UU

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING

UU Nomor 1 Tahun 1967

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam UNDANG-UNDANG ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UNDANG-UNDANG ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di INDONESIA, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

BAB VI

KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Koreksi

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran- kelonggaran perpajakan dan pungutan lainnya sebagai berikut: a. Pembebasan dari: 1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi; 2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.; 3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di INDONESIA, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat penanaman kembali; 4. Bea… 4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah INDONESIA seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu; 5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. b. Keringanan: 1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarip yang proporsionil setinggi-tingginya lima puluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas; 2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut diatas; 3. Dengan mengizinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

(1) Pemberian kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan- pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan Mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. (2) Selain... (2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan PERATURAN PEMERINTAH dapat diberikan tambahan kelonggaran- kelonggaran itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PENANAMAN MODAL ASING

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

BAB XII

Pasal 30

BAB XIII

Pasal 31