Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) PRESIDEN Republik INDONESIA memegang kekuasaan pemerintahan menurut UNDANG-UNDANG Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya PRESIDEN dibantu oleh satu orang Wakil PRESIDEN.

(1) PRESIDEN memegang kekuasaan membentuk UNDANG-UNDANG dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) PRESIDEN MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya.

(1) PRESIDEN ialah orang INDONESIA asli. (2) PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Jika PRESIDEN mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil PRESIDEN sampai habis waktunya.

Sebelum memangku jabatannya, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah PRESIDEN (Wakil PRESIDEN) : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban PRESIDEN Republik INDONESIA (Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar dan menjalankan segala UNDANG-UNDANG dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”. Janji PRESIDEN (Wakil PRESIDEN) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban PRESIDEN Republik INDONESIA (Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UNDANG-UNDANG Dasar dan menjalankan segala UNDANG-UNDANG dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

PRESIDEN memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

PRESIDEN menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

(1) PRESIDEN mengangkat duta dan konsul. (2) PRESIDEN menerima duta negara lain.

PRESIDEN memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

PRESIDEN memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan PRESIDEN dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

(1) PRESIDEN dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh PRESIDEN. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

Pembagian daerah INDONESIA atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

(1) Tiap-tiap UNDANG-UNDANG menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Jika sesuatu rancangan UNDANG-UNDANG tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh PRESIDEN, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, PRESIDEN berhak MENETAPKAN PERATURAN PEMERINTAH sebagai pengganti UNDANG-UNDANG. (2) PERATURAN PEMERINTAH itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka PERATURAN PEMERINTAH itu harus dicabut.

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UNDANG-UNDANG. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UNDANG-UNDANG. (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UNDANG-UNDANG. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UNDANG-UNDANG. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UNDANG-UNDANG.

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG.

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan UNDANG-UNDANG.

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan UNDANG-UNDANG.

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional INDONESIA.

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Bendera Negara INDONESIA ialah Sang Merah Putih.

Bahasa Negara ialah Bahasa INDONESIA.

(1) Untuk mengubah UNDANG-UNDANG Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Panitia Persiapan Kemerdekaan INDONESIA mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah INDONESIA.

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UNDANG-UNDANG Dasar ini.

Untuk pertama kali PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan INDONESIA.

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UNDANG-UNDANG Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh PRESIDEN dengan bantuan sebuah komite nasional.