ORGANISASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

BAB VII

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB IX

Article 25

BAB X

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB XI

Article 31

Article 32

BAB XII

Article 33

Article 34