KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR

KEPPRES Nomor 100 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Article 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing MENKO mengkoordinasi: 1. MENKO POLKAM 1) Menteri Dalam Negeri; 2) Menteri Luar Negeri; 3) Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB; 4) Menteri Kehakiman; 5) Menteri Penerangan; 6) Jaksa … 6) Jaksa Agung; 7) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara; 8) Ketua Lembaga Sandi Negara; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu. 2. MENKO EKUIN 1) Menteri Keuangan; 2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3) Menteri Pertanian; 4) Menteri Pertambangan dan Energi; 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 6) Menteri Pekerjaan Umum; 7) Menteri Perhubungan; 8) Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya; 9) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah; 10)Menteri Tenaga Kerja; 11)Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 12)Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; 13)Menteri Negara Riset dan Teknologi; 14)Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; 15)Menteri Negara Pangan dan Hortikultura; 16)Menteri Negara Investasi; 17)Menteri Negara Agraria; 18) Menteri … 18)Menteri Negara Perumahan dan Permukiman; 19)Menteri Negara Lingkungan Hidup; 20)Kepala Badan Urusan Logistik; 21)Kepala Badan Pusat Statistik; 22)Kepala Badan Standardisasi Nasional; 23)Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 24)Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 25)Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara; 26)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 27)Kepala Badan Pertanahan Nasional; 28)Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 29)Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu. 3. MENKO WASBANGPAN mengkoordinasi para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara. 4. MENKO KESRA TASKIN 1) Menteri Kesehatan; 2) Menteri Pendidikan dan kebudayaan; 3) Menteri Agama; 4) Menteri Sosial; 5) Menteri Negara Kependudukan; 6) Menteri … 6) Menteri Negara Peranan Wanita; 7) Menteri Negara Pemuda dan Olahraga; 8) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 9) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 7

MENKO dibantu oleh Staf MENKO terdiri dari: a. Sekretaris MENKO, disingkat SESMENKO; b. Asisten MENKO, disingkat ASMENKO, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN; c. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai dengan beban kerjanya dan ditetapkan dengan persetujuan tertulis dari MENKO WASBANGPAN.

Article 8

(1) SESMENKO adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO. (2) SESMENKO ... (2) SESMENKO bertugas membantu MENKO dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian kegiatan staf MENKO; b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi MENKO dan Staf MENKO; c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Lembaga lain sesuai petunjuk MENKO; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MENKO. (3) SESMENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro sesuai dengan beban kerjanya. (4) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian dan setiap bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub bagian sesuai dengan beban kerjanya.

Article 9

(1) ASESMENKO adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO. (2) ASMENKO membantu MENKO dan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan ... a. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan MENKO; b. penyelenggaraan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan lembaga lainnya sesuai petunjuk MENKO; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. pelaksanaan lain yang diberikan oleh MENKO. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dibantu oleh Pembantu ASMENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya. (4) Masing-masing Pembantu ASMENKO dibantu oleh Staf Pembantu ASMENKO sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai dengan beban kerjanya. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ASMENKO dikoordinasi oleh SESMENKO.

Article 10

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu MENKO yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MENKO. (2) Staf Ahli mempunyai tugas membantu MENKO dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan MENKO, dalam pelaksanaan tugas MENKO. (3) Dalam ... (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasi oleh SESMENKO.

Article 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, MENKO dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Article 12

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan dalam: a. perumusan kebijaksanaan; b. pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang bersifat rutin maupun berkenaan dengan permasalahan yang timbul. (2) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan melalui: a. rapat koordinasi MENKO atau rapat koordinasi gabungan antar MENKO; b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan ketentuan; c. forum- ... c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku; d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen. (3) Pelaksanaan koordinasi oleh MENKO dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 13

(1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang nyata dan perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan PRESIDEN. (2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Article 14

MENKO mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan bahasa dan pemahaman mengenai kebijaksanaan pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di tingkat pusat maupun di daerah selalu terpadu. Pasal 15 …

Article 15

(1) Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan diantara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen maka diadakan konsultasi secara langsung diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan. (2) Dalam hal tidak terjadi kata sepakat diantara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi MENKO. (3) Dalam hal pemecahan masalah dengan koordinasi MENKO tidak dapat diselesaikan, maka MENKO melaporkannya kepada PRESIDEN baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan guna mendapatkan keputusan atau petunjuk PRESIDEN lebih lanjut. (4) Kebijaksanaan dan keputusan lainnya yang prinsipiil ditetapkan PRESIDEN melalui Sidang-sidang Kebinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.

Article 16

Bila dipandang perlu, MENKO meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi MENKO. Pasal 17 …

Article 17

(1) MENKO meminta laporan atas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran pelaksanaan kebijaksanaan yang ditetapkan PRESIDEN. (2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, MENKO memberikan arahan dan petunjuk kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Article 18

(1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar MENKO sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat koordinasi gabungan antar MENKO, selain dihadiri oleh para MENKO juga Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

Article 19

MENKO dan semua unsur staf MENKO dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antar Departemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 20 …

Article 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MENKO menyampaikan salinan setiap Keputusan yang dikeluarkan kepada Sekretariat Negara.